tirto.id - Pemerintah belum menyelesaikan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan membutuhkan waktu sekitar satu bulan lagi untuk merampungkan evaluasi tersebut. Salah satunya, untuk memetakan secara detail penyaluran di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah meminta waktu untuk melakukan pembenahan program MBG pasca-perubahan pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Kata Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah menyepakati permintaan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk mempertajam pelaksanaan program tersebut.
"Dari permasalahan-permasalahan yang memang sudah dibuat klaster-klasternya, ada beberapa yang kemarin juga dimintakan petunjuk dalam diskusi itu dengan Bapak Presiden," kata Prasetyo kepada awak media jelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Prasetyo menjelaskan salah satu fokus evaluasi adalah penyesuaian mekanisme program dengan kondisi geografis daerah penerima manfaat. Menurutnya, metode di daerah ideal tidak bisa disamakan dengan wilayah 3T.
"Misalnya kalau itu daerah 3T tentu tidak bisa atau kurang tepat kalau pelaksanaan MBG melalui mekanisme sebagaimana di daerah non-3T atau yang kondisinya ideal karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya," ujar Prasetyo.
Ia menambahkan, karena kondisi di daerah 3T memiliki karakteristik sebaran yang jauh, tersebar, dan dalam skala kecil, pemerintah perlu melakukan pengkajian yang lebih mendalam di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pihaknya membutuhkan waktu satu bulan untuk menuntaskan hambatan dalam program MBG.
"Mengenai MBG, [pemerintah] akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan lagi. Satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan," kata Zulkifli setelah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo pada pekan lalu, Rabu (15/7/2026).
Zulkifli memastikan, hasil kajian mendalam selama satu bulan ke depan akan segera dilaporkan kepada Presiden untuk diputuskan langkah kebijakan selanjutnya.
"Arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini," ujar Zulkifli.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































