Masuk tirto.id
tirto.id - Polemik yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, masih terus bergulir hingga saat ini. Berawal dari beredarnya surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya, kemudian berkembang menjadi isu dugaan mutasi aparatur sipil negara (ASN) sebagai buntut kebocoran dokumen, hingga tudingan doxing terhadap pihak yang mengkritik kebijakan tersebut.
Di saat yang sama ada juga isu terkait dirinya yang mengangkat keponakannya menjadi komisaris di sebuah badan usaha milik negara (BUMN).
Rangkaian kontroversi itu memicu sorotan publik terhadap tata kelola Kementerian PU. Sejumlah pihak pun mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas kementerian di tengah berkembangnya polemik tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mempersilakan sang menteri memberikan klarifikasi agar informasi tak simpang siur.
“Silakan untuk klarifikasi bisa disampaikan juga secara terbuka. Menyampaikan fakta yang sebenarnya seperti apa sehingga masyarakat juga tidak simpang siur terhadap informasi yang kemudian beredar di ruang-ruang publik,” kata Jubir KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Senin (20/7/2026).
Surat Dinas Perjalanan ke Amerika Serikat Jadi Awal Polemik
Polemik bermula setelah dokumen daftar delegasi kunjungan kerja Kementerian PU ke New York, AS, beredar luas di media sosial. Dokumen itu menjadi sorotan sebab di dalamnya memuat rombongan yang dijadwalkan menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13-19 Juli 2026, termasuk nama istri dan anak Menteri Dody.
Dalam Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor: HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 itu, istri Dody, Irma Hermawati, tercantum menggunakan paspor diplomatik. Sementara putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama, tercantum menggunakan paspor biasa. Banyak publik yang menuding keberangkatannya itu seiring dengan keinginan menonton final Piala Dunia di Amerika Serikat.
Menanggapi polemik itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan rencana keikutsertaan istri dan anak Dody dalam kunjungan kerja ke New York tidak akan menggunakan APBN.
Surat yang memuat nama anggota keluarga Menteri PU merupakan dokumen administrasi untuk kepentingan pengurusan visa dan masih bersifat tentatif karena disusun berdasarkan kemungkinan pihak yang akan mendampingi menteri.
"Surat itu untuk kelengkapan administrasi dalam pengurusan visa. Jadi, kegiatannya sendiri masih tentatif, kemudian list di dalam surat itu kami memasukkan kemungkinan pendamping Menteri Pekerjaan Umum,” kata Apri di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Apri mengatakan pencantuman anggota keluarga dalam satu dokumen dilakukan atas arahan Kementerian Luar Negeri agar proses pengurusan visa lebih mudah. Terlebih, penggunaan paspor diplomatik oleh pasangan pejabat yang sedang menjalankan tugas kedinasan juga telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.
"Kalau memang terjadi pemberangkatan anggota keluarga, maka pembiayaan menggunakan dana pribadi. Tidak ada penggunaan dana APBN untuk pembiayaan keluarga ataupun kepentingan pribadi,” tegas Apri.
Pada Rabu (8/7/2026), seturut pemberitaan Antara, Dody kemudian membatalkan rencana perjalanan dinas ke New York yang dijadwalkan berlangsung pada 13-19 Juli. Katanya, fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana di Sumatra agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.
Muncul Dugaan Mutasi ASN Karena Surat Dinas ke AS Bocor
Tak lama setelah dokumen tersebut viral, muncul kabar sejumlah ASN Kementerian PU dimutasi ke berbagai daerah. Di media sosial, kebijakan itu dikaitkan dengan dugaan pencarian pihak yang membocorkan surat dinas Dody ke Negara Paman Sam.
Tak lama berselang, Dody menepis isu bahwa mutasi pegawai di lingkungan Kementerian PU berkaitan dengan bocornya surat perjalanan dinasnya ke New York. Mutasi diakuinya memang terjadi di lingkungan Kementerian PU. Namun, bagi pegawai negeri sipil (PNS), mutasi disebutnya adalah hal biasa.
Dia menyebut terdapat sekitar 38.600 pegawai yang berada di bawahnya. Belum lagi, sebagai menteri, dia juga memiliki hak untuk memindahkan pegawai Kementerian PU yang memang pantas untuk dimutasi.
“Mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Muncul Dugaan Doxing terhadap Pengkritiknya
Kontroversi semakin melebar setelah dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, mengalami intimidasi hingga doxing. Melalui akun media sosialnya, Nabiyla menyebut data pribadinya disebarkan setelah menyampaikan kritik terhadap Kementerian PU.
Dia menyebut data yang dicantumkan dalam pesan itu meliputi alamat rumah, nomor induk kependudukan (NIK), tanggal lahir, data keluarga, hingga lokasi terakhir perangkat komunikasi yang digunakannya.
"Tadi siang habis dapat ancaman untuk menghapus postingan twit tentang Menteri PU (terlampir), dengan membuka data pribadi yang berisi alamat, NIK, TTL, data keluarga, dan lokasi terakhir gawai saya," tulis Nabiyla melalui media sosial X pribadinya @nabiylarisfa.
Lagi-lagi, Dody membantah terlibat dalam tindakan membuka data diri seseorang dan membagikan di ruang publik tanpa persetujuan atau doxing terhadap pihak yang mengkritiknya. Dia menuturkan bahwa dia bukanlah sosok yang aktif dalam interaksi di media sosial dan asing dengan istilah doxing yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
"Demi Allah, demi Rasulullah, saya bilang saya ini kan masih muslim kan. Terus saya bilang demi Allah, demi Rasulullah saya bohong kan enggak mungkinlah. Ya, enggaklah, enggak ada, enggak ada," ujar Dody saat wawancara doorstop di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dody sendiri menyatakan tidak memiliki masalah dengan kritik yang disampaikan publik. Menurutnya, kritik justru menjadi masukan agar dia bisa memperbaiki diri dalam bekerja.
"Lho, enggak ada masalah. Kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus membuat saya lebih bisa memperbaiki diri lagi ke depan," imbuhnya.
Dody juga merespons kritik warganet mengenai gaya komunikasinya yang dinilai sebagian pihak terlalu slengean. Dia mengakui bahwa pembawaannya memang santai karena berasal dari latar belakang sektor swasta di Jawa Timur.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta, gimana. Ya agak slengean, ya sudahlah. Kecuali sesuatu yang teknis banget, baru saya akan serius. Kalau ini, kan bukan sesuatu yang serius. Ini hoaks semua," ucap Dody sembari tertawa.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
