Integrasi dengan Industri Membunuh Perguruan Tinggi

tirto.id - Sudah sejak lama pendidikan di Indonesia diusahakan untuk terintegrasi dengan industri meski sering dengan cara yang agak malu-malu, menurut Ariel Heryanto dalam esai “Industrialisasi Pendidikan” (2000). “Jauh-jauh hari dalam dunia pendidikan di Indonesia sendiri sudah ditanamkan semangat kapitalisme dan hukum pasar, walau pada saat itu patrimonialisme dan feodalisme politik masih menjadi payung besarnya,” tulis Ariel.

Belakangan usaha itu ditunjukkan secara lebih blak-blakan dalam konteks pendidikan tinggi. Dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia akhir Juli lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar “industri ikut mendidik para mahasiswa sesuai dengan kurikulum industri, bukan kurikulum dosen.” Dalam hemat Jokowi, tujuannya adalah agar pengetahuan mahasiswa bisa tetap relevan; agar mahasiswa punya pengalaman di luar dunia kampus; agar mahasiswa siap dengan persaingan pasar kerja.

Sebetulnya bayangan soal pendidikan tinggi yang akur dengan kebutuhan industri sudah menonjol sejak awal periode kedua pemerintahan Jokowi, terutama sejak diangkatnya pelaku industri itu sendiri sebagai arsitek pendidikan, Nadiem Makarim. Program Kampus Merdeka yang ditelurkan Nadiem, misalnya, sebagian besar memang dirancang untuk mempersiapkan lulusan perguruan tinggi agar segera masuk bursa tenaga kerja di berbagai sektor industri.

“Yang paling penting dalam Kampus Merdeka adalah kecepatan dan review kurikulum di kampus harus dilakukan. Pengembangan di bidang industri harus diprioritaskan, pengembangan ekosistem nasional juga harus kita benahi,” kata Jokowi saat menanggapi kegiatan-kegiatan dalam program Kampus Merdeka (15/6/2021).

Kebijakan ini lekas menuai pro dan kontra. Mereka yang kritis menganggap hubungan yang terlalu mesra dengan industri justru dapat membunuh kemerdekaan akademik yang seyogianya merupakan prinsip esensial dalam pendidikan tinggi. Sementara argumentasi yang mendukung biasanya menekankan bahwa relasi intim dengan industri akan memungkinkan kampus dan lulusannya makin produktif dalam menciptakan inovasi.

Tapi, benarkah asumsi kelompok pro tersebut?

Mitos Inovasi

Industri dipandang sebagai ladang panen inovasi terutama sejak menjamurnya perusahaan-perusahaan teknologi digital di Amerika Serikat, apalagi sejak perkembangan Silicon Valley di California, dan yang teranyar dengan kemunculan koboi-koboi luar angkasa seperti Elon Musk dan Jeff Bezos.

Menurut profesor ekonomi dari University College London Mariana Mazzucato dalam buku The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (2018), anggapan bahwa industri selalu menciptakan inovasi tak lebih sekadar mitos, dan karenanya perlu dibongkar. Dia menjelaskan bahwa inovasi-inovasi mereka sebetulnya hanyalah kelanjutan dari inovasi pelopor yang muncul justru dari riset yang didanai oleh publik. Temuan inovasi pelopor biasanya melalui riset yang panjang dengan biaya besar, namun tanpa jaminan sukses. Itu adalah risiko yang sulit sekali diambil oleh industri mengingat orientasi mereka tidak lain adalah laba.

Mazzucato membeberkan banyak contoh. Fitur yang membuat telepon menjadi “pintar” seperti internet, GPS, layar sentuh, dan asisten suara misalnya, dikembangkan dari riset Departemen Pertahanan dan pengembangan militer AS. Algoritma awal Google dikembangkan dari riset yang didukung National Science Foundation (NSF), lembaga penelitian milik pemerintah AS. Sementara baterai yang dipakai Tesla hadir dari dukungan riset Kementerian Energi AS.

