tirto.id - Kinerja pemberantasan korupsi di dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai buruk. Hal ini terpotret dalam Survei Indikator Politik dilakukan pada 22-29 September 2024.
Terkait itu, Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha, mengatakan cerminan buruk kepada kinerja KPK menjadi pekerjaan rumah bagi presiden terpilih, Prabowo Subianto. Prabowo ke depan harus mengembalikan KPK dalam fungsi awalnya, sebagai lembaga penegak hukum yang independen sesuai dengan apa yang di atur di dalam UNCAC.
"Perlu adanya kerja luar biasa bagi Presiden terpilih untuk memperbaiki kondisi ini," kata Prasward dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).
Prasward mengatakan, Prabowo harus meletakkan KPK sebagai prioritas perbaikan untuk mendorong kepercayaan publik. Tanpa adanya upaya quick wins maka sulit dilakukan perbaikan yang paripurna.
"Dan Indonesia akan semakin terpuruk didalam jurang korupsi," imbuh dia.
Lebih lanjut, dia menuturkan penilaian publik atas kinerja KPK yang buruk pada era Jokowi sudah tidak bisa dibantahkan. Kondisi ini bahkan sudah diamini oleh pimpinan KPK melalui pernyataan Nawawi Pomolango dan Alexander Marwarta yang kompak menyatakan kinerja KPK buruk, 5 dari 10, dan bahkan jangan banyak berharap ke KPK.
"Artinya, apabila Pimpinan KPK yang biasanya menyatakan tidak ada masalah di KPK menyatakan bahwa diri mereka telah gagal, maka fakta tersebut jelas tidak terbantahkan," jelas dia.
Dalam 10 tahun terakhir, lanjut Prasward, KPK berjalan sendirian tanpa dukungan dari presiden selaku panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua langkah yang di lakukan oleh KPK menjadi sia-sia karena justru penggembosan upaya pemberantasan korupsi berpusat di epicentrum kekuasaan Jokowi.
Jokowi sendiri dinilai telah merevisi dan membunuh independensi KPK serta menempatkan pimpinan yang tidak berintegritas seperti Firli Bahuri ke puncak piramida organisasi KPK. Artinya Jokowi bukan hanya tidak mendukung tetapi memukul mundur dengan sekeras-kerasnya pemberantasan korupsi.
Bahkan sebagai presiden, sambung dia, baik Jokowi dan keluarga tidak menunjukan teladan pemberantasan korupsi. Prilaku nepotisme yang dicontohkan dengan terciptanya dinasti politik yang menggemparkan peta politik Indonesia terutama pada Pilpres 2024.
Selain itu, keluarga Jokowi juga secara aktif masuk dalam bursa Kepala Daerah. Lebih lanjut, dugaan gratifikasi oleh anak presiden menjadi catatan serius sehingga sampai hari ini KPK seakan tidak punya nyali.
"Nasib pemberantasan korupsi berada di titik terendah selama sejarah bangsa indonesia berdiri," kata dia.
Oleh karena itu, perlu adanya kerja luar biasa bagi presiden terpilih untuk memperbaiki kondisi ini. Cara tercepat adalah mengembalikan KPK dalam fungsi awal sebagai lembaga penegak hukum yang independen.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
