tirto.id - Tumbuhnya kecemasan publik terhadap kecerdasan artifisial (AI) adalah refleksi dari krisis kepercayaan terhadap teknologi baru. Menurut laporan "Kedaulatan AI untuk Memberdayakan Indonesia" yang dirilis Katadata Insight Center tahun 2024, sebanyak 69,3% masyarakat Indonesia menyatakan kekhawatiran terhadap risiko privasi dan keamanan data akibat AI. Ini bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan juga menyentuh aspek mendasar tentang etika, transparansi, dan hak digital warga negara.
Kecerdasan artifisial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terutama dengan hadirnya AI Generatif (GenAI) yang membuka akses AI kepada publik secara lebih luas. Teknologi ini merambah berbagai aspek, mulai dari aktivitas sehari-hari hingga proses bisnis yang kompleks, menciptakan peluang baru sekaligus tantangan bagi masyarakat dan industri di seluruh dunia. Di Indonesia, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mendorong inovasi digital yang inklusif.
Perkembangan Kecerdasan Buatan diperkirakan akan menjadi salah satu game-changer dalam bisnis berbasis teknologi. Dengan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pengambilan keputusan berbasis kemampuan pengolahan data, penggunaan AI akan menjadi akselerator pertumbuhan bisnis dan ekonomi digital.
Dengan meningkatnya peran dan awareness AI dalam dinamika global, Indonesia juga harus ikut memanfaatkan momentum yang ada untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk memajukan perkembangannya.
Bagi kami di Indosat Ooredoo Hutchison, AI adalah peluang sekaligus tanggung jawab. Kami memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi jaringan dan kualitas layanan pelanggan, mulai dari optimalisasi kapasitas jaringan hingga sistem rekomendasi berbasis kebutuhan pelanggan secara real-time. Namun, kami percaya bahwa AI harus melampaui sekadar efisiensi operasional. Teknologi ini harus menjadi jembatan bagi pemerataan akses, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat luas.
Indonesia memiliki posisi yang diuntungkan dalam memanfaatkan potensi AI melalui populasi usia produktif yang terampil digital, lanskap digital yang dinamis, dan posisinya sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Sekitar 50% karyawan Indonesia menggunakan AI setidaknya sekali dalam seminggu, dan 21% menggunakannya setiap hari. Angka ini sebanding dengan Singapura (51% setiap minggu dan 13% setiap hari), serta lebih tinggi dibandingkan rata-rata global (40% setiap minggu dan 15% setiap hari).
Survei di tahun 2024 juga menunjukkan tren yang serupa, yaitu 92% pekerja Indonesia sudah memanfaatkan GenAI dalam pekerjaannya, di atas rata-rata global (75%) dan Asia Pasifik (83%).
AI bukan hanya tentang chatbot, asisten virtual, atau layanan cloud computing. Di tangan yang tepat dan dalam ekosistem yang sehat, AI bisa membantu mengurai masalah struktural bangsa. Misalnya, AI dapat digunakan untuk menciptakan sistem diagnosis kesehatan yang lebih cepat dan akurat, platform edukasi yang adaptif dan inklusif, serta mendukung UMKM dengan analisis pasar dan keuangan yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh perusahaan besar.
Namun, semua peluang ini akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan kerangka regulasi dan etika yang kuat. Di sinilah negara harus hadir. Pemerintah memegang peran sentral dalam menetapkan arah pengembangan AI yang tidak hanya inovatif, tetapi juga adil dan bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang kokoh, AI justru berpotensi memperparah ketimpangan dan menjadi alat diskriminasi digital.
Karena itu, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) AI perlu diprioritaskan. RUU ini bukan hanya untuk mengatur pelaku industri dan mendorong inovasi, melainkan juga untuk melindungi hak-hak digital masyarakat dan memastikan bahwa pengembangan AI sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Kehadiran Dewan Etika AI, seperti yang diusulkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), harus dikawal dengan pendekatan yang transparan, partisipatif, dan inklusif. Dewan ini harus menjadi wadah yang melibatkan akademisi, pelaku industri, komunitas digital, serta masyarakat sipil.
Selanjutnya, aspek kedaulatan teknologi menjadi semakin penting di tengah dinamika geopolitik dan persaingan teknologi global. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi asing, terutama dalam infrastruktur komputasi dan penyimpanan data, dapat melemahkan posisi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. Kita membutuhkan kemandirian dalam hal infrastruktur AI, mulai dari keberadaan pusat data nasional, penguasaan atas chipset dan graphic processing unit (GPU), hingga sistem komputasi yang mampu memproses data secara mandiri dan aman.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Indosat telah menjalin kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia seperti ITB dan UI, untuk mengembangkan kurikulum dan pelatihan talenta digital, khususnya di bidang AI dan data science. Kami percaya bahwa investasi terhadap talenta lokal adalah fondasi utama menuju kedaulatan digital. Generasi muda Indonesia harus dipersiapkan bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pencipta, pengembang, dan penjaga nilai-nilai etik di dalamnya.
Lebih dari itu, kami mendorong pendekatan kolaboratif lintas sektor. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu pula industri dan akademisi. Ekosistem AI Indonesia harus dibangun dengan semangat gotong royong, di mana setiap pihak memiliki peran yang saling menguatkan. Pemerintah menciptakan regulasi yang adaptif dan progresif, industri menyediakan infrastruktur dan peluang penerapan teknologi, sementara akademisi menjadi pusat inovasi dan riset berkelanjutan.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah literasi publik. Di tengah derasnya disinformasi dan bias algoritma, masyarakat perlu dibekali pemahaman yang cukup untuk mengenali manfaat sekaligus risiko dari penggunaan AI. Kesadaran digital adalah bentuk baru dari kedaulatan individu di era teknologi. Di sinilah pentingnya inisiatif-inisiatif edukatif dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta.
AI harus berpihak. Bukan pada profit semata, tetapi pada keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan inklusi digital. Kita tidak boleh membiarkan teknologi ini hanya menjadi alat segelintir elite atau korporasi besar. AI harus hadir di desa-desa, di UMKM, di sekolah-sekolah, dan di pusat layanan kesehatan masyarakat. Inilah bentuk nyata dari “AI untuk semua”.
Masa depan AI Indonesia ada di tangan kita bersama. Kita memiliki semua potensi sumber daya manusia yang besar, ekosistem teknologi yang mulai tumbuh, serta semangat kolaborasi yang kian kuat. Sekarang saatnya menjadikan kolaborasi, etika, dan kemandirian sebagai fondasi utama dalam membangun masa depan kecerdasan buatan yang berkeadilan.
Indosat Ooredoo Hutchison siap menjadi bagian dari perjalanan ini. Melalui inovasi, kemitraan, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, kami ingin memastikan bahwa AI bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari kita wujudkan visi besar ini bersama. Indonesia tidak hanya harus menjadi pengguna AI, tetapi juga pemimpin dan penjaga moralitas dalam ekosistem AI global. []
Penulis adalah President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison.
Editor: Nuran Wibisono
Masuk tirto.id

































