Isi Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR-DPD 2025 oleh Ketua DPR

tirto.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar dalam Sidang Tahunan MPR 2025 hari ini, Jumat (15/8). Sidang MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI ini digelar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dihadiri oleh berbagai pemangku jabatan. Mantan Presiden Joko Widodo dan Mantan Presiden Bambang Susilo Yudhoyono juga terlihat hadir bersama.

Berdasarkan rundown, acara dimulai pukul 09.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dilanjutkan Lagu "Mengheningkan Cipta" dipimpin Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Isi Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR 2025

Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI 2025 dibuka Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Beliau juga sekaligus menyampaikan pidato pengantar sidang.

Usai Ketua MPR RI, giliran Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI - DPD RI 2025. Puan Maharani tampak mengenakan baju kebaya hokokai bermotif parang.

Berikut isi pidato Puan Maharani di Sidang Tahunan MPR 2025.

1. Pancasila, Demokrasi, dan Partai Politik

Dalam awalan pidato, Puan Maharani menyampaikan bahwa bangsa Indonesia akan segera merayakan peringatan HUT RI ke-80. Ia menuturkan Indonesia yang telah bersatu selama 80 tahun berkat Pancasila.

Ia menganggap Pancasila sebagai jiwa kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian, secara spesifik menjabarkan perihal sila keempat yang memiliki peran penting dalam demokrasi.

"Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang," ujarnya dalam pidato.

Setelah itu, Puan Maharani menjelaskan perihal partai politik yang dapat menjembatani rakyat dan negara. Ia menganggap parpol dalam demokrasi sebagai institusi perjuangan yang memikul tanggung jawab besar.

Puan Maharani juga menuturkan perihal demokrasi yang memberikan kesempatan kesetaraan bagi seluruh rakyat. Ia kemudian mengajak seluruh pihak untuk menerapkan demokrasi yang bisa mewujudkan harapan rakyat.

2. Pemilu dan Suara Rakyat

Puan Maharani juga turut menyampaikan pendapatnya terkait sistem pemilu di Indonesia melalui Sidang Tahunan MPR 2025. Kendati partai sudah bagus jika sistem pemilunya tidak mendukung kedaulatan rakyat, maka suara rakyat bisa mengalami distorsi.

Ia juga menuturkan bahwa sistem pemilu di Indonesia belum sempurna. Oleh sebab itu, Indonesia harus menghadapi tantangan agar sistem dapat sesuai kehendak rakyat.

"Tantangan kita adalah memastikan bahwa sistem ini benar-benar mendekatkan kehendak rakyat dalam menempatkan wakil-wakilnya dan memilih pemimpinnya," ujar Puan.

Ia juga mengkritik bahwa pemilu di Indonesia masih dipengaruhi oleh campur tangan pihak tertentu. Hal ini berpengaruh penting lantaran tidak semua pihak bisa ikut campur tangan dalam demokrasi.

Puan mengharapkan adanya perbaikan serta penyempurnaan untuk masalah tersebut. Khususnya agar demokrasi sesuai dengan cita-cita dan dapat memberikan semua warga negara kesempatan yang serupa.

3. Kritik dan Pendapat Rakyat

Ketua DPR RI menyampaikan bahwa demokrasi harus bisa menyuguhkan ruang berserikat, berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan kritik. Kini, sejumlah kritik dapat disampaikan dengan memanfaatkan teknologi.

Salah satu kritik yang dibahas Puan misalnya isu simbol-simbol "One Piece" yang belakangan ini viral. Ia menanggapi ini sebagai keresahan rakyat, kemudian bisa disampaikan melalui bahasa yang sesuai zaman sekarang.

Puan Maharani turut menyampaikan bahwa setiap perkataan merupakan pesan, sementara pesan itu berisi sejumlah keresahan. Agar keresahan itu berubah jadi harapan, semua pihak harus bisa mengutamakan kebijaksanaan.

"Kebijaksanaan untuk tidak hanya menanggapi, tetapi merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka," lanjutnya.

Ia juga berharap agar semua kritik yang disampaikan masyarakat tidak menjadi pemicu konflik. Berbagai kritik seharusnya dapat menjadi penerang jalan bagi bangsa Indonesia.

4. Sistem Kekuasaan yang Terpisah

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan di Indonesia bukan dilakukan untuk melemahkan kekuasaan satu sama lain. Akan tetapi, demi mewujudkan kekuasaan yang setara.

Seperti yang diatur dalam UUD 1945, pembagian kekuasaan dilakukan demi menghasilkan tujuan bernegara. Setiap kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berkolaborasi sebagai tiga pilar dalam suatu bangunan yang sama.

Adapun bangunan itu menyimbolkan kedaulatan rakyat. Puan juga mengibaratkan ini sebagai orkestra kendati terkadang sumbang namun tetap harus menyanyikan lagu yang serupa (Indonesia Raya).

5. Apresiasi untuk Presiden Prabowo

Selaku Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan apresiasi terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam aspek penyelesaian masalah yang singkat serta menyentuh langsung kepentingan rakyat.

Beberapa penyelesaian masalah yang diapresiasi mencakup:

• Pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat.
• Penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatra Utara.
• Kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak.
• Berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.

Pihak DPR menyampaikan bahwa berbagai poin di atas memang seharusnya diberikan apresiasi. Hal-hal tersebut mencerminkan bahwa pemerintah berpihak terhadap kepentingan rakyat.

Ia juga turut memberikan saran agar langkah-langkah yang dilakukan seharusnya dihasilkan dari rencana yang cermat dan matang. Dengan begitu, penyelesaian masalah rakyat dapat menjadi kinerja reguler pemerintah.

Artikel lain tentang Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut:

KUMPULAN ARTIKEL SIDANG TAHUNAN MPR RI