tirto.id - Penghitungan hasil suara Pileg dan Pilpres 2024 masih akan diumumkan KPU RI pada 20 Maret 2024. Namun, elite Partai Persatuan Pembagunan (PPP) sudah mulai melakukan manuver dengan memberikan sinyal akan merapat ke kubu lawan, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang secara hitung cepat atau quick count unggul.
Hal tersebut pertama kali diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP, Sandiaga Uno di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024). Di depan awak media, Sandiaga mengaku parpol berlambang ka’bah itu siap masuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
“PPP ini, kan, partai pendukung pemerintah, jadi posisi kami ada di pemerintahan. Ada dua menteri, ada satu wamen, ada stafsus presiden. Kami tentunya nanti ada proses yang berlanjut,” kata Sandiaga.
Secara pribadi, Sandiaga mengaku ajakan untuk merapat ke pemerintahan baru adalah hal yang terhormat karena mampu membangun bangsa. Hal itu sejalan dengan nama PPP sendiri yang mendorong persatuan dan pembangunan. Oleh karena itu, PPP perlu ikut aktif membangun bangsa.
“Tapi tentu ada prosesnya, nanti ada rapimnas dan sebagainya. Tapi pada intinya kami berharap,” kata Sandiaga yang saat ini juga menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Manuver Sandiaga disambut baik elite PPP lainnya. Juru Bicara Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, Imam Priyono, membenarkan kemungkinan partainya akan bergabung dengan pemerintahan baru dan akan meninggalkan koalisi PDIP, yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Namun, Imam mengatakan, keputusan bergabung dengan pemerintahan baru akan diputuskan dalam forum resmi partai berlambang ka'bah itu. “Akan didiskusikan pada forum resmi PPP,” kata Imam saat dihubungi Tirto, Selasa (27/2/2024).
Imam mengatakan kewenangan pengambilan keputusan akan diputuskan ketua umum melalui forum resmi partai. Menurut Imam, keputusan strategis PPP akan melibatkan seluruh kader. Kendati demikian, kata dia, saat ini PPP masih fokus mengawal suara pilpres dan pileg.
“Keputusan-keputusan strategis biasa diambil PPP pada forum-forum resmi partai yang melibatkan komponen-komponen PPP. Sementara kami masih fokus menjaga suara,” tutup Imam.
Kubu Prabowo-Gibran Terbuka
Pernyataan Sandiaga disambut baik parpol pendukung Prabowo-Gibran. Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan sedari awal Prabowo-Gibran mengatakan bahwa koalisi pengusung mereka terbuka dan mau merangkul semua pihak.
“Sejak awal Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang sangat inklusif, akan merangkul semua komponen terbaik bangsa karena,” kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurut Ace, KIM berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara, sehingga semua pihak yang memiliki komitmen serupa dipersilakan untuk bergabung.
“Jadi, bagi kami prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun oleh Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka,” tutur Ace.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, belum mendengar kabar bahwa PPP akan merapat ke koalisi mereka. Akan tetapi, pria yang karib disapa AHY itu menyerahkan kewenangan kepada Prabowo sebagai ketua koalisi.
“Kami serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Maju dan tentunya biasanya beliau juga akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini memang sudah ada dalam koalisi tersebut,” kata AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
AHY mengatakan para ketua umum partai koalisi akan memberikan pandangan dalam menanggapi keinginan partai lain merapat.
Akan tetapi, AHY menekankan bahwa Koalisi Indonesia Maju terus berbicara soal penguatan koalisi baik membahas dukungan parlemen agar program Prabowo-Gibran tetap berjalan sesuai janji politik saat kampanye.
“Kami ingin itu bisa diwujudkan dengan baik dan ini membutuhkan konsolidasi kekuatan politik baik di pemerintah maupun di parlemen,” kata AHY.
Namun, saat ditanya ketika PPP ingin masuk kabinet, AHY mengaku tunggu kesepakatan lebih jauh.
“Nanti saja kita bicarakan. Yang jelas saya belum ada kesempatan untuk diajak bicara mengenai hal itu,” kata pria yang kini menjabat sebagai menteri ATR/BPN itu.
PPP atau Koalisi Prabowo-Gibran yang Diuntungkan?
