Masuk tirto.id
tirto.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memutuskan untuk mengalihkan lokasi aksi Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 ke Monumen Nasional (Monas) guna bergabung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara pimpinan buruh dan Presiden Prabowo yang menghasilkan kesepakatan terkait sejumlah isu ketenagakerjaan.
Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membatalkan rencana aksi di depan Kompleks DPR/MPR RI setelah berdialog langsung dengan Presiden Prabowo pada Rabu (28/4/2026) kemarin.
"Setelah berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai May Day dan masa depan Indonesia, kami memutuskan untuk merayakan May Day di Monas bersama presiden dan elemen serikat pekerja lainnya," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Said Iqbal menjelaskan dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan 11 isu krusial, mulai dari penolakan upah murah, penghapusan outsourcing, hingga perlindungan industri tekstil.
Menurutnya, respons positif dari Presiden Prabowo menjadi alasan utama Partai Buruh dan KSPI memilih merayakan May Day bersama pemerintah tahun ini.
"May Day bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum menyampaikan harapan dan tuntutan buruh. Dari 11 isu yang kami sampaikan, ada beberapa yang langsung mendapat respons dan penegasan dari Presiden," tegasnya.
Dalam aksi di Monas nanti, KSPI berencana mengerahkan sekitar 50 ribu massa. Selain di Jakarta, peringatan May Day juga akan digelar serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia.
Beberapa komitmen pemerintah yang digarisbawahi dalam pertemuan tersebut antara lain pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, terkait ojek online (ojol), pemerintah mendorong keterlibatan Danantara dalam kepemilikan aplikasi guna mengendalikan potongan tarif menjadi 10 persen.
"Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan," kata Said Iqbal.
Terkait pembahasan RUU Ketenagakerjaan, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa proses tersebut tengah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) DPR RI dengan target penyelesaian sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Said Iqbal menilai ruang dialog yang dibuka oleh Presiden Prabowo memberikan optimisme baru bagi gerakan buruh.
"Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya," pungkas Said Iqbal.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
