Masuk tirto.id
tirto.id - Hamas dilaporkan menolak untuk melucuti senjata mereka di Gaza karena mereka mengeklaim Israel tidak menjalankan kesepakatan gencatan senjata yang disepakati pada 2025 lalu. Sebagai gantinya, Hamas mengusulkan konsep hudna.
Seturut Al Jazeera, anggota biro politik Hamas, Husam Badran, menyebut bahwa pihaknya kini menilai, pelucutan senjata tidak lagi jadi opsi yang memungkinkan. Menurutnya, hal ini dikarenakan Israel tidak memenuhi tanggung jawab sesuai kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat (AS) pada 2025 lalu.
Oleh karenanya, sebagai ganti pelucutan senjata, Hamas mengusulkan untuk diterapkannya hudna. Menurutnya, selama konsep ini ditegakkan, pihaknya tak akan menggunakan senjata sama sekali dan memastikan senjata polisi resmi Gaza sebagai satu-satunya yang bisa ditemukan.
“Tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite [Komite Nasional Administrasi Gaza, NCAG]. Tidak akan ada demonstrasi bersenjata seperti yang biasa kami lakukan di Jalur Gaza,” kata Badran.
Hudna adalah gencatan senjata dalam jangka panjang. Dengan perdamaian seperti ini bisa mengurangi kekerasan secara signifikan terkait konflik Israel-Palestina untuk waktu cukup lama. Hudna juga diterapkan sebagai langkah pendahuluan untuk mencapai kesepakatan perdamaian secara permanen.
Dalam konflik Palestina-Israel, hudna kerap digunakan oleh kelompok-kelompok Palestina dengan merujuk konsep gencatan senjata seperti pada Perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad saw. dan suku Quraisy sebagai acuannya.
Akan tetapi, konsep hudna yang diusulkan Hamas tidak akan termasuk kesepakatan pelucutan senjata. Kesepakatan ini, kata Badran, akan membuat Hamas tetap memiliki akses kepada senjata, namun tidak akan digunakan selama kesepakatan berlaku.
“Rincian masalah ini akan dibahas dalam kerangka nasional,” kata Badran, menyebut bahwa usulan ini belum resmi diusulkan.
Awal dari sikap penolakan Hamas untuk melucuti senjata itu dijelaskan Badran bersumber dari ulah Israel. Negara Zionis itu disebutnya telah gagal melaksanakan bahkan 30 persen dari kewajiban tahap pertama mereka dalam kesepakatan yang dimediasi AS pada Oktober lalu.
“Kita berbicara tentang bantuan kemanusiaan… mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan,” kata Badran.
Hal-hal itu disebut Badran telah gagal diwujudkan oleh Israel. Tak hanya itu, Badran juga mengungkapkan perhatian Hamas tentang serangan Israel yang tak kunjung berhenti.
“Idenya adalah gencatan senjata komprehensif, namun sekitar 1.000 orang telah terbunuh,” katanya, menyebut estimasi korban tewas akibat serangan Israel setelah gencatan senjata disepakati pada Oktober.
Jumlah korban terbunuh serangan Israel di Gaza memang terus bertambah, dengan laporan jumlah korban menyentuh angka 933 warga Palestina. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga masih tersendat akibat blokade Israel, hanya 150 hingga 200 truk yang kini masuk Jalur Gaza setiap hari, jauh dari 600 truk yang disepakati.
Faksi-faksi Palestina Segera Berdiskusi di Kairo
Sementara itu, Hamas juga dilaporkan akan berkumpul bersama faksi-faksi Palestina lainnya di Kairo, Mesir, pada akhir pekan ini. Pertemuan ini disebut akan jadi agenda faksi-faksi Palestina untuk membentuk sikap nasional yang bersatu.
Seturut Husam Badran, faksi-faksi yang dipastikan ikut adalah Hamas, Jihad Islam Palestina (PIJ), Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), PFLP-GC, Inisiatif Nasional, Komite Perlawanan Populer (PRC) dan Arus Reformasi Demokratik yang terafiliasi dengan Fatah.
Sikap nasional itu diproyeksikan akan merespons kesepakatan masa depan gencatan senjata yang telah tercapai pada 2025 lalu.
Bahasan juga menyangkut ketidakpuasan publik atas perkembangan laju kesepakatan Oktober itu. Anggapan yang kini meluas di antara warga Palestina adalah Israel telah berupaya memaksakan kepentingan yang lebih besar dari yang sebelumnya disepakati.
Kepentingan itu diduga termasuk upaya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk meraih keuntungan elektoral domestik melalui kesepakatan ini. Sebelumnya, Netanyahu telah mengungkapkan bahwa ia menginginkan Israel memperluas kendali wilayah Gaza dari semula 60 persen dalam perjanjian, menjadi 70 persen
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar
