Konflik Internal Partai Buruh: Dilema Idealisme & Pragmatisme

tirto.id - Pengunduran diri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Buruh, Ferri Nuzarli, bersama sekitar 1,3 juta anggota dan pengurus Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) membuka kembali babak baru dinamika internal Partai Buruh. Ferri menyatakan keputusan itu diambil karena adanya perbedaan pandangan mengenai arah perjuangan partai yang mengusung kepentingan kelas pekerja tersebut.

“Keputusan ini bukan hal yang mudah. Namun setelah berbagai pertimbangan dan evaluasi, kami melihat sudah ada perbedaan pandangan, sikap, serta arah perjuangan yang semakin mendasar,” ucap Ferri, Jum’at (26/6/2026).

Ia menjelaskan, ORI merupakan sayap politik Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani yang didirikan pada 2013 dan menjadi salah satu dari 11 organisasi inisiator pendirian Partai Buruh pada Kongres I Oktober 2021.

Menurut Ferri, sekitar 1,3 juta anggota ORI di seluruh Indonesia memutuskan mengundurkan diri dari Partai Buruh mulai Jum’at (26/6/2026). “Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, ORI yang beranggotakan sekitar 1,3 juta orang memutuskan mulai Jumat mengundurkan diri,” katanya.

Ferri menegaskan pengunduran diri tersebut dilakukan secara baik-baik dan tetap menjaga hubungan persaudaraan dengan Partai Buruh. Ia juga menyebut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, telah mengetahui rencana pengunduran dirinya sejak Kamis (25/6/2026) malam.

Ferri pun juga menyebut pengunduran dirinya dari Partai Buruh bukan disebabkan karena masuknya Said Iqbal ke dalam Kabinet Merah Putih.

“Ada evaluasi ya, pandangan yang sudah mendasar ya. Itu sudah lama. Sebelum Bung Iqbal diangkat sebagai Staf Khusus Presiden,” ucap Ferri.

Menanggapi itu, Said Iqbal pun menepis anggapan bahwa peristiwa itu sebagai persoalan serius. Said menilai mundurnya seseorang dari keanggotaan kepengurusan partai adalah hal lumrah.

“Mundurnya Sekjen Partai Buruh itu hal yang biasa. Di Partai Buruh sudah berulang kali beberapa orang yang mundur di kepengurusan inti Partai Buruh. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa, biasa-biasa saja,” ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (28/6/2026).

Said mengklaim bahwa Partai Buruh tetap solid dengan struktur organisasi yang telah terbentuk di 38 provinsi dan 493 kabupaten/kota. Menurutnya, keluarnya ORI hanya sempat mempengaruhi kepengurusan di Riau dan DI Yogyakarta. Namun, kepengurusan di kedua provinsi tersebut kini telah dibentuk kembali.

Said Iqbal juga menilai tidak ada alasan yang mendasar di balik pengunduran diri Ferri maupun keputusan ORI keluar dari Partai Buruh.

“Tidak ada alasan yang mendasar mengapa Sekjen mundur dan Organisasi Rakyat Indonesia atau ORI itu mundur,” ujarnya.

Perbedaan cara pandang kedua elite itu memunculkan pertanyaan mengenai arah politik Partai Buruh setelah Said Iqbal bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh pada Senin (8/6/2026). Masuknya elite partai ke pemerintahan menjadi salah satu isu yang mengemuka di tengah perbedaan pandangan di internal partai, meski Ferri menegaskan pengunduran dirinya bukan disebabkan oleh keputusan tersebut. Selain ORI, salah satu konfederasi buruh yang juga mundur adalah MPBI DIY. Mereka menyatakan mundur dari partai karena perbedaan strategi antara partai dengan organisasi.

Dilema Idealisme dan Pragmatisme Politik

Dinamika di tubuh Partai Buruh dinilai tidak sekadar mencerminkan pergantian elite yang lazim terjadi dalam organisasi politik. Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai mundurnya kader partai di level elite memperlihatkan adanya tarik-menarik antara idealisme yang diperjuangkan konstituen dengan pragmatisme politik di level elite partai.

“Saya pikir dinamika itu menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar yakni antara memperjuangkan idealisme konstituen atau bersikap pragmatis dalam politik. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi partai yang tumbuh dari akar rumput,” kata Wasisto saat dihubungi Tirto, Rabu (8/7/2026).

Saat dimintai penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pragmatisme yang dimaksud, Wasisto mengaitkannya dengan keputusan elite Partai Buruh bergabung ke dalam pemerintahan. Menurut dia, pilihan politik tersebut berpotensi memunculkan perbedaan pandangan di internal partai, meski perbedaan semacam itu pada dasarnya merupakan hal yang lumrah dalam organisasi politik.

“Saya pikir perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah, namun demikian perlu ada mitigasi politik yang perlu dipertimbangkan seandainya perbedaan visi misi berpartai terjadi lagi,” ujarnya.

Menurut Wasisto, tantangan Partai Buruh tidak berhenti pada penyelesaian konflik internal. Ia menilai partai berbasis buruh di Indonesia selama ini juga belum mampu membangun ikatan ideologis yang kuat dengan basis konstituennya, berbeda dengan pengalaman sejumlah partai buruh di negara lain.

“Secara komparatif, partai buruh atau serikat pekerja di negara lain punya kekuatan elektoral siginifikan karena adanya relasi kuat antara partai dan konstituen yang disatukan dalam ikatan ideologi kuat misalnya sosial demokrat atau sosialisme. Hal tersebut yang menjadikan partai buruh di negara lain bisa berkembang jadi kekuatan elektoral signifikan,” jelas Wasisto.

