Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan bahwa penanganan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, masih terus dilakukan secara intensif.
Hingga saat ini, titik api masih ditemukan di lokasi tersebut sehingga petugas gabungan harus melakukan pemadaman melalui jalur darat maupun operasi udara.
Peristiwa kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin ini telah menghanguskan sekitar tujuh hektare lahan dan berdampak langsung pada 102 jiwa yang kini terpaksa mengungsi. Menurut Abdul Muhari, masa tanggap darurat untuk kejadian ini akan berlangsung hingga Selasa, 14 Juli 2026.
"Petugas masih terus berupaya memadamkan api di beberapa titik. Selain penanganan di lapangan, kami juga memantau dampak sosial terhadap warga yang mengungsi agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat," ujar Abdul Muhari dalam keterangan resminya, Sabtu (4/7/2026).
Selain kebakaran TPA, BNPB juga menyampaikan perkembangan fenomena kekeringan yang mulai meluas seiring masuknya musim kemarau.
Di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis menetapkan status siaga darurat hingga September mendatang setelah 123 KK di Kecamatan Banjarsari terdampak krisis air. Sementara itu, di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah tercatat dampak kekeringan yang lebih besar, yakni mencapai 376 KK atau 1.179 jiwa.
"BNPB juga memantau kondisi di Grobogan, Pemalang, dan Purbalingga yang telah mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih kepada warga terdampak. Upaya distribusi ini akan terus dilakukan oleh BPBD setempat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi," tambahnya.
Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), BNPB mencatat bahwa Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar mencapai 28.216 hektare sejak awal tahun. Sementara itu, di Sumatera Selatan, operasi water bombing telah dikerahkan untuk memadamkan lahan yang terbakar di beberapa titik krusial.
Menghadapi potensi fenomena El Nino dan musim kemarau tahun 2026, BNPB bersama kementerian terkait telah menyiapkan langkah mitigasi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pembangunan sumur bor di wilayah prioritas.
Abdul Muhari mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sistem peringatan dini dan ketersediaan sumber air. Masyarakat juga diminta untuk bijak menggunakan air dan tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran, seperti pembakaran lahan secara sembarangan.
"Kesiapsiagaan dan respon cepat adalah kunci untuk meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi kering tahun ini," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher
