Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan Gubernur Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan berkantor di Jakarta selama masa transisi. Pengaturan tersebut disesuaikan dengan operasional pusat keuangan internasional yang untuk sementara waktu juga akan dijalankan di Jakarta.
Hal itu disampaikan Airlangga kepada wartawan saat wawancara cegat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026).
“Sama seperti Gubernur BI (Bank Indonesia) kan berkantor di Jakarta. Gubernur Medan, ya di Sumut (Sumatra Utara),” kata Airlangga.
Tidak hanya Gubernur, koordinasi para pejabat PFII untuk menjaring calon-calon investor juga sementara waktu akan dilakukan di Jakarta.
“Ya tentu dengan otoritas yang nanti terbentuk di sana,” tutur dia.
Sementara itu, di masa transisi, pemerintah akan menyiapkan sistem operasional PFII sambil menyiapkan kantor pusat keuangan pertama yang direncanakan ada di Bali. Airlangga menegaskan operasional PFII di Bali akan benar-benar dijalankan saat ekosistem pusat keuangan internasional itu siap sepenuhnya.
“Yang pasti set-up sistem, ekosistemnya harus jadi dulu,” sambungnya.
Sebelumnya, dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027, Airlangga menilai PFII akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. PFII menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bersama penguatan investasi dan ekspor melalui deregulasi, penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking), serta optimalisasi perjanjian perdagangan internasional.
Untuk mesin pertumbuhan pertama, pendorong pertumbuhan diarahkan pada sektor bernilai tinggi, seperti digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah juga akan memperkuat keterkaitan antarindustri, termasuk membangun ekosistem kendaraan listrik nasional.
"Kemudian yang kedua, revitalisasi sektor resilien seperti pertanian dan energi termasuk pendirian bursa komoditas mineral. Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pekan lalu.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
