Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyusun skema pemberian insentif yang lebih adil bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi ini dilakukan karena besaran insentif saat ini dinilai belum mempertimbangkan perbedaan kondisi operasional di setiap unit pelayanan.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan sistem yang berlaku saat ini tidak mencerminkan keadilan bagi SPPG yang memiliki beban kerja berbeda.
"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema insentif yang lebih adil. Misalnya, SPPG yang jaraknya 200 meter cuma melayani 1.000 orang, insentifnya masa sama dengan yang 400 atau 500 meter. Kan enggak fair," ujar Agustina usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Skema baru tersebut akan disusun seiring dengan proses refocusing penerima manfaat dan pembenahan data SPPG.
Agustina mengatakan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran tanpa menurunkan kualitas layanan masyarakat. Meski demikian, dia belum dapat memerinci angka efisiensi karena proses evaluasi masih berjalan.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan waktu satu bulan kepada BGN untuk merampungkan evaluasi tersebut.
Pembahasan dilakukan secara intensif bersama kementerian terkait hingga tingkat teknis agar hasilnya tepat sasaran.
"Nanti harapan kami seefisien mungkin. Tapi, efisiennya itu memang benar-benar harus dialihkan ke daerah-daerah yang membutuhkan, terutama wilayah dengan angka stunting tinggi," tambah Agustina.
Selain penyesuaian insentif, BGN tengah melakukan verifikasi seluruh SPPG melalui sistem digital untuk menciptakan basis data yang akurat.
Upaya ini ditujukan agar tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lebih transparan, efektif, dan berkeadilan.
Tak hanya itu, BGN juga membenahi sistem pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya dinilai menyulitkan karena ketergantungan pada individu kepala SPPG.
"Nanti kami ikuti juga dengan perbaikan untuk masalah pertanggungjawaban keuangannya. Karena sistem sekarang kan begitu ke yayasan, pertanggungjawabannya itu kepala SPPG. Nah, sulit kalau kita pastikan tergantung ke orang," ujar Agustina.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
