Indeks Partai Buruh

Partai Buruh memandang kondisi ketenagakerjaan bahkan cenderung memburuk karena masih maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saldi Isra menilai, permohonan Partai Buruh prematur karena pasal yang diuji Partai Buruh telah dinilai dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Iqbal menyebutkan Partai Buruh tetap mendukung Prabowo karena sejumlah program Prabowo telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat.

Partai Buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 mencapai 8,5-10,5 persen.

Said Iqbal mengingatkan, program pemagangan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program yang untuk orang sekolah, bukan untuk orang kerja.

Selain itu, ia meminta agar perlindungan pekerja platform digital (gig) seperti kurir dan ojek online juga masuk dalam RUU Ketenagakerjaan.

Sebanyak 75 ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan, untuk membawa emam tuntutan secara serempak pada 15-25 Agustus 2025 mendatang.

Menurut Jumisih, 9 jenis itu tidak bisa dilakukan satu orang PRT saja, tetapi harus ada beberapa PRT di dalam satu rumah untuk mengerjakan tugasnya.

Said Iqbal menyebut kenaikan UMR 6,5%, program MBG, hingga program 3 juta rumah dinilai membantu dan didukung para buruh.

Partai Buruh dan KSPI menilai PHK yang menimpa lebih dari 10 ribu karyawan Sritex itu ilegal dan mendorong agar Menteri Ketengarkerjaan dicopot. Mengapa?

Fenomena kurangnya tersedia lapangan pekerjaan membuat para lulusan baru berkeinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

Pemilihan kandidat ini bakal dilakukan melalui mekanisme yang transparan, melibatkan polling, survei internal, serta tim seleksi independen.

Presiden Partai Buruh mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Buruh menuntut persebaran pasokan gas LPG 3 kg segera dibagikan secara merata oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melempari logo Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Kamis (30/1/2025).

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.

Partai Buruh berencana memulai rakernas pada Februari 2025 sebagai titik awal untuk menentukan mekanisme capres-cawapres yang diusung di masa depan.

Pemerintah dinilai wajib mematuhi keputusan MK soal pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan. 

Partai Buruh menilai Ridwan Kamil telah menunjukkan keberpihakan kepada kaum pekerja sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Massa buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 24 hingga 31 Oktober 2024.