Masuk tirto.id
tirto.id - Kanada berencana mengakui negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Mark Carney pada Rabu (30/7), menyusul langkah serupa dari Inggris dan Prancis.
Carney menyebutkan, pendekatan lama —proses perdamaian yang dinegosiasikan— tak lagi realistis. Terlebih krisis kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dan terjadinya ekspansi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Keputusan Kanada mengacu pada komitmen Otoritas Palestina untuk melaksanakan reformasi dan pemilu pada 2026.
"Niat ini didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan, termasuk komitmen Presiden Otoritas Palestina Abbas untuk mereformasi pemerintahannya secara fundamental, untuk mengadakan pemilihan umum pada 2026 di mana Hamas tidak dapat mengambil bagian, serta untuk mendemiliterisasi negara Palestina," jelas Mark Carney, seperti dilansir laman Antara.
Alasan Kanada Mengakui Palestina sebagai Negara
Sebagaimana telah disebutkan, Kanada berencana mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Majelis Umum ke-80 PBB yang berlangsung New York, AS, pada 9-23 September 2025. Berkaitan itu, Perdana Menteri Carney melalui laman resmi Perdana Menteri Kanada, mengeluarkan pernyataan tertulis.
"Kanada telah lama berkomitmen pada solusi dua negara – sebuah negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat yang hidup berdampingan dengan Negara Israel dalam perdamaian dan keamanan. Selama beberapa dekade, diharapkan bahwa hasil ini akan tercapai sebagai bagian dari proses perdamaian yang dibangun di sekitar penyelesaian yang dinegosiasikan antara pemerintah Israel dan Otoritas Palestina."
Perdana Menteri Mark Carney menyoroti pendekatan lama berbasis negosiasi sudah tidak dipertahankan. Ada empat alasan yang menjadi latar belakang sebagai berikut:
- Ancaman terorisme Hamas yang meluas terhadap Israel dan rakyatnya, yang berpuncak pada serangan teroris keji pada 7 Oktober 2023, dan penolakan keras Hamas yang sudah berlangsung lama terhadap hak Israel untuk eksis dan solusi dua negara.
- Pembangunan permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur semakin cepat, sementara kekerasan pemukim terhadap warga Palestina meningkat.
- Tindakan seperti Rencana Pemukiman E1 dan pemungutan suara bulan ini oleh Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat.
- Kegagalan berkelanjutan pemerintah Israel untuk mencegah bencana kemanusiaan yang memburuk dengan cepat di Gaza, dengan terhambatnya akses ke makanan dan pasokan kemanusiaan penting lainnya.
Anggota parlemen dari partai-partai lain seperti NDP dan sebagian anggota Liberal menyambut baik langkah yang dipilih Pemerintah Kanada.
Untuk tanggapan dari luar negeri, dilansir laman CBC, keputusan Kanada untuk mengakui negara Palestina menuai penolakan keras dari pemerintah Israel. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut langkah ini sebagai hadiah bagi Hamas, merusak upaya gencatan senjata di Gaza, dan pembebasan sandera.
Duta Besar Israel untuk Kanada mengatakan keputusan Pemerintah Kanada akan “memberi semangat” kepada Hamas di tengah konflik yang sedang berlangsung.
Pemerintah Israel dan kelompok pro-Israel menganggap pengakuan tanpa perubahan nyata di lapangan merupakan langkah yang berisiko dan dapat memperburuk kondisi politik Palestina. Mereka menilai bahwa komitmen dari Otoritas Palestina masih samar dan tidak cukup meyakinkan untuk membangun negara yang stabil dan damai.
Ingin tahu lebih banyak tentang konflik Israel-Palestina? Tirto.id telah merangkum informasi lengkapnya untuk kamu. Klik tautan di bawah ini dan ikuti perkembangan terkini.
Penulis: Satrio Dwi Haryono
Editor: Syamsul Dwi Maarif