Sebaliknya, di Indonesia, Wasisto menilai idealisme Partai Buruh masih belum kokoh dan proses pelembagaan ideologi partai masih berlangsung.

“Saya kira lebih karena idealisme partai yang belum kuat dan juga pelembagaan ideologi partai yang masih berproses,” katanya.

Ia berpandangan prospek Partai Buruh sebagai representasi politik kelas pekerja masih terbuka. Namun, peluang tersebut bergantung pada kemampuan partai memperkuat pelembagaan organisasi sekaligus membangun platform ideologi yang jelas.

“Saya pikir idealnya konsolidasi elit partai itu menjadi modal penting dalam pelembagaan partai ke depan karena di situlah komitmen dan dedikasi kerja politik akan terlihat dan idealisme yang dibangun perlahan bisa terlihat,” ujar Wasisto.

Menurut dia, keberhasilan pelembagaan partai setidaknya dapat diukur dari tiga indikator utama, yakni soliditas internal, hubungan yang kuat dengan serikat pekerja, serta konsistensi sikap politik. “Prospek Partai Buruh masih memiliki masa depan asalkan pelembagaan dan platform ideologi partai sudah terwujud,” tuturnya.

Mengapa Partai Buruh Sulit Menjadi Kekuatan Elektoral?

Persoalan yang dihadapi Partai Buruh saat ini bukan kali pertama muncul. Sejak era Reformasi, partai yang mengusung kepentingan kelas pekerja itu belum pernah menjelma menjadi kekuatan elektoral yang signifikan. Pada Pemilu 1999 dan 2004, Partai Buruh yang dipimpin Muchtar Pakpahan tidak pernah meraih lebih dari 2 persen suara nasional. Pola serupa kembali terulang pada Pemilu 2024 ketika Partai Buruh di bawah kepemimpinan Said Iqbal gagal melampaui ambang batas parlemen sehingga tidak memperoleh kursi di DPR.

Peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai terdapat sejumlah faktor yang membuat Partai Buruh belum berkembang menjadi kekuatan politik yang mapan. Menurut dia, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dinamika organisasi, tetapi juga kemampuan partai memenuhi berbagai prasyarat dalam kontestasi elektoral.

“Untuk bisa memenangkan kontestasi elektoral di Indonesia hari ini kan memang perlu sekali banyak hal yang harus dipenuhi ya, terutama sekali adalah masalah logistik,” kata Firman kepada Tirto.

Menurut Firman, Partai Buruh memiliki kekuatan pada sisi gagasan dan idealisme sebagai partai yang lahir dari gerakan buruh. Namun, modal tersebut belum cukup apabila tidak diimbangi dengan sumber daya politik yang memadai.

“Saya kira Partai Buruh ini kan partai kalangan idealis yang memang kaya akan ide-ide, gagasan, tapi mungkin belum cukup kaya atau miskin dari sisi logistik pemilu,” ujarnya.

Selain persoalan logistik, Firman menilai Partai Buruh juga masih menghadapi tantangan dalam membangun figur yang memiliki daya tarik politik secara nasional. Di samping itu, partai perlu memperkuat kerja organisasi melalui pendekatan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

“Kemudian juga saya kira faktor ketokohan yang memang mungkin belum nasional, belum mampu meyakinkan ratusan juta rakyat Indonesia. Kemudian juga mungkin kedisiplinan partai untuk bisa gigih dan militan mendekati masyarakat secara kontinyu, membangun jaringan dan lain-lain. Saya kira banyak faktor ya kalau bicara kenapa Partai Buruh itu belum bisa berkiprah,” jelasnya.

Firman juga menyoroti tantangan Partai Buruh dalam mengonsolidasikan basis dukungannya sendiri. Menurutnya, partai yang membawa isu-isu perburuhan semestinya mampu menjadi titik temu bagi berbagai kelompok pekerja.

“Saya kira memang sebagai satu kelompok politik yang memang harusnya memperjuangkan ide-ide buruh itu memang belum cukup menyatukan kalangan buruh itu sendiri,” katanya.

Meski demikian, Firman mengingatkan agar konflik internal yang terjadi saat ini tidak serta-merta dipandang sebagai bukti lemahnya pelembagaan Partai Buruh. Menurut dia, penilaian tersebut memerlukan pembuktian lebih jauh mengenai mekanisme pengambilan keputusan maupun kepemimpinan di internal partai.

“Kalau pelembagaan itu ada indikator-indikator lain ya yang harus dilihat sebelum kita bisa menyimpulkan itu sebagai satu problem pelembagaan,” ujarnya.

Firman menilai penguatan dialog di internal partai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga soliditas organisasi di tengah perbedaan pandangan. Selain itu, Partai Buruh juga perlu memperkuat kaderisasi serta membangun ideologi yang mampu mengikat seluruh unsur partai secara lebih operasional.

“Saya kira memang harus terus membangun dialog di antara kelompok-kelompok yang berbeda, kemudian memiliki satu ideologi yang memang bisa mengikat semua pihak, kemudian disosialisasikan dengan baik melalui kaderisasi dan juga memiliki satu ideologi yang diturunkan untuk menjadi jauh lebih operasional sehingga orang punya keterikatan ideologis tidak hanya hal yang sifatnya pragmatis,” tutur Firman.