Eva Kusuma Sundari Blak-blakan soal Politik Amplop & Hak Angket

tirto.id - Sosok Eva Kusuma Sundari dikenal sebagai srikandi Senayan alias politikus perempuan yang getol bersuara di DPR RI. Mantan kader PDIP itu sudah beberapa periode keluar masuk parlemen untuk menyuarakan aspirasi kaum marjinal seperti buruh, petani, hingga asisten rumah tangga.

Bertandang ke kantor Tirto sebagai pembicara di podcast FYP (For Your Pemilu), Eva menuturkan bahwa pemilu kali ini lebih buruk dari kontestasi-kontestasi sebelumnya. Kali ini, Eva kembali maju berlaga di pemilu legislatif di bawah naungan Partai Nasdem. Dia menemukan bukti dugaan kecurangan di berbagai tingkatan yang membuat upaya mendidik masyarakat melakoni politik yang bersih menjadi semakin sulit saja.

Perempuan kelahiran Oktober 1965 itu menyatakan bahwa kecurangan dalam bentuk politik uang bahkan terjadi pada minggu tenang dan terang-terangan.

“Dan itu bahkan dalam satu orang [pemilih] itu bisa ngumpulin lima amplop. Makanya istilahku, yang terakhir yang dia ingat. Bukan nama , tapi nomor [urut memberi amplop],” ujar Eva kepada Tirto.

Dalam kesempatan ini, Eva juga bercerita soal proses hengkangnya dia dari PDIP. Dia menepis anggapan yang menyebutnya pengkhianat dan tidak memiliki kontribusi. Lebih jauh, Eva menilai cawe-cawe presiden dalam pemilu kali ini sudah benar-benar kelewatan.

Tidak heran bergulir wacana hak angket dari kubu paslon nomor urut 1 Anies-Imin dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud yang notabene tidak 'didukung' oleh Presiden Jokowi. Namun, Eva cukup ragu hak angket bisa jalan terus jika konsolidasi parpol tidak solid. Lantas bagaimana agar hak angket dapat terus dilanjutkan?

Simak petikan wawancara Tirto dengan Eva, di bawah ini:

Kapan sih Mbak pindah dari PDIP ke Nasdem ini Mbak?

Satu minggu sebelum pendaftaran caleg. Aku tuh tanggal 13 April itu mengirim surat ke DPP [PDIP]. Aku menitipkan ke kurir dan tercatat semua. Dan tidak ada respons dari PDIP.

Dan aku merasa apa ya, oh aku tidak begitu penting kan. Jadi enggak direspons. Ya udah aku gitu. Langsung aku daftar di Nasdem. Tapi aku mengundurkan diri ya. Itu harus jelas aku. Dan dengan sengaja aku tidak mau merespons pancingan-pancingan. Seperti Eva enggak pamit, Eva melakukan pengkhianatan, kayak gitu. Aku enggak respons.

Yang jelas aku tunjukin ke Nasdem ya tentu, sebagai persyaratan. Ini suratnya, bahkan saya fotokopi kurir tanda terimanya dan seterusnya.

Kenapa Nasdem waktu itu?

Karena selama aku advokasi RUU PPRT, Nasdem yang paling responsif. Dan paling akomodatif. Dan saya tahu ceritanya ternyata bisa masuk ke proses legislasi setelah mandek 18 tahun. Itu karena pakai kuotanya Nasdem di Baleg. Jadi perbincanganku dengan Willy itu ngomong, jatahku pakai aja. Jatahnya Nasdem.

Walaupun aku tahu bahwa pendukung Nasdem itu ya penyiar-penyiar yang enggak ada kaitannya dengan ini. Ini kan harusnya konstituennya PDIP. Tapi oke lah aku juga aktivis dan aku setuju dengan ini.

Jadi itu yang membuat akhirnya dekat emotionally, literally juga dekat. Dan lama banget proses itu. Sementara di PDIP responsnya enggak ada.

Apakah merasa diasingkan di PDIP? Peran Anda kan banyak.

Aku yang bikin kan Departemen Perempuan itu 2007. Yang merupakan apa sih istilahnya paving the way untuk Mbak Puan [Maharani] supaya masuk ke struktur di situ. Dan Mbak Puan masuk ke DPP pertama kali sebagai ketua peran perempuan dan perlindungan anak waktu itu. Nah, setelah itu bergulir dan aku yang nyiapin juga pelatihan pertama kali di PDIP [ada] perempuan dan politik.

