Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pengalihan armada motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke kementerian dan lembaga lain.
Langkah ini diambil karena spesifikasi kendaraan tidak sesuai kebutuhan lapangan, sekaligus membantah isu bahwa kendaraan tersebut merupakan barang sitaan atau hasil korupsi.
Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan motor listrik tersebut dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Saat ini, pemanfaatan aset negara itu dikaji ulang agar tepat sasaran, seperti dialihkan ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), penyuluh pertanian, atau guru.
"Itu sudah dibayar oleh uang negara. Jadi maaf kalau kemarin ada yang selalu mengeluh itu hasil korupsi, bukan hasil korupsi. Bukan. Itu uang yang sudah dibayar oleh kas negara, nanti kemahalan harganya dibalikin lagi ke kas negara melalui mekanisme Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," kata Agustina di Gedung BGN, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Agustina menjelaskan kepala SPPG lebih banyak bertugas mengawasi internal dapur, sehingga tidak membutuhkan kendaraan berjenis trail atau motor listrik.
Selain itu, minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) juga menjadi pertimbangan distribusi ulang.
Evaluasi aset dan tata kelola ini sejalan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto yang baru mengangkat lima pejabat tinggi madya (eselon I) di lingkungan BGN untuk membenahi manajemen risiko program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kelima pejabat tersebut adalah Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapia (Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola), Zainuri (Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran), Mariman Darto (Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama), Ketut Sumadana (Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan), dan Lili Hamiliah (Sekretaris Utama/Sestama).
Jajaran baru yang diisi mantan auditor, jaksa, dan ahli epidemiologi ini ditugaskan menutup celah penyelewengan dan merapikan data penerima manfaat.
Seiring perombakan pimpinan, Presiden Prabowo memberikan tenggat satu bulan kepada BGN untuk mengevaluasi dan menajamkan anggaran serta sasaran MBG.
Melalui refocusing bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebutuhan anggaran diproyeksikan lebih efisien dari rumusan awal.
"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam lagi tata kelolanya, diberi waktu sebulan. Pokoknya pesan Pak Presiden kemarin silakan dieksersis, dari 63 [juta sasaran] itu bagaimana, apapun nanti keputusan akan diambil, silakan dikaji," ujar Agustina.
Pada kesempatan yang sama, BGN membantah spekulasi di media sosial terkait penghentian operasional MBG pasca-libur sekolah. Pelayanan gizi dipastikan tetap berjalan normal di seluruh daerah sejak kegiatan belajar-mengajar dimulai kembali pada 13 Juli 2026.
"Penghentian sementara penambahan titik bukan penghentian sementara untuk operasional dapur. Sekali lagi, itu dalam rangka bukan menghentikan operasional MBG, melainkan penghentian sementara penambahan titik baru," tegas Wakil Kepala BGN, Trenggono.
Evaluasi sebulan ke depan akan berfokus pada peningkatan standar kualitas gizi, pencegahan keracunan, integrasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara real-time, hingga edukasi etika konsumsi siswa, tanpa mengganggu operasional dapur yang sedang berjalan.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
