Indeks Pemprov Bali

BEM Unud juga mempertanyakan penutupan TPA Suwung yang diperpanjang. Langkah itu dinilai bukti ketidaksiapan Pemprov Bali menangani sampah.

Imigrasi juga membentuk Petugas Imigrasi Pembina Desa guna deteksi dini pelanggaran izin tinggal dan aktivitas ilegal WNA di Bali.

Pemprov Bali menyatakan sistem kerja sudah siap secara infrastruktur digital pemerintahan dan memiliki pengalaman saat masa pandemi.

Menteri LH Hanif menegaskan pemerintah tidak main-main benahi tata kelola sampah.

Polda bersama Dishub Bali juga sediakan kantong parkir di jalur Gilimanuk menghadapi kenaikan arus mudik 2026.

PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group belum bongkar lift kaca di Nusa Penida sampai jatuh tempo teguran pertama.

Bali merupakan salah satu provinsi tujuan wisata internsional. Selain itu, daerah dengan produksi daging babi terbesar di Indonesia.

TPA Landih di Kabupaten Bangli sebagai pengganti sementara TPA Suwung belum memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil asesmen BPBD Buleleng, tebing proyek Turyapada Tower longsor karena tidak diperkuat dengan sandaran.

Pemprov Bali sahkan enam Raperda yang akan segera ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali tahun 2026 sebesar Rp3.267.693 atau naik 7,04 persen dari UMSP Bali tahun 2025.

Kunjungan wisatawan mancanegara di Bali tembus angka 20 ribu per hari pada periode Nataru ini.

Pembangunan lift kaca di Nusa Penida tidak mungkin dilanjutkan karena tidak adanya izin lengkap sejak awal.

Bali harus pulihkan 4 ribu hektare sawah ditambah mencetak 2 ribu hektare baru agar target swasembada pangan terpenuhi.

Pantai dan sempadan pantai merupakan wilayah strategis yang menyimpan fungsi sebagai ruang ritual, ekonomi, budaya, dan sosial masyarakat Bali.

Pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking tak sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.

Bali memang membutuhkan investasi, tetapi harus dalam kerangka aturan yang berlaku.

Kredit Usaha Rakyat yang yang digulirkan pemerintah dinilai membantu UMKM di Bali karena memiliki bunga kurang dari satu persen.

Sistem perizinan yang sepenuhnya otomatis menghilangkan peran pemerintah daerah, bahkan izin bagi PMA dapat terbit tanpa verifikasi kabupaten dan kota.

Insinerator bukan dilarang, boleh digunakan sepanjang memenuhi syarat uji baku mutu.