Jadi di situ sebetulnya. Tapi karena kemudian aku lebih milih ke Badiklatpus. Karena Badiklatpus itu kan menyiapkan laki-laki dan perempuan ya. Bukan hanya perempuan saja. Jadi saya menyiapkan sistemnya dari awal lah, 2004 ya aku masuk.

Kenapa yang srikandi-srikandi yang vokal kayak Anda di PDIP sedikit?

Dulu rame ya. Jamannya Mas Tjahjo ketika oposisi ya tahun 2004-2009. Semua aktif ya zaman oposisi. Karena kebijakan ketua fraksi waktu itu Mas Tjahjo bahwa everybody can talk. Karena ini parlemen begitu. Jadi dan akomodatif ada kebijakan yang sangat saya hormati Mas Tjahjo, jangan rangkap jabatan sehingga semua bisa punya kesempatan.

Jadi yang sudah jadi pimpinan DPP enggak boleh jadi pimpinan di fraksi. Yang di fraksi enggak boleh rangkap. Jadi ruang itu sangat terbuka. Dan ketika aku berinisiatif untuk advokasi kelompok minoritas, aku dikasih SK. Nggak dimarahin, gitu loh.

Kalau lintas partai ada enggak waktu itu?

Aku sebagai generasi pertama yang mendukung adanya kaukus perempuan politik atau KPPI. Sampai sekarang berdiri. Jadi itu isinya adalah anggota-anggota DPR perempuan. Terus kita bikin WhatsApp Grup. Dan itu cukup dinamis dan sangat produktif.

Karena setiap aku advokasi misal inisiatifku untuk revisi Undang-Undang Perkawinan tahun 2019. Itu kan tidak ada di prolegnas, itu ya inisiatifku. Aku waktu itu kan nggak jadi ya. Aku cuma mikir aku harus punya legasi dong. Walaupun nggak jadi ya bisa.

Karena aku masuk ke DPR tingkat kota perempuan, ya aku harus payback ya. Jadi aku inisiatif itu tidak didukung partai, tapi di tengah jalan akhirnya bisa gol. Karena aku minta tolong teman-teman perempuan lintas fraksi. Jadi itu konspirasi betul. Konspirasi teman-teman perempuan.

Di awal bertemu, kenapa sempat bilang pesimistis masuk DPR?

Ya dua hal ya. Yang pertama, menurutku suasana kacau banget ya sekarang itu. Bahkan ketika kita, itu usulanku ya. Ketika C1 harus bisa di-upload gitu ya. Nah, aku gembira kan ini diakomodasi C1 itu.

Tapi begitu masuk rekap, itu kacau balau. Karena aku mikirnya ketika di-upload itu orang jadi hati-hati. Karena sudah ada data yang enggak bisa diolak.

Namun, ternyata masih ada itu kecurangan itu yang terjadi. Yang terakhir misal kemarin saya dapat laporan, ada antarpartai itu saling menggelembungkan.

Penggelembungan sampai berantem. Jadi di internal partai ada penggelembungan. Kemudian di antarpartai juga ada penggelembungan. Sekarang lagi rame ini di Nganjuk ya antara, aduh nggak enak aku ngomong partainya.

Dan teman-teman di bawah lapor minta perlindungan. Ya pokoknya kalau saksi tidak menandatangani berita acara itu peluang dan modal untuk menjadi diadukan ke Bawaslu lah. Tapi kalau saksi kita tanda tangan, repot kita. Karena jika saksi tanda tangan artinya setuju.

Jangan tanda tangan [kalau tidak setuju]. Dan semaksimal mungkin selesaikan di PPK. Jangan di KPU, karena semakin ke atas semakin susah. Makin ke sini KPU makin ruwet kan. Jadi di PPK harus beres.

Ini penggelembungannya itu gimana sih?

Di Sirekap ya di-setting. Itu apa menurutku kejahatan putihnya. Tapi kejahatan jalanannya kayak yang saya omongin tadi. Tiba-tiba suara partai dimasukin di satu caleg tertentu. Seperti itu tuh.

Kalau saksinya enggak pinter kan kecolongan pas pada saat rekap di plano itu. Terus dari plano ke PPK ini yang biasanya susah [diawasi]. [Tingkat] PPK itu yang biasanya ruwet. Aku jadi pesan ke teman-teman, udah hati-hati di PPK harus diberesin. Kalau sudah sampai ke kabupaten berat nanti advokasinya.

Tapi perilaku pemilih itu juga membuat kita pusing. Tidak seganas seperti yang kita bayangkan. Jadi misalkan, aduh aku malu sekali ini cerita. Karena tapi temanku yang lapor di Mojokerto.

Katanya rumah itu diserang oleh orang-orang yang didata. Untuk kemudian diamplopi sama caleg tertentu. Nah, ternyata nggak mau calegnya. Rumahnya ini temanku ini akhirnya diserang sama orang-orang yang sudah di data ini. Sampai lempar kotoran-kotoran manusia.

Terus ada satu laporan juga. Pemilih itu marah kalau tidak dikasih amplop. Kenapa kamu nggak ngasih amplop? Kamu kan tidak menghargai kami pemilihnya. Jadi sudah ada semacam itu kekacauannya, pemaknaannya.

Kita [caleg] itu enggak ngasih amplop karena menghargai [pemilih] kan. Tapi pemilih itu ternyata merasa enggak dihargai kalau enggak diamplop. Sementara pada hari H semua caleg itu ngasih amplop. Sampai di Madiun itu lapor, aku bisa ngumpulin Rp2 juta dari banyak amplop. Ini ternyata Medan kan 1 amplop 600 [isinya].

Ada laporan Mbak Okky Maddasari dari Omon-Omon Media yang ngamplopnya 1 juta, 1 suara. Jadi sekarang, it is impossible to do politics without amplop [sulit berpolitik tanpa amplop]. Aku tuh sampai menyimpulkan begitu.

Ada upaya melawan?

Kita pakai teknik yang sangat standar. We do canvassing, jadi canvassing itu door to door. Memperkenalkan diri, diskusi [ke pemilih]. Pokoknya pendidikan politik. Kita mulai bulan Agustus 2023. Karena kita pengen legitimate, akuntabel, kayak gitulah namanya.

Aku gandengan dengan caleg-caleg lokal. Yang nggak mau jalan karena nggak punya duit. Karena level ekonominya rendah. Jadi ada Afif yang bakul kopi gitu ya. Kemudian ada Mbak Erni, aktivis posyandu. Kemudian ada pensiunan bidan. Ada Mbak Winarni, guru TK. Terus ada Mbun itu buruh tani.

Terus kita bikin pelatihan. Pelatihan untuk apa bener sih orang itu enggak mau milih karena amplop. Dan kita try out setelah pelatihan itu. Try out-nya di Sawahan, Nganjuk.

Coba tanya ke pemilih. Apakah pemilih itu mau memilih [caleg] walaupun enggak bawa amplop? Dan responsnya 100 persen. Penduduk itu senang sekali didatengi. Diajak bicara.

Selama ini [pemilih] hanya terima amplop, terus enggak ada dialog, tidak dimanusiakan. Tidak dimanusiakan. Tapi apa yang terjadi? Minggu tenang itulah semuanya porak-poranda. Padahal aku sudah ngejagain ya. Kita data pemilih.

Pemilih sampai [nomor] HP-nya. Dan HP itu kita kelola. Jadi ada dialog kalau aku habis ke sana dibikin grup WhatsApp.

Begitu masuk ke minggu tenang, [warga] pada minta amplop semua. Padahal awalnya sudah kontrak kan. Kita ini mau perubahan. Janjinya ini, ini, ini. Dan semua aspirasi itu kita olah untuk kemudian menjadi visi-misinya Anies Baswedan. Visi perubahan, ini yang harus diubah. Dan cocok semua dan kita sudah laporkan, sudah diakomodasi oleh Mas Anies.

Tapi minggu tenang itu berantakan semua. Kenapa? Kok semua ada amplop? 'Kenapa Mbak Eva enggak ada amplop? Kan awalnya enggak gitu di WhatsApp grup itu. Mana amplop dari mbak?' Oh kacau semua. Karena semua [kontestan] menyebar amplop.

Jadi oleng, wah gagal pendidikan politik kita, gagal gitu.

Itu amplop dari mana sih Mbak?

Dari caleg-caleg sudah teridentifikasi. Dan itu bahkan dalam satu orang [pemilih] itu bisa ngumpulin lima amplop. Makanya istilahku, yang terakhir yang dia ingat. Bukan nama , tapi nomor. Oh partainya X, nomor sekian.

Jadi serangan fajar itu ada, still happen dan paling efektif. Tapi itu aku alami terus ya. Dan aku punya obsesi. Masa sih orang miskin nggak bisa jadi anggota DPRD? Kan gitu. Kalau aku gagal di DPR, beberapa yang lokal ini ya nyantol lah gitu loh.

Suaranya gampang kan carinya 6 ribu. Kalau aku kan 80 ribu gitu ya. Tak kawal betul. Tak fasilitasi, tak kasih stiker. Enggak bisa ternyata.

Kenapa masyarakat kita bisa sepragmatis itu?

Tentu enggak semuanya ya tapi fenomenanya terjadi seperti itu. Aku diskusi ya sama teman. Apa sih yang terjadi? 'Ya memang butuh duit loh Mbak.'

Jadi bansos pun ada yang dibagi di desa, tapi ada juga yang sebagian di rumah. Nah, kita kan gak tahu omongannya apa. Dan ternyata pengantarnya ngomong, jangan lupa ya paslon nomor dua, gitu. Terus ini caleg lokalnya ini nebeng dengan amplopnya itu.

Aduh sorry ya, ampun ya. Aku enggak enak pun terus didrop di rumah kaya gitu. Jadi, kalau orang lapar, dijanjikan ladang kan percuma ya. Harus beras, harus beras baru riil.

Dan minta maaf investasi sosial jadi hilang semua. Jadi kalau mau beres ya, yang baik jangan putus asa. Terus melakukan pendidikan.

Jadi teman-teman yang beramplop ria itu hanya turun saat minggu tenang. Tidak ada kenalan, orang-orang enggak tahu kok siapa yang dipilih. Tahunya nomor amplop.

Ada satu keluhan kan yang sebenarnya diomongin teman yang apa itu, caleg-caleg Partai Buruh kemarin ya. Begitu tim masuk ke desa itu langsung digiring, nanti bubrah rakyatku.

Jadi, teman-teman yang bagi amplop pun juga pusing. Karena kemudian besaran amplop itu penting gitu loh. Aduh aku sudah nyetorin ini ternyata hangus, ada yang gitu.

Apa yang membedakan dengan pemilu sebelumnya?

Cawe-cawe presiden itu luar biasa itu. Gimana wong kepala desa H-4 dikumpulin oleh aparat kejaksaan lho. Kan aku punya teman SMP yang jadi kepala desa 4 orang. Jadi strukturnya kan di situ. Terus ada temanku yang ASN, teman SMA.

Setiap saat itu atasan dia itu mengingatkan, jangan lupa, jangan lupa. Dikumpulin. Dan itu diketemukan teman-teman ketika BUMN ngumpulin pemilih pemula.

Dulu mungkin berantem horizontal. Sekarang kemudian ada perang vertikal. Jadi itu istilah aku kayak tak terkendali. Kayak aku ada di pusaran sungai gitu. Lumpur-lumpur gitu.

Apa yang ingin Mbak Eva lakukan ini?

Aku sih pengen sistem pemilu ini diberesin. Ini di antara para advokat sistem pemilu itu juga ambigu. Dia itu nggak percaya pada partai kan. Kan kita pengennya afirmasi melalui kuota. Dan kuota itu hanya ada di sistem-sistem sosialis. Jadi sistem pemilunya itu tertutup. Karena yang tanding itu sebetulnya partai.

Nah, kita kan mengadopsi Amerika yang terbuka. Terbuka individual base. Sehingga agak lucu ketika partai akhirnya mengunci dengan recalling. Sistem recall.

Jadi recall itu gini. Kamu enggak patuh ke partai, kamu tak kunci. Kalau di Amerika enggak ada recall. Nggak bisa karena individu. Nah, kalau di kita itu campuran enggak jelas.

Harusnya DPR itu kan isinya macam-macam. Ada petani lah, ada buruh, ada macam. Kan seharusnya seperti itu. Nah, sekarang kan yang mewakili pengusaha dan artis gitu loh. Jadi kan kualitas keterwakilannya itu yang kemudian rendah.

Nah, kita ini kan sila kelima itu kan sosialis tuh sebetulnya. Harusnya ya mengikuti omongannya Undang-Undang Dasar 1945 dulu sistem keterwakilan.

Hak angket bagaimana peluangnya menurut Anda?

Aku kan pengalaman di hak angket Bank Century ya 2009. Nah, waktu itu kan oposisi kuat ya. Nah, aku agak ragu ya karena enggak ada oposisi kan zaman sekarang. PDIP aja tiba-tiba ngomong hak angket ya. Tapi kan posisi PDIP pasti mendukung Pak Jokowi hingga saat ini.

Demikian juga Nasdem. Jadi aku fair aja ngomong, apa ini ada modalnya untuk itu? Dan ternyata betul kan kemarin PPP ngomong enggak mau hak angket. Karena konon katanya terima kasih dapet 4 persen.

Jadi aku agak ragu. Apakah basis perolehan suara di Pileg ini mampu untuk ngejagain PDIP agar mau take the lead? Karena tanpa PDIP enggak akan ada hak angket kan. Dia terbesar kok di sana. Jadi kuncinya di PDIP. Nah, itu yang aku kemudian ngomong. Nggak ada oposisi gitu loh.

Kalau di timnya AMIN kan oke-oke. Tapi semua tergantung PDIP. Emang betul? Iya. Nah, sekarang kita lihat PDIP. Kuncinya di PDIP. Kalau PDIP tetap jalan, yang lain ikut jalan.

Lalu bagaimana mengatasi kecurangan pemilu?

Sebetulnya kalau tetap kita mau hak angket itu bagian dari tanggung jawab parpol terhadap pemilih-pemilihnya. Pemilih kan masih nunggu dong: 'Aku sudah milih kamu Pak Ganjar. Aku sudah milih kamu, Mas Anies. Kamu terus gimana kok tiba-tiba kamu hengkih pengkih elite gitu.' Itu yang kita khawatirkan.

Harapannya apa dari hak angket?

Ya, kan delegitimasi legasi kan ini artinya. Ya inilah harga yang kamu bayar. Ketika kamu cawe-cawe ya ini dampaknya. Sampai pelaksanaan pemilu sendiri kayak pusaran air. Karena istilahku lho ya, repot ini presiden main tuhan-tuhanan. Mau menentukan pemenangnya siapa, berapa persen.

Itu kan dia semua aku melihatnya ya. Oh, PDIP dikunci 16 persen suaranya segitu cukup. Sama dengan suaranya Pilpres Ganjar. Ini tuhan-tuhanan betul ini. Quick count kok Gerindra menang, kok tiba-tiba PDIP yang menang. Lucu gak?

Punya harapan ini diurus bersama di MK?

Semuanya punya harapan. Kalau MK udah lah. Paling ya disuruh mengulang kan di beberapa tempat yang ditemukan itu kecurangan. Kalau di sini kan politik kalau angket. Jadi harus dikombinasikan.

Dua-duanya harus dilakukan. Karena keputusan politik ini bisa mengarah ke MK. Jadi mungkin saling enforce each other lah. Itu istilahku. Dan komplit memang ini fenomena politik tapi politik kan harus berdasar hukum gitu ya. Walaupun putusan politik itu kelak menjadi hukum. Ini interrelasi antara dua itu sih. Harus jalan dua-duanya.

Harapan ada perubahan pendidikan politik di Indonesia?

Harapan tergantung. Tergantung kepemimpinan. Di manapun transformasi itu selalu harus ada pemimpinnya. Kalau rakyat kan harapannya membaik.

Tapi kalau ini kan istilahnya kerumunan doang, bukan organisasi gitu ya. Jadi nggak ada maknanya. Jadi kalah sama 100 orang dengan 200 juta orang itu, kalau yang 100 orang ini punya power, ada goal, punya resources kan ya kalah. Tergantung yang kerumunan ini kan sekarang mengorganisir diri.

Kemudian ya kita belajar dari reformasi ya. Reformasi itu 38 tahun aja itu bisa disoal dan diganti. Kenapa sekarang nggak dengan adanya masif informasi yang bisa digerakkan. Dulu kan reformasi itu digerakkan oleh faksimile itu kan. Terus kemudian selebaran-selebaran juga.

Kalau sekarang kan terbuka. Harusnya ada potensi untuk asal ada kepemimpinan. Tapi sekarang kan siapa yang memimpin gerakan rakyat? Siapa yang memimpin tekanan rakyat lah?

Apa perlu chaos juga?

Kita punya banyak referensi nggak perlu chaos. Bisa harusnya. Kalau ada negarawan-negarawan gitu. Tapi gimana ya? Negarawannya semua pakai amplop. Nggak bisa menjawab. Tapi mudah-mudahan saya berharap masih ada harapan. Harapan itu harus dibikin.

Anies apakah nanti oposisi?

Tapi dia kan nggak punya partai. Justru gampang harusnya rakyat bergabung. Karena dia tidak punya partai. Tapi mas Anies kan orang halus banget ya. Harusnya dia bisa untuk menjadi kepemimpinan. Karena dia bisa bawa orang partai, bisa bawa masyarakat. Masih ada harapan.