Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Sumut 2026 menjadi Rp3.228.971. Angka ini naik sekitar 7,9 persen atau bertambah Rp236.412 per bulan dari tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp2.992.559.
"Kita tetapkan UMP Sumut tahun 2026 sebesar Rp3.228.971. Kenaikan 7,9 persen ini sudah sesuai dengan perhitungan yang dilakukan," kata Bobby dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/12/2025) sebagaimana dikutip Antara.
Atas penetapan UMP Sumut ini, Bobby meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatra Utara menyesuaikan besaran kenaikan upah itu.
Politikus Gerindra ini berharap kebijakan ini dapat memperkuat sinergi, dan mendorong aktivitas perekonomian, khususnya di daerah.
"Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan buruh di Sumatra Utara," ujarnya.
Bobby juga mengajak para pekerja maupun serikat buruh di wilayah Sumatra Utara bersama-sama menjaga kondusivitas di daerah. Ia beralasan, suasana yang aman dan kondusif sangat penting mendukung keberlangsungan dunia usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Baik serikat buruh dan para asosiasi, mari sama-sama kita jaga. Jadi apa yang sudah kita inginkan, sudah tercapai. Pekerjaan rumah kita, menjaga kondusivitas," jelas Bobby.
Ia mengatakan, kondusivitas dalam bekerja, dan juga beraktivitas di bidang usaha masing-masing di seluruh kabupaten/kota se-Sumut.
"Oleh karena itu, saya berharap hari ini sama-sama kita terus bergerak bersama menyejahterakan seluruh masyarakat," tutur Bobby.
Bobby juga mengintruksikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatra Utara, Sulaiman Harahap, agar melakukan pengawasan ketenagakerjaan di wilayah Sumut. Karena saat ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumut cuma berjumlah 35 orang, sedangkan jumlah industri yang harus diawasi terdapat ribuan.
"Ini ngawasinnya keteteran. Tolong pak sekda didistribusikan dengan baik, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PPPK paruh waktu agar penempatan tidak berat sebelah," papar Bobby.
"PPPK dan PPPK paruh waktu di dinas semua. Agar bisa bekerja untuk memastikan kebijakan pemprov, seperti UMP berjalan baik di lapangan," ungkap Bobby.
