Kenapa Pemerintah Buat Rekening Isi Rp50 Ribu untuk Rakyat?

tirto.id - Pemerintah berencana membuka rekening bank bagi lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia dan memberikan dana awal sebesar Rp50 ribu pada masing-masing rekening.

Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (7/9/2026), agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rekening tersebut akan dipersiapkan melalui bank Himbara. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk dana awal tersebut mencapai sekitar Rp11 triliun.

Lantas, mengapa pemerintah ingin membuat rekening untuk seluruh masyarakat dan mengisinya dengan Rp50 ribu?

Penjelasan Dasar Rencana Pembukaan Rekening

Rencana pembukaan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia mulai mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 7 September 2026.

Dalam rapat yang membahas isu ekonomi, salah satu perhatian pemerintah adalah tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menyampaikan bahwa Presiden meminta jajarannya memastikan masyarakat Indonesia memiliki rekening bank.

Kebijakan tersebut didasarkan pada kondisi bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah berada di atas 90 persen, tetapi tingkat literasi keuangan masih lebih rendah, sehingga pemerintah ingin tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga mendorong agar masyarakat benar-benar memahami dan menggunakan layanan tersebut.

Untuk merealisasikannya, pemerintah menyiapkan skema pembukaan rekening secara massal dengan memanfaatkan data kependudukan atau NIK dari Dukcapil yang akan dipadankan dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran Bank Indonesia.

"Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening," kata Airlangga dikutip Antara, Senin (7/9/2026).

"Data yang dipakai adalah data dari dukcapil, dan data dari dukcapil itu tentunya nanti dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia terutama untuk payment system-nya dan yang kedua gateway system-nya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai," tambahnya.

Rekening bank dirancang menjadi salah satu pintu utama masyarakat untuk terhubung dengan berbagai layanan dan program ekonomi pemerintah. Ke depan, berbagai bantuan pemerintah, termasuk bansos tunai, dapat disalurkan langsung ke rekening penerima, sehingga masyarakat tidak perlu selalu menerima bantuan melalui mekanisme tunai atau perantara.

“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah, termasuk bansos,” ujar Airlangga.

Rekening itu juga dapat digunakan untuk menerima uang, menabung, melakukan pembayaran, dan bertransaksi secara digital melalui sistem seperti QRIS.

Bagi pelaku UMKM, aktivitas transaksi melalui rekening dapat membentuk rekam jejak keuangan yang pada tahap berikutnya berpotensi membantu akses terhadap layanan pembiayaan dan produk perbankan lainnya.

“Dan tentu dari nomor rekening itu mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di Bank Indonesia yaitu dengan QRIS,” ujar Airlangga.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyebut bank-bank Himbara, khususnya BRI dan BSI, diminta menyiapkan rekening bagi masyarakat. BRI dipilih untuk melayani pembukaan rekening di hampir seluruh wilayah Indonesia, sedangkan BSI disiapkan untuk masyarakat di Aceh, sesuai karakteristik sistem perbankan di provinsi tersebut.

"BRI dan BSI memang sudah (koordinasi), dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," jelas Rosan dilansir Antara (9/9).

Kedua Bank tersebut juga memiliki jaringan yang luas sehingga dinilai dapat mendukung pembukaan rekening dalam skala nasional.

Kenapa Rekeningnya Diisi Rp50 Ribu?

Menko Airlangga Hartarto menyebut pemerintah memperkirakan lebih dari 200 juta masyarakat akan menjadi sasaran dan masing-masing rekening direncanakan memperoleh dana awal Rp50 ribu.

Jika seluruh sasaran mendapatkan nominal tersebut, kebutuhan anggarannya diperkirakan sekitar Rp11 triliun, yang direncanakan berasal dari APBN. Namun, pemerintah masih membahas sumber anggaran, mekanisme penyaluran, dan tahap pelaksanaannya bersama Bank Indonesia dan OJK.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," paparnya.

Dengan adanya saldo awal, rekening tersebut memiliki dana yang dapat langsung digunakan untuk transaksi pertama. Ini juga sejalan dengan rencana pemerintah menghubungkan data NIK Dukcapil dengan sistem perbankan dan sistem pembayaran Bank Indonesia, termasuk QRIS.

Jadi, Rp50 ribu bukan tujuan utama program, melainkan bagian dari skema untuk mendorong rekening massal tersebut menjadi rekening yang aktif. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga menjelaskan jika mekanisme penggunaan saldo awal tersebut belum sepenuhnya final.

"Mekanismenya lagi dirancang. Segera kok," ucap Rosan Roeslani.