Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi, Sadewa mengaku mendapat dorongan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos.
Dukungan itu disampaikan saat dirinya bertemu dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, di Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025) siang.
“Oh, dia mendukung juga saya suruh ngomong ceplas-ceplos terus, katanya,” beber dia sambil tertawa, dalam media briefing, di Kementerian Keuangan.
Dalam pertemuan tersebut, Purbaya dan Gibran juga mendiskusikan kondisi ekonomi secara umum.
Selain itu, seiring dengan tingginya intensitas kunjungan ke daerah-daerah, putra sulung Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo itu juga turut menyuarakan keluhan para pemerintah daerah (Pemda) yang anggarannya dipotong untuk tahun depan.
“Dia menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong. Jadi, sama suaranya dengan para gubernur yang datang ke sini kemarin. Apa langkah kita ke depan untuk memitigasi itu,” tambahnya.
Meski begitu, dalam jangka pendek Purbaya mengaku tidak bisa melakukan apapun. Sama halnya dengan yang telah disampaikannya kepada para Gubernur dari seluruh Indonesia dalam pertemuan beberapa waktu lalu, Purbaya hanya bisa meminta Pemda membenahi realisasi belanja daerah.
Dus, ketika pembenahan sudah dilakukan dan ekonomi Indonesia berhasil melaju lebih kencang, ia bakal meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran daerah dan apakah pemerintah pusat bisa memberikan tambahan kucuran anggaran kepada daerah.
“Paling saya meminta mereka pemda merapikan belanja-belanja triwulan I untuk tahun depan. Nanti kita lihat bagus apa nggak serapannya, ada bocoran apa nggak. Nanti triwulan III kita hitung ulang, kalau ekonominya bagus, income kita meningkat juga. Kita akan lihat berapa yang bisa kita bagi ke daerah. Jadi daerah jangan terlalu cemas, kami juga memikirkan stabilitas nasional,” tutup Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan, pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) disebabkan oleh penyelewengan yang sering dilakukan oleh Pemda. Dalam hal ini, TKD yang sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat tidak benar-benar digunakan oleh Pemda untuk membangun daerahnya masing-masing.
“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujarnya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, melalui rekaman suara yang diterima Tirto, Kamis (2/10/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
