Menuju konten utama

KKP Siapkan Rp2,2 Triliun untuk Bangun 100 Kampung Nelayan

Dari anggaran Rp2,2 triliun tersebut masing-masing kampung nelayan akan mendapatkan anggaran sebesar Rp22 miliar.

KKP Siapkan Rp2,2 Triliun untuk Bangun 100 Kampung Nelayan
Nelayan bersiap melaut untuk mencari ikan di Kampung Nelayan, Bagan Deli, Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (26/5/2025). ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Spt.

tirto.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 2025. Untuk membangun kampung nelayan merah putih ini, KKP telah menganggarkan Rp22 miliar per kampung, sehingga untuk pembangunan 100 kampung setidaknya memakan anggaran sekitar Rp2,2 triliun.

Alokasi anggaran sepenuhnya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Meski begitu, anggaran ini bukan berasal dari yang telah diketok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya, melainkan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang tengah dibahas KKP bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan ditarget rampung pada Juli 2025.

“Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai dengan rencana, mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak. Artinya, anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yang diperlukan,” jelas Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda, dalam acara Morning Sea – Kampung Nelayan Merah Putih, di Gedung Mina Bahari 4, KKP, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

Dengan telah disetujuinya anggaran tersebut nantinya, diharapkan KKP dapat segera memproses pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dan memulai pembangunan KMNP dan ditarget rampung dalam waktu empat bulan.

“Kami membangun di kampung nelayan modern di Biak dengan anggaran Rp20 miliar yang menjadi acuan anggaran per lokasi, itu kita lakukan selama 3 bulan. Namun, ini 100 lokasi dari asumsi tim kami dalam waktu empat bulan dengan perencanaan betul-betul matang.” tambah Trian.

Meski anggaran sepenuhnya berasal dari uang negara, namun Trian memintah kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk membantu pembangunan KNMP melalui dana atau program Corporate Social Responsibility (CSR).

Terlepas dari itu, KNMP dibangun dengan tujuan peningkatan produktivitas, mewujudkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Untuk itu, khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, KNMP akan diintegrasikan dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

“Nanti, di dalam koperasi ini jadi bangunan sarana prasarana produksi yang akan dibangun, itu akan dioperasikan oleh koperasi,” tutur Trian.

Sementara untuk mengembangkan unit bisnis koperasi, nantinya bakal dilibatkan 4.000 penyuluh yang bakal memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para nelayan. Kendati seluruh sarana dan prasarana produksi bakal dibangun oleh KKP, namun operasional unit bisnis koperasi bakal melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, seperti Kementerian Koperasi.

“Nanti dalam pelaksanaan nanti kita betul-betul bisa bersinergi dengan K/L yang ada. Contoh, untuk KLMP yang di Biak, itu kita lakukan dengan Kementerian Koperasi. Jadi, ada di sana pengembangan kemitraan, pelatihan, proses-proses sertifikasi dan segala macam,” tukas Trian.

Baca juga artikel terkait NELAYAN atau tulisan lainnya dari Qonita Azzahra

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Qonita Azzahra
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra