Tito: Angka Harapan Hidup & Pendidikan Papua Jauh dari Rata-rata

tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan seluruh indikator pembangunan di wilayah Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, meski ada tren perbaikan lewat dana otonomi khusus (Otsus).

Tito menyebut bahwa aspek filosofis Otsus sebenarnya adalah untuk peninggian harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) melalui prinsip afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Pemerintah pun sudah meningkatkan dana otsus 2,25 persen lewat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentag Otonomi Khusus Papua. Namun, data di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang lebar.

“Jadi semuanya termasuk Papua itu masih di bawah angka nasional, membaik tapi di bawah angka nasional,” kata Tito dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pernyataan Tito merujuk pada tiga kelompok indikator utama yang digunakan pemerintah dalam mengukur pembangunan Papua, yakni kesehatan atau Papua Sehat, pendidikan atau Papua Cerdas, dan ekonomi atau Papua Produktif.

Di sektor kesehatan, Tito memaparkan angka harapan hidup nasional berada di level 74,47 tahun, tetapi seluruh provinsi di Papua masih berada di bawah angka tersebut. Tito pun menyebut, nilai Papua Pegunungan berada di posisi terbawah dengan usia harapan hidup 67,55 tahun. Kemudian, Papua Selatan tercatat di angka 68,71 tahun sementara provinsi lain menunjukkan tren peningkatan meski belum menyamai rata-rata nasional.

Selain itu, lanjut Tito, persoalan stunting juga masih menjadi perhatian serius. Secara nasional, prevalensi stunting berada di angka 19,8 persen. Namun, seluruh wilayah Papua masih mencatat angka di atas itu.

“Sementara untuk prevalensi stunting sebagaimana dalam slide, stunting masih di atas nasional semuanya. Nasional mencapai 19,8 persen sementara yang trennya menurun membaik makin kurang yang stunting kekurangan gizi,” paparnya.

Ia mengungkapkan, di Papua Pegunungan angka stunting bahkan mendekati 40 persen. Sementara di provinsi Papua, angkanya tercatat 24,7 persen, menurun dari sebelumnya 30 persen dan 34 persen. Papua Tengah dan Papua Barat juga menunjukkan tren penurunan, sementara Papua Selatan justru mengalami sedikit kenaikan.

Pada sektor pendidikan, lanjut paparannya, ketimpangan terlihat dari indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Beberapa wilayah masih berada jauh di bawah capaian nasional. Untuk harapan lama sekolah, Papua Pegunungan tercatat hanya 9,98 tahun dan cenderung stagnan. Papua Tengah juga menjadi wilayah dengan capaian terendah dan belum menunjukkan peningkatan signifikan.

“Papua Pegunungan cukup jauh di bawah nasional datar belum ada kemajuan yang berarti dan 9,98 tahun ini harapan lama sekolahnya. Kemudian Papua Tengah paling bawah di sana artinya dua ini betul-betul perlu didongkrak karena datar dan belum ada yang terlalu signifikan kenaikannya untuk harapan lama sekolah Papua Cerdas,” jelasnya.

Sementara itu, pada indikator rata-rata lama sekolah, angka nasional berada di 9,07 tahun. Tito mengatakan bahwa hanya provinsi Papua yang melampaui angka tersebut dengan capaian 10,01 tahun. Adapun provinsi lainnya masih tertinggal, seperti Papua Barat Daya 8,69 tahun, Papua Selatan 8,64 tahun, dan Papua Barat 8,07 tahun. Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Papua Pegunungan, dengan rata-rata lama sekolah hanya 4,3 tahun.

“Papua Pegunungan pada posisi paling bawah hanya 4,3 tahun. Jadi anak-anak sekolahnya 4,3 tahun terus ya ini cukup memprihatinkan. Nah inilah kira-kira apa data mengenai capaian di bidang pendidikan,” terangnya.

Dari sisi ekonomi, kata Tito, tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Papua juga masih melampaui angka nasional. Secara nasional, persentase penduduk miskin berada di angka 8,25 persen.

“Kita melihat bahwa tingkat kemiskinan di seluruh Papua itu, itu di atas nasional. Ini bukan bagus, di atas. Karena semakin besar angkanya menunjukkan bahwa persentase masyarakat yang miskin besar,” ucapnya.

Meski demikian, angka kemiskinan di Papua Pegunungan mencapai 27,21 persen pada 2025, meski menurun dari 32,97 persen pada 2024. “Kita melihat bahwa di Papua Pegunungan, ini cenderung baik menurun, Papua Pegunungan. Artinya dari angka 32,97 persen 2024 ke 27,21 persen, ini membaik. Ada masyarakat yang berkurang kemiskinannya,” paparnya.

Tito menambahkan, angka kemiskinan di Papua Tengah mencapai sekitar 29,45 persen atau hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin. Kemudian, adanya kenaikan angka kemiskinan di Papua Selatan selama periode 2024 hingga 2025.

“Di Papua Selatan, kita melihat bahwa ada kecenderungan menaik malah warga yang miskin, Dari 17,44 persen ke angka 19,26 persen. Jadi malah naik 2 persen selama 2024-2025,” katanya.

Selanjutnya, angka kemiskinan di Papua Barat Daya menunjukkan tren penurunan, yakni berada sekitar 17,5 persen. “Dengan posisi yang baik, tren yang bagus ada di Papua Pegunungan, Papua Barat menurun, Papua Barat Daya menurun. Tapi yang juga landai nggak banyak pergerakan lah Papua Tengah. Kemudian yang cenderung menaik itulah di Papua Selatan. Ini yang perlu jadi perhatian,” tuturnya.