Indeks Partai Buruh

Fenomena kurangnya tersedia lapangan pekerjaan membuat para lulusan baru berkeinginan untuk mencari pekerjaan ke luar negeri.

Pemilihan kandidat ini bakal dilakukan melalui mekanisme yang transparan, melibatkan polling, survei internal, serta tim seleksi independen.

Presiden Partai Buruh mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Buruh menuntut persebaran pasokan gas LPG 3 kg segera dibagikan secara merata oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melempari logo Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Kamis (30/1/2025).

Partai Buruh menginginkan UU Pemilu tidak perlu direvisi, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan presidential threshold inkonstitusional.

Partai Buruh berencana memulai rakernas pada Februari 2025 sebagai titik awal untuk menentukan mekanisme capres-cawapres yang diusung di masa depan.

Pemerintah dinilai wajib mematuhi keputusan MK soal pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan. 

Partai Buruh menilai Ridwan Kamil telah menunjukkan keberpihakan kepada kaum pekerja sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Massa buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 24 hingga 31 Oktober 2024.

Prabowo meminta agar Partai Buruh tak mudah terhasut oleh bisikan-bisikan dari kelompok tertentu yang mengarah pada perpecahan.

Prabowo sendiri dijadwalkan hadir dalam acara ini dan juga menyampaikan pidato kebangsaan.

Suara partai guram kini tidak terbuang setelah putusan MK. Mereka kini bisa mengusung calon kepala daerah.

KSPI & Partai Buruh bakal mengadakan aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di seluruh Indonesia, Senin, (8/7/2024) besok.

Masyarakat sipil terutama buruh tidak akan menerima jika uang Tapera yang berasal dari rakyat dikorupsi.

Buruh mengancam mengadakan aksi unjuk rasa yang lebih besar di seluruh Indonesia bila pemerintah tak mencabut PP Tapera dalam waktu 7 hari.

Menurut Said Iqbal, jika dipaksakan, program Tapera malah akan merugikan buruh dan pesertanya.

Menurut Said Salahudin, Pasal 40 Ayat 3 UU Pilkada bertentangan dengan enam prinsip konstitusi yang tertuang dalam UUD Tahun 1945.

Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi May Day di Istana Negara dan Istora Senayan.

Partai Buruh membentuk posko pengaduan bagi para pekerja yang terkena PHK dan tidak diberikan THR sebagaimana mestinya.