Peneliti politik dari Pusat RIset Politik (PRP) BRIN, Wasisto Raharjo Jati, menilai wajar jika PPP mau merapat ke pemerintahan baru. Namun, niat tersebut harus dibuktikan secara institusi dan bukan tanggapan individu.
“Saya pikir itu hal yang wajar, namun tentu ada baiknya perlu didukung juga pernyataan secara institusional sehingga bisa terlihat langkah PPP selanjutnya paska Pemilu 2024,” kata Wasisto kepada reporter Tirto, Selasa (27/2/2024).
Wasisto juga menilai, PPP memungkinkan merapat karena menguntungkan bagi partai berlambang ka’bah itu. Menurut Wasisto, PPP akan mendapatkan posisi di pemerintahan bila merapat ke Prabowo-Gibran. Selain itu, partai akan mendapat akses proses pembuatan kebijakan dan penganggaran.
Akan tetapi, Wasisto mengaku belum bisa menanggapi apakah PPP dipastikan akan dilirik, apalagi Koalisi Indonesia Maju diprediksi kurang dukungan di parlemen. Ia menilai sesuai presiden dan wakil presiden terpilih dalam bersikap setelah dilantik.
“Ya karena belum dilantik, kita belum tahu gimana ganti menterinya,” kata Wasisto.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, tidak memungkiri PPP adalah partai yang berada di pemerintahan. Ia juga melihat PPP berpeluang besar merapat ke pemerintahan baru, terutama Prabowo-Gibran yang kini memiliki perolehan suara lebih dari 50 persen.
Ia menuturkan, Kongres PPP selanjutnya, bakal menjadi jalan untuk meninggalkan kubu oposisi yang rencana bakal dibentuk partai paslon 01 dan paslon 03, apalagi PPP tidak memiliki fitur kuat.
“Perubahan sikap politik PPP begitu mudah. Jika ketua umumnya berganti, maka jalan PPP untuk meninggalkan kubu oposisi bakal lebih mudah. Cara PPP bergabung dengan pemerintahan sama dengan Golkar. Karena memang partai ini tidak ada pemiliknya,” ujar Arifki, Selasa (27/2/2024).
Arifki menilai, PPP adalah satu dari partai yang berada di koalisi di luar Prabowo-Gibran karena lebih mudah didekati plus tidak ada figur kuat di partai. PPP lebih mudah daripada PKB, PDIP maupun Nasdem karena partai yang disebut memiliki tokoh sentral.
Ia menerangkan, lobi politik ke Surya Paloh, Megawati, dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentu bakal lebih rumit. Ini tidak hanya negosiasi kursi menteri, tetapi juga bargaining politik sebagai orang yang berpengaruh di partai.
Untuk masuk ke tiga partai tersebut, kata Arifki, suka tidak suka harus bernegosiasi dengan orang berpengaruhnya. Ini bakal berbeda dengan PPP, ruangnya masih terbuka dan lebih cepat.
“Jadi partai outdoor (oposisi) itu tidak enak, karena banyak yang harus dipuaskan. Berbeda dengan menjadi partai indoor (koalisi pemerintah) ini juga menjadi momentum bagi partai untuk bertahan demi pemilu selanjutnya. Saya kira itu salah alasan kenapa koalisi atau oposisi di Indonesia itu sangat cair,” kata Arifki.
Bagi PPP sendiri juga menguntungkan. Menurut Arifki, kehadiran PPP di koalisi Prabowo-Gibran sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi lebih menguntungkan bagi PPP. Di satu sisi, kehadiran PPP akan memperkuat posisi Prabowo-Gibran di parlemen. Sebagai catatan, total perolehan kursi partai di koalisi Prabowo-Gibran diprediksi di bawah 50 persen.
Akan tetapi, PPP akan lebih untung karena mendapat kursi menteri. Ia beralasan PPP akan mampu mengelola anggaran eksekutif, sementara KIM hanya mendapat tambahan suara di parlemen yang diprediksi hanya 4 persen dari PPP.
“Menambah jumlah dukungan tentu ada. Tapi, mau tidak mau harus nambah partai lain. PPP lebih untung dari KIM kalau memang partai dakwah ini masuk,” kata Arifki.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
