Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) mengebut pemulihan bagi korban bencana di Sumatra. Hingga 12 Mei 2026, sebanyak 19.312 hunian sementara (huntara) telah rampung dibangun.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, menyatakan masih ada hunian sementara yang hingga saat ini dalam proses pembangunan. Pemerintah menargetkan pembangunan 20.338 hunian sementara untuk korban bencana Sumatra.
"Hunian sementara atau huntara, berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit, sebanyak 19.312 [unit] telah selesai dibangun," kata Qodari, saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Sementara itu, Qodari mengatakan telah ada 39.335 hunian tetap untuk korban bencana Sumatra. Pembangunan puluhan ribu hunian tetap tersebut dibangun oleh sejumlah pihak.
Misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Polkam), serta BPI Danantara.
Qodari melanjutkan, pemerintah telah menyalurkan tiga instrumen dukungan keuangan untuk korban bencana Sumatra. Pertama, dana tunggu hunian (DTH) yang telah disalurkan.
"Data Satgas PRR pada 12 Mei 2026, sebesar 600.000 per bulan per KK dan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta per KK. Penyaluran DTH telah mencapai 100 persen kepada 20.767 KK. Terdiri dari 13.547 KK di Aceh, 4.288 KK di Sumatra Utara, dan 2.932 KK di Sumatra Barat," urainya.
Kemudian, dukungan perbaikan rumah yang telah disalurkan kepada 31.007 unit rumah dengan total anggaran Rp655 miliar. Rinciannya, 18.335 unit rumah rusak ringan yang mendapat uang Rp15 juta per unit dan 12.672 unit rumah rusak sedang yang mendapat uang Rp30 juta per unit.
Qodari melanjutkan pemerintah juga menyalurkan dukungan isi hunian, jaminan hidup, serta stimulan ekonomi dengan total anggaran Rp860 miliar.
"Realisasi dukungan mencapai Rp192 miliar untuk isi hunian, Rp347 miliar untuk jaminan hidup atau jadup, dan Rp320 miliar untuk stimulan ekonomi," tukas Qodari.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
