tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku anggaran Kementerian BUMN dipangkas dari Rp277,5 miliar menjadi tersisa Rp161,9 miliar atau dipotong hingga Rp115,6 miliar.
Ia mengaku, angka yang diperoleh Kementerian BUMN masih belum bisa memenuhi operasional BUMN yang setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp215 miliar setahun. Erick pun sudah mengusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi besaran efisiensi kementeriannya agar tidak sampai di bawah Rp215 miliar.
“Tentu belum mendapatkan konfirmasi 100 persen, mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ngada karena memang batas minimum kami beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” ungkap Erick Thohir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Erick mengaku, terus berkomunikasi dengan Kemenkeu terkait penambahan anggaran tersebut dan memonitor perkembangan yang ada. Namun, ia memastikan bahwa anggaran Kementerian BUMN setelah diefisiensi mencapai Rp161,9 miliar.
“Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp161,9 miliar, semoga ada jalan, nanti kita tunggu saja 1-2 bulan ke depan, pimpinan,” ungkap Erick.
Dalam kesempatan yang sama juga, pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI ini merinci angka Rp215 miliar itu adalah hasil perhitungan sejumlah efisiensi antara lain pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 54 persen, penurunan biaya pengawasan BUMN 54 persen, efisiensi penggunaan fasilitas IT hingga 41 persen.
Kemudian, Kementerian BUMN mengefisiensikan pengadaan ATK hingga 90 persen, pemangkasan fasilitas untuk pimpinan 70 persen, hingga penyesuaian kendaraan dinas dengan memangkas biaya hingga 66 persen.
“66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa, kami mencoba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid, tujuannya tadi listrik sekarang hybrid gitu, harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” ucapnya.
Erick juga menyebut bahwa kementeriannya meniadakan kegiatan rapat dan seremonial dengan memangkas anggaran kegiatan tersebut hingga 43 persen. “Lalu penghematan 43 persen pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan juga hal-hal yang seremonial kita sudah pangkas. Lalu 39 (persen) efisiensi pemakaian gedung,” kata Erick.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
