Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) untuk menjalankan program tambahan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).
Menurut dia, hal itu dilakukan lantaran program tambahan pembangkit listrik tersebut membutuhkan landasan aturan. Pemerintah kini disebut masih melakukan pembahasan untuk proses revisi RUPTL tersebut.
"Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL karena tidak mungkin program jalan tanpa ada landasan aturannya. Jadi, RUPTL ini kita sedang akan melakukan penggodokan," ucapnya usai kegiayan Electricity Connect 2026 di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/9/2026).
Untuk mempercepat pembangunan, Bahlil membuka peluang mempercepat proses tender PLTS berkapasitas 25-30 GW terlebih dahulu. Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu, proses tender tersebut perlu disederhanakan agar perusahaan yang memiliki kemampuan-teknologi dapat segera menjalankan pembangunan.
Namun, perusahaan yang masuk tender disebut harus memiliki kemampuan untuk bersaing serta menguasai teknologi yang dibutuhkan.
"[Pembangunan PLTS] 25-30 gigawatt itu harus segera kita lakukan tender," sebut Bahlil.
"Kalau memang birokrasi tender ini kita bisa lakukan penyederhanaan, ya kita akan lakukan penyederhanaan, tetapi kepada perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai kemampuan untuk bersaing dan mempunyai teknologi, kita akan dorong," lanjut dia.
Bahlil menyebutkan, pemerintah dapat langsung menunjuk perusahaan tersebut jika perusahaan yang mengikuti proses tender dinilai ekonomis dan mampu memenuhi kebutuhan.
Kata dia, kebutuhan investasi untuk pembangunan PLTS berkapasitas 100 GW itu disebut mencapai sekitar 70-73 miliar dolar AS.
"Kalau memang ekonomis, kita tunjuk dia [perusahaan] saja. Untuk 100 gigawatt, itu investasinya kurang lebih 70-73 miliar dolar," ujar Bahlil.
Ia menyampaikan, tahap awal pembangunan PLTS sebesar 5,5 GW telah diluncurkan pada 2026. Di satu sisi, pemerintah tetap akan memprioritaskan produksi dalam negeri pembangunan PLTS.
Namun, Bahlil mengakui bahwa pemerintah membuka opsi untuk melakukan impor listrik, jika kebutuhan dalam negeri tidak dapat dipenuhi.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher
