Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, garis kemiskinan pada September 2025 naik sebesar 5,30 persen menjadi Rp641.443 per kapita/bulan dari Rp609.160 per kapita/bulan padaMaret 2025.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp32.283 tersebut didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Jika diperinci, garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan bukan makanan. Per September 2025, garis kemiskinan makanan tercatat senilai Rp478.955 per kapita/bulan, lebih tinggi dari periode Maret yang masih senilai Rp454.299 per kapita/bulan.
Sedangkan, garis kemiskinan bukan makanan per September 2025 ialah sebesar Rp162.488 per kapita.
"Sumber data perhitungan kemiskinan dan ketimpangan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional yang menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikumpulkan di level rumah tangga. Dalam praktiknya, pengeluaran dapat dilakukan secara individu maupun secara bersama-sama dalam satu rumah tangga," jelas Amalia, dalam Rilis BPS, di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).
Amalia mencontohkan, pengeluaran individu seperti membeli makanan dapat dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga, tetapi pengeluaran-pengeluaran lain seperti untuk membeli beras, sewa rumah, membayar tarif listrik, bahan bakar merupakan pengeluaran bersama dalam satu rumah tangga.
Berdasarkan kondisi tersebut, garis kemiskinan per kapita lantas diterjemahkan menjadi garis kemiskinan per rumah tangga. Dengan demikian, pada September 2025 garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.053.269 per bulan, dengan secara rata-rata satu rumah tangga miskin di Indonesia terdapat 4,76 anggota keluarga.
Tidak Hanya itu, dengan garis kemiskinan disusun berdasarkan kebutuhan minimum bulanan untuk makanan dan non-makanan sehingga akan lebih tepat bila kita lihat dalam konteks bulanan bukan dalam konteks harian.
"Sebagai catatan, garis kemiskinan nasional merupakan rata-rata tertimbang atas garis kemiskinan provinsi, kota, deta. Artinya, setiap provinsi juga memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat harga dan komoditas yang dikonsumsi di daerah tersebut," pungkas Amalia.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
