Ikhtiar Masagi Tjibogo Menjaga Lingkungan Lewat Perelek Sampah

tirto.id - “Perelek, perelek, perelek sampah,” sahut Hermawati sambil mendorong sebuah gerobak di pemukiman padat penduduk, Jalan Terusan Cibogo Atas, Kecamatan Sukajadi, Bandung, Kamis (2/4/2026).

Setiap sudut gang dilalui perempuan berusia 65 tahun itu bersama beberapa warga yang aktif dalam komunitas Masagi Tjibogo. Gerobak beroda tiga yang didorong Hermawati, membawa beberapa ember putih untuk menampung sampah organik.

"Nenek mah senang aja [melakukan perelek sampah]," cerita Nenek, sapaan akrab Hermawati, kepada wartawan di lokasi.

Perelek sampah diadopsi dari tradisi masyarakat Sunda. Beas perelek atau beras perelek, gotong royong dengan kearifan lokal. Para pegiat tradisi bakal berkeliling mengumpulkan beras atau uang receh secara sukarela dari warga.

Tirto sempat ikut menyusuri perjalanan mereka saat menjemput sampah. Seruan perelek, ternyata cukup membuat masyarakat bergerak peduli dengan masalah limbah rumahan. Setidaknya untuk sebagian warga RW 4 Kelurahan Sukawarna. Bukan hanya ditumpuk, tapi dipilah.

Mereka sudah memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian para pegiat Masagi Tjibogo menaksir angka. Namun ‘nilai’ dari sampah tidak kembali untuk individu, melainkan secara kolektif untuk kepentingan sosial. Warga bantu warga.

“Sampah nanti dijual ke pengepul. Uangnya buat sosial. Buat balita, lansia, ke masjid, orang sakit dan orang yang meninggal. Itu juga ada sedikit, sedikit buat ngopi,” kata Nenek sambil terkekeh, mengingat segala kegiatan itu tanpa bantuan pemerintah.

Dari Keresahan ke Perubahan

2019 menjadi momen titik balik bagi Dian Nurdyana. Dimulai dari keresahan mandeknya pengolahan sampah skala rumah tangga, pendiri komunitas Masagi Tjibogo yang kala itu menjadi Ketua RT4/RW4 Kelurahan Sukawarna, berpikir untuk menjalankan pola penanganan limbah yang lebih efektif dan bernilai sosial.

Akan tetapi jauh sebelum momen tersebut, ia pada mulanya bergerak di sungai Cikapundung dari 2013. Ia turut aktif dengan komunitas lingkungan yang fokus terhadap kebersihan sungai tersebut. Lama-kelamaan, ia merasa sungai tidak akan bersih sampai kiamat karena sumber masalah sampah adalah manusia.

“Tantangan bagi saya adalah bagaimana mengajak kesadaran masyarakat dan pengurus wilayah sekitar, juga untuk sama-sama sadar akan pentingnya mengelola sampah dengan baik,” jelas Dian.

Masagi Tjibogo dibentuk dengan niat dasar untuk ibadah. Ia menyebut, perelek sampah adalah inovasi dari kegagalan konsep Bank Sampah yang sudah mereka jalankan sejak 2019.

Konsep Bank Sampah, menurutnya, mengantarkan bukan menjemput sampah. Lantas dari sana mulai diubah pegiat Masagi. Mereka menjemput sampah dengan niat ibadah, infaq atau bersedekah.

"Saya coba mengajak masyarakat sedekah. Infaq nitip sampah ke kami, nanti uangnya balik lagi menjadi bernilai sosial. Itu hasil kebudayaan Sunda, beas perelek. Gerakan sosial warga bantu warga. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan," imbuhnya.

Perubahan pun tiba tanpa dinyana. Selain mampu membantu kegiatan dan program warga, Masagi Tjibogo, juga dapat mendukung operasional pengadaan tanah wakaf skala RW. Semua itu dari sampah yang bernilai, baik sampah organik untuk komposting maupun anorganik yang dijual ke pengepul.

“Itu hasil perelek. Udunan. Medianya dikonversi menjadi sampah. Prosesnya berkeliling dari setiap RT di sebagian wilayah RW 4. RT 4 sekitar 45 rumah, RT 2 kurang lebih 80, RT 1 ada 11 rumah. Tarik sampah tiga kali seminggu. Senin, Kamis, dan Sabtu,” paparnya.

