Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp270,9 triliun atau berkontribusi sekitar 14 persen terhadap total investasi nasional. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan realisasi tersebut tumbuh 11,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Berkaitan dengan investasi yang kami tadi sudah sampaikan, tahun 2025 mencapai Rp270 triliun, tumbuh 11,99 persen,” ujar Pramono dalam konferensi pers realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Dari total investasi itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat sebesar Rp175,3 triliun. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp95,6 triliun.
“Termasuk pertumbuhan investasi yang cukup tinggi di Indonesia, dengan kontribusi PMDN sebesar Rp175,3 triliun, [dan] PMA Rp 95,6 triliun. Investasi tersebut memberikan kontribusi 14 persen terhadap total investasi nasional," sambungnya.
Menurut Pramono, tingginya realisasi investasi itu berdampak pada lapangan pekerjaan. Sepanjang 2025, investasi di Jakarta mampu menyerap sekitar 487 ribu tenaga kerja di berbagai sektor usaha.
Selain itu, terkait dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), Jakarta sudah menetapkan besarannya yakni Rp5.729.876. Besaran itu disebut Pram sudah menyesuaikan dengan variabel ekonomi dan diharapkan dapat menjaga konsumsi masyarakat serta memperkuat permintaan domestik sebagai mesin.
Lebih jauh, Pram menyebut bahwa kebijakan UMP tetap didukung dengan bantuan fasilitas peningkatan kesejahteraan bagi pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Dia menyebut bahwa pemegang kartu akan mendapatkan subsidi dari pemerintah termasuk untuk transportasi, air, pangan, dan sebagainya.
"Sepanjang tahun 2025, sebanyak 18.383 pekerja pemegang KPJ aktif telah menikmati layanan transportasi publik gratis di Jakarta. Termasuk program pangan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Jakarta sebesar 90.250 pekerja," katanya.
Pramono menuturkan bahwa pemerintah jakarta juga berkomitmen dalam memberikan dukungan untuk para pengusaha melalui kemudahan perizinan.
"Kami memotong berbagai perizinan yang ada dan perbaikan layanan yang selama ini menjadi problem bagi para pelaku dunia usaha. Dan alhamdulillah dengan kemudahan perizinan dan perbaikan layanan ini disambut baik dunia usaha," katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
