Kemenkeu: Danantara Development Management Fund Tidak Pakai APBN

tirto.id - Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menegaskan anggaran pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF), yang merupakan salah satu entitas dari ekosistem Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seiring dengan posisi entitas anyar tersebut, DDMF dibangun dengan menggunakan anggaran dari kantong Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia sendiri.

“Karena itu merupakan bagian dari Danantara, maka itu akan dilakukan (dibangun) oleh Danantara itu sendiri,” ungkapnya dalam konferensi pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN 2027 untuk Pertumbuhan dan Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Tidak hanya modal awal pembentukan, dia menyebut pembiayaan yang akan dilakukan oleh DDMF juga tidak akan menggunakan APBN. Sebab, pembiayaan program prioritas pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai macam skema pembiayaan inovatif, yang salah satunya adalah pembiayaan campuran (blended finance). Sebagai catatan, beberapa program ambisi pemerintahan Presien Prabowo Subianto dikabarkan akan dibiayai DDMF antara lain proyek motor listrik nasional (molinas), proyek Mobil Listrik Nasional yang ditarget rampung pada 2028, hingga proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Mereka juga bisa melakukan pembiaya inovatif, blended finance, tapi setahu saya tidak akan menggunakan dana dari APBN,” tambah Ferry.

Perlu diketahui, blended finance pada dasarnya menggabungkan dana dari sumber publik, filantropi, dan swasta dalam satu struktur pembiayaan untuk membuat proyek yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko atau kurang menarik menjadi lebih layak bagi investor swasta

Sebelumnya, pembentukan DDMF diumumkan Prabowo saat menyampaikan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026) lalu. Nantinya, entitas baru di bawah Danantara tersebut akan digunakan sebagai instrumen untuk mengembangkan dan membiayai proyek-proyek strategis jangka panjang yang belum bisa dibiayai investasi komersial.

Menurut Prabowo, DDMF dibutuhkan agar proyek strategis nasional tidak seluruhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia juga akan diterapkan secara disiplin dan konvensional.

“DDMF adalah instrumen yang menyiapkan mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN,” kata Prabowo.