Ia menjelaskan, komunitasnya saat ini sudah berkolaborasi dengan Bening Saguling Foundation. Kelompok atau komunitas kolektif ini mengolah sampah menjadi pakan maggot, ayam, dan pakan ternak.

“Kami sudah mengelola selama satu bulan, sekitar dua ribu kilo atau dua ton. Satu bulan hanya dari 3 RT itu saja. Lalu untuk anorganik-nya, kurang lebih jika disatukan bisa mencapai 1.100 kilo,” jelasnya.

Dari Sukawarna ke Eropa

Masagi Tjibogo yang memiliki filosofi keseimbangan itu, seiring berjalan waktu menjadi akronim dari Masyarakat Bersinergi. Tak terasa sinergi tersebut mampu memberi dampak perubahan. Alih-alih diperhatikan pemerintah, gerakan ini justru dilirik negara lain.

“Saya dua kali berangkat ke Eropa. Pernah ke Jerman, Republik Ceko hingga Polandia. Tahun 2022 dengan membawa program yang kami jalankan. Gerakan ini,” ungkapnya.

Negara-negara Eropa, kata Dian, tertarik dengan gerakan budaya untuk merespons kondisi lingkungan. Gerakan akar rumput yang dilakukan Masagi Tjibogo sejak 2019 ini, salah satu upaya untuk menjawab masalah pengolahan sampah. Bahkan secara global.

“Mereka mengakui bahwa teknologi tidak selamanya bisa menyelesaikan secara berkelanjutan, tapi bagaimana persatuan antar manusia, persatuan botong royong ini yang akan berkelanjutan,” jelas Dian.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sebetulnya memiliki beragam program untuk menuntaskan masalah sampah skala rumah tangga.

Mulai dari program Kang Pisman alias Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan yang sudah diluncurkan Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial dan Wakil Wali Kota Yana Mulyana, pada 2018.

Hingga program terbaru yang diluncurkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pada awal tahun ini, GASLAH atau Gerakan Atasi Sampah dengan Langkah Hijau. Sayangnya, kata Dian, kedua program pengolahan sampah berbasis skala RT/RW itu belum berjalan maksimal.

“Gagal, sih, nggak. Karena tetap masih ada yang jalan. Tapi ini masih jauh dari harapan,” jawabnya getir.

Upaya Pemkot Tekan Sampah

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berkomitmen memimpin langsung penanganan persoalan sampah di Kota Bandung. Baginya, persoalan sampah bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan kewilayahan yang harus ditangani secara serius dan terstruktur.

“Sampah bukan hanya masalah lingkungan hidup, tetapi juga menjadi sebuah bentuk dalam tanda kutip peperangan di kewilayahan. Saya sebagai wali kota akan memimpin di kewilayahan Kota Bandung,” ujar Farhan saat Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Ia menyatakan, pola kepemimpinan penanganan sampah harus berbasis kewilayahan. Di tingkat kota dipimpin langsung oleh wali kota, di kecamatan oleh camat, dan di kelurahan oleh lurah.

Sementara dinas-dinas menjadi satuan kerja teknis yang mendukung penyelesaian persoalan di lapangan. Secara konkret, Farhan menargetkan seluruh RW di Kota Bandung sudah memiliki Petugas Gaslah (Petugas Pemilahan dan Pengolah Sampah).

Farhan menargetkan secara riil sebanyak 40 ton sampah per hari dari total 151 kelurahan sudah tertangani. Ia menegaskan, angka itu adalah target minimal yang harus dicapai secara nyata di lapangan. Sementara, rincian produksi sampah harian di Kota Bandung mencapai 1.600 hingga 1.800 ton.

“Target kita adalah 40 ton sampah di 151 kelurahan per hari sudah tertangani. Angka riil ini jangan sampai membuat kita terlena,” katanya.

Berdasarkan data sementara, Kawasan Bebas Sampah (KBS) atau KBM disebut mampu mengolah sekitar 45 ton per hari. Namun Farhan menyatakan akan melakukan audit untuk memastikan kebenaran data tersebut.

Menurutnya, logika pengolahan sampah harus selaras dengan cakupan wilayah. Saat ini KBM belum mencakup 500 RW, sementara jumlah RW di Kota Bandung mencapai 1.596. Karena itu, ia mempertanyakan proyeksi pengolahan sampah di seluruh RW justru lebih kecil dibandingkan kawasan yang lebih terbatas.