Bahkan obat-obatan dan barang kesehatan lain yang sekarang diproduksi industri farmasi dan bioteknologi, termasuk vaksin, dimulai dari riset-riset National Institutes of Health (NIH), badan riset kesehatan AS.

Mazzucato bahkan berargumen dalam kondisi tertentu industri justru dapat mematikan inovasi. Ia mencontohkannya lewat perusahaan-perusahaan big pharma yang malah menutup diri dan menolak membagikan hasil riset dan pengembangan di luar kepentingan perusahaan. Ini terjadi selama pandemi. Perusahaan-perusahaan farmasi ramai-ramai menolak penangguhan hak paten padahal terjadi keterbatasan vaksin di negara-negara miskin.

Ironisnya, jika tak mau disebut kurang ajar, temuan mendasar bagi pengembangan vaksin mula-mula datang dari riset publik. Misalnya konsep modifikasi RNA yang merupakan hasil studi panjang ilmuwan Drew Weissman dan Katalin Kariko sejak dari kampus, melalui riset-riset dengan pendanaan publik, termasuk dari NIH.

Dalam kaitan dengan pendidikan tinggi, hal serupa disampaikan oleh Jon Sandelin dalam studi berjudul “University–Industry Relationships: Benefits And Risks” dalam jurnal Industry & Higher Education Vol 24, 2010. Sandelin khawatir jika inovasi menjadi agak terhalang jika relasi kampus-industri begitu erat, salah satunya akibat konflik kepentingan dan bias yang akan muncul dalam kegiatan akademik.

Sama seperti Mazzucato, Sandelin juga menilai inovasi sering disemai dari riset-riset publik, yang selanjutnya baru dipakai industri.

Konflik Kepentingan dan Sains Sampah

Sandelin mengakui memang ada beberapa keuntungan jika pendidikan tinggi diintervensi industri, misalnya memudahkan mahasiswa yang ingin segera terintegrasi dalam pasar kerja setelah lulus. Namun tentu tujuan pendidikan tinggi tidak hanya soal penyerapan tenaga kerja.

“Peran utama kampus adalah untuk mendidik mahasiswa, menciptakan serta menyebarkan pengetahuan baru. Sementara, peran utama perusahaan dalam industri adalah untuk meningkatkan nilai pemegang saham melalui persaingan di pasar lokal, nasional, atau global,” tulis Sandelin.

Ringkasnya, kampus dan perusahaan jelas punya visi berbeda dan bahkan bisa bertolak belakang.

Apa yang perlu dikhawatirkan ketika industri turut andil dalam mengotak-atik kegiatan akademik di kampus adalah kemunculan konflik kepentingan. Sandelin misalnya menilai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam urusan akademik kampus bisa menyaring pengetahuan: mana yang cocok untuk kepentingan industri dan mana yang akan menghambatnya. Ini terkait dengan banyak perspektif yang dikaji dalam kampus, yang beberapa di antaranya bahkan cenderung kritis terhadap industri dan implikasinya. Misalnya bagaimana eksploitatifnya mereka terhadap para pekerja, atau dampak buruk aktivitas bisnis terhadap lingkungan. Itu semua pada dasarnya berpotensi mencederai kemerdekaan akademik.

Dalam tingkat yang lebih akut, intervensi industri terhadap kegiatan akademik bisa berpotensi menciptakan pengetahuan yang seolah ilmiah namun bias dan menyesatkan, atau biasa disebut sains sampah (junk science).

Untuk mendukung argumennya, Sandelin mengutip survei yang dimuat dalam Journal of American Association (JAMA) pada 1998. Survei itu menemukan 94% dari 31 studi yang terafiliasi dengan industri tembakau menunjukkan kesimpulan bahwa merokok pasif tidak berbahaya. Hanya 13% dari 75 studi yang tidak terafiliasi dengan industri punya kesimpulan sama.

