Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Upaya ini dilakukan untuk menekan biaya penerbangan yang saat ini menjadi komponen terbesar dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriawan, mengatakan pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan berulang kali bertemu pihak maskapai agar mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien.
“Kami sudah negosiasi berulang-ulang. Kami melakukan rapat offline, online juga. Terus kami upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi," kata Ian, dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Menurut Ian, komponen penerbangan memiliki porsi sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH uang sangat menentukan besaran akhir.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Di tengah proses negosiasi tersebut, Kemenhaj mulai mempertimbangkan kemungkinan melibatkan maskapai lain yang dapat memberikan harga lebih kompetitif.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Akan kami hitung secara cermat,” ujar Ian.
Meski begitu, dia memastikan harga bukan satu-satunya pertimbangan. Kemenhaj harus memastikan setiap skema penerbangan yang dipilih tetap mampu menjamin pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu, kami hitung secara cermat,” tutur Ian.
Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi untuk mencari skema penerbangan yang lebih efisien, termasuk menghitung kembali alokasi di sejumlah embarkasi dan pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Ian menjelaskan selain penawaran maskapai, pergerakan harga avtur dan nilai tukar turut menjadi variabel dalam kalkulasi biaya penerbangan. Hal ini, membuat pemerintah harus menghitung setiap komponen secara hati-hati sebelum mengambil keputusan.
Sementara itu, pembahasan komponen pelayanan dalam negeri dan layanan luar negeri telah mencapai tahap akhir. Karena itu, penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH.
Ian mengatakan Kemenhaj tetap mengupayakan agar angka BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah disampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI.
Meski demikian, Kemenhaj belum menyampaikan angka akhir karena pembahasan dan negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kami masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” tutur Ian.
Dia mengatakan pembahasan BPIH bersama Panja Komisi VIII DPR RI terus dilakukan. Pemerintah mengupayakan proses tersebut dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum dilanjutkan ke tahapan penetapan BPIH.
“Kami upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