“Bagaimana mungkin proyeksi pengolahan sampah oleh Gaslah di 1.596 RW bisa lebih sedikit daripada pengolahan sampah kawasan bebas sampah di 500 RW. Maka artinya kita perbaiki bersama,” tegasnya.

Bandung Penyumbang Terbesar Sampah

Berdasarkan hasil inventarisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat tahun 2022, timbulan food waste di Cekungan Bandung mencapai sekitar 2.327 ton per hari.

Kota Bandung menjadi penyumbang terbesar dengan sekitar 46 persen, diikuti Kabupaten Bandung sebesar 31 persen dan Kabupaten Bandung Barat sekitar 13 persen.

Sementara itu, kontribusi lebih kecil berasal dari Kabupaten Sumedang sebesar 6 persen dan Kota Cimahi sekitar 4 persen. Data itu diperoleh melalui proses sampling dan pemilahan sampah berdasarkan sumber serta komposisi.

Kemudian data tersebut dikonversi menjadi estimasi timbulan kawasan. Hasilnya menegaskan, wilayah dengan kepadatan dan aktivitas perkotaan tinggi menjadi kontributor utama food waste.

Jeffry Rohman dari Tim Advokasi Persampahan Walhi Jabar, menegaskan, penyelesaian masalah sampah mutlak kewajiban pemerintah. Menurutnya mesti menjadi skala prioritas.

"Ironisnya urusan bersama itu selalu menekankan kewajiban atau kepedulian masyarakat," sesal Jeffry saat dihubungi Tirto, Senin (7/4).

Ia menambahkan, pemerintah juga kerap berdalih anggaran masih kurang. Hal itu menjadi bukti bahwa penanganan sampah hingga sekarang di Bandung belum menjadi prioritas.

Lalu selain itu, paradigma penanganan sampah belum sepenuhnya mendukung konsep Zero Waste. Pemerintah masih terbiasa dengan sistem kumpul, angkut, dan buang saat menangani masalah sampah. Tidak terbiasa dengan konsep pengolahan di hulu.

"Nggak punya iktikad nggak ada political will. Kenapa? Karena yang namanya urusan pengolahan sampah di sumber pasti banyak langkah, banyak tahapan yang harus dilakukan," sambung Jeffry.

Pemerintah enggan mengambil langkah sulit. Menurutnya, sikap itu menyebabkan pengolahan sampah dilakukan secara sederhana dan tidak menyelesaikan masalah hingga ke akar.

"Mereka nggak mau ribet. Makanya yang lebih simple udah sampah mah urus di hilir. Salah satunya dengan RDF, pengadaan inserator untuk membakar, atau yang yang paling besar adalah pengadaan atau rencana proyek PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah)," sebutnya.

Diketahui, Pemprov Jabar akan menjadikan TPA Sarimukti sebagai pembangkit listrik tenaga sampah. Hal itu ditegaskan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, akhir tahun lalu.

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, Danantara akan membiayai sepenuhnya proyek tersebut. Pihak Danantara menyanggupi proses pembangunannya hingga listrik hingga dua tahun ke depan.

"Tapi saya mau lebih cepat, ya sekitar satu koma lima atau satu koma enam tahun, prosesnya," kata KDM berdasarkan keterangan resmi dikutip Tirto, Senin.

Jeffry bilang, pemerintah akan mengalami kesulitan jika memulai kembali pengelolaan sampah dari awal. Lebih baik, ia mendorong pemerintah memaksimalkan pola yang sudah berjalan di masyarakat. Diantaranya merangkul komunitas dengan fokus penanganan sampah, seperti yang dilakukan Masagi Tjibogo.

"Harus dibina, harus didukung justru komunitas-komunitas yang seperti ini. Sudah mau dan sedang bergerak untuk menangani persoalan sampah di wilayah yang tidak dijangkau ketika pemerintah," harapnya.

Karena masyarakat biasa, kata Jeffry, memiliki keterbatasan sumber daya saat melakukan kegiatan tersebut. Pemerintah harus mulai memperbaiki penerapan implementasi kebijakan yang masih semrawut.

"Kebijakan sudah cukup, tapi pengolahan sampah oleh pemerintah tidak dibarengi political will, anggaran dan keseriusan. Dan yang paling parah, selalu menitikberatkan penanganan sampah itu di hilir dengan program RDF, insinerator, dan PLTSa," katanya.