Sandelin menemukan pola serupa pada kampus yang bekerja sama dengan industri farmasi: studi cenderung diarahkan untuk mendukung kepentingan perusahaan. Pada 1996, survei terhadap perusahaan bidang ilmu hayati yang terafiliasi dengan kampus menunjukkan bahwa riset yang dilakukan di bawah kerja sama perusahaan mengalami keterlambatan publikasi selama lebih dari enam bulan. Ini terjadi karena ada upaya melindungi informasi yang berguna seperti untuk keperluan paten, atau juga menyeleksi informasi dan menyensor bagian yang dirasa bisa mengancam kepentingan perusahaan.

Masalah Manajemen Kampus

Studi Grant Harman dan Val Sherwell berjudul “Risks in University-Industry Research Links and the Implications for University Management” (dalam Journal of Higher Education Policy and Management, Vol. 24, 2002) membeberkan kasus-kasus konflik kepentingan antara industri dengan kampus-kampus besar di AS. Dari sana Harman dan Sherwell menyimpulkan para pengurus kampus cenderung menaruh perhatian besar pada manfaat relasi kampus dengan industri, sehingga tidak sadar dengan potensi risiko dan bahaya yang muncul dari relasi tersebut.

“Industri dapat menempatkan tekanan yang tidak semestinya pada kampus untuk mengikuti petunjuk atau keinginan korporasi,” tulis Harman dan Sherwell. “Itu akan mengarah pada situasi yang berujung pada konflik kepentingan, mengambil terlalu banyak waktu akademisi, memiliki efek buruk pada komitmen mereka terhadap tugas-tugas utama pengajaran dan penelitian, dan merusak beberapa nilai penting dari pekerjaan akademik.”

Salah satu contoh terkenal yang diungkap oleh Harman dan Sherwell adalah kerja sama University of California Berkeley dengan perusahaan farmasi dan produsen produk rekayasa genetika Novartis. Sebanyak 60% warga kampus sebenarnya menolak kerja sama dengan Novartis karena khawatir akan mengancam kemerdekaan akademik dan pertukaran ilmu pengetahuan yang bebas.

Dalam perjanjian pada 1998, Novartis memberikan pendanaan sebesar 25 juta dolar AS untuk keperluan riset Departemen Sumber Daya Alam di University of California Berkeley. Sebagai gantinya, perusahaan asal Swiss itu diberikan keluwesan untuk ikut terlibat dalam kegiatan akademik dan riset dengan mendapatkan jatah kursi komite dua orang dari total lima orang.

Awalnya kerja sama itu dinilai akan memacu perkembangan riset karena kampus akan diberikan akses terhadap pangkalan data perusahaan. Tapi ternyata keliru.

Dalam kontrak didapati aturan yang memungkinkan luaran dari aktivitas akademik dan riset tidak boleh dipublikasikan sampai empat bulan untuk keperluan perusahaan. Ini bertolak belakang dengan aturan resmi dari National Institutes of Health yang menyatakan publikasi ilmiah yang dibiayai sponsor hanya dapat ditunda penerbitannya paling lama dua bulan. Harman dan Sherwell mengatakan dalam riset di bidang seperti kesehatan atau farmasi para peneliti selalu menuntut untuk merilis temuan secepat mungkin, sebab itu bisa memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik.

Masalahnya, belum banyak kampus yang memiliki regulasi dan mekanisme ketat untuk mencegah risiko-risiko ancaman kemerdekaan akademik seperti ini.

Dalam bagian kesimpulan, Harman dan Sherwell menilai sistem manajerial kampus mesti diperhatikan, termasuk menyiapkan mekanisme antisipasi dan penyelesaian risiko-risiko yang telah disebutkan.

Di Indonesia, sejauh ini kita belum mendapati penjelasan mengenai usaha identifikasi apalagi cara menghadapi risiko-risiko tersebut. Upaya untuk menghubungkan kampus dengan industri berhenti pada hasrat dan cara jitu agar pengetahuan dan sumber daya yang diproduksi di kampus bisa terintegrasi dengan pasar. Sekadar itu saja.