Mochammad Naufal

Indeks Tulisan

Ekonomi
Kamis, 9 Apr

LPS Sebut 15,3 Juta Warga Produktif Belum Punya Rekening

Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat tanah air memiliki rekening pribadi dalam tiga tahun ke depan.
Ekonomi
Jumat, 13 Mar

Rupiah Hari Ini: Dibuka Melemah ke Level Rp16.922 per Dolar AS

Rupiah diprediksi akan berada pada level Rp16.890-Rp16.920 per dolar AS pada penutupan, Jumat (13/3).
Ekonomi
Jumat, 27 Feb

Menaker Bakal Konsultasi kepada Prabowo soal THR-BHR Pekan Depan

Yassierli mengatakan konsultasi itu terkait pertemuan dengan pihak aplikator terkait BHR-THR.
Ekonomi
Kamis, 27 Nov 2025

GOTO dan Grab Positif Merger, CEO Danantara Beri Acungan Jempol

Rosan menilai peluang merger dan akuisisi GOTO dan Grab cenderung positif dan prosesnya pembahasannya masih berlangsung.
Hukum
Kamis, 3 Juli 2025

Tim Hukum Jokowi Bakal Hadiri Gelar Perkara Kasus Ijazah Palsu

Tim hukum Jokowi akan menghadiri gelar perkara khusus kasus dugaan tudingan ijazah palsu eks Wali Kota Solo tersebut di Bareskrim Polri.
Hukum
Kamis, 12 Jun 2025

Prabowo akan Naikkan Gaji Hakim Hingga 280 Persen

Keputusan tersebut  diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan pejabat yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara.
Ekonomi
Jumat, 16 Mei 2025

Prabowo: Kalau Mampu Swasembada Energi Kita Hemat Miliaran Dolar

Swasembada energi kata Prabowo dapat tercapai melalui dua lapangan minyak dan gas (migas) Forel dan Terubu.
News Plus
Selasa, 25 Feb 2025

Drama Pilkada 2024: Menang di Kotak Suara, Kalah di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi sejumlah kepala daerah melalui pembacaan putusan Sengketa Pilkada 2024.
Politik
Rabu, 28 Agt 2024

Kominfo, BI, OJK dan 11 Asosiasi Bentuk Satgas Judi Online

Menkominfo, Budi Arie Setiadi, yakin satgas bersama akan mengorkestrasi dalam upaya pemberantasan judi online, lebih masif, tegas dan tanpa pandang bulu.
Politik
Jumat, 16 Agt 2024

KPU DKI Tetap Terbitkan SK Dharma-Kun Meski Ada Isu KTP Dicatut

KPU DKI Jakarta beralasan, rapat pleno hasil verifikasi faktual kedua Dharma-Kun tidak ada penolakan sehingga tetap harus menerbitkan sk paslon.