Menuju konten utama

Emas Kian Langka, DPR Minta Pemerintah Setop Ekspor Sementara

Tambang Antam di Pongkor, Jawa Barat, hanya mampu memproduksi 1 ton emas per tahun, jauh di bawah dari permintaan masyarakat yang tinggi.

Emas Kian Langka, DPR Minta Pemerintah Setop Ekspor Sementara
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade (tengah), Adisatrya Suryo Sulisto (kiri) dan Nurdin Halid (kanan) menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Konferensi pers tersebut membahas pembentukan panitia kerja (Panja) Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam (Panja BP Batam). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt.

tirto.id - Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menunda sementara ekspor emas Indonesia. Pasalnya, lonjakan permintaan membuat emas Antam mengalami kelangkaan di pasar.

Permintaan tersebut menjadi salah satu dari poin kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI bersama Dirut PT Antam, PT IAA dan PT Vale Indonesia di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2025).

"Komisi VI DPR RI meminta Kementerian terkait Perdagangan dan Perindustrian untuk menunda ekspor emas, sampai kebutuhan dalam negeri terpenuhi," ujar Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade saat membacakan kesimpulan rapat tersebut.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan persetujuan RKAB PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Vale Indonesia Tbk agar operasional dan kondisi keuangan perusahaan tetap terjaga, sekaligus mampu mendukung pelaksanaan program kerja strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Lalu, Komisi VI juga mendorong Antam untuk melakukan penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan program kerja strategis tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal dan memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi pengelolaan sumber daya Indonesia.

Sebelum kesimpulan rapat dibacakan, Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel, sempat meminta Antam untuk menghentikan sementara impor emas dari Singapura dan Australia. Menurut Rachmat, langkah ini akan berkontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional.

"Kalau bapak (Direktur Utama PT Antam Achmad Ardianto) menyerahkan itu pada pedagang, berarti pedagang kontrol perusahaan bapak. Semestinya bapak yang punya barang, bapak yang kontrol pedagang. Kalau penjelasan seperti ini bapak lah yang dikontrol oleh pedagang," kata Gobel.

Sebagai informasi, Antam mengimpor emas sekitar 30 ton dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya mampu memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun, di mana produksi tersebut kurang dari permintaan masyarakat yang tinggi.

Politisi Nasdem itu berharap bahwa Antam sebagai BUMN yang dipercaya mengelola sumber daya mineral termasuk emas, mampu mengendalikan perdagangan logam mulia tersebut.

"Harus dievaluasi soal ekspor, impor ini, supaya jangan sampai nanti yang untung Singapura, yang untung ini semua Singapura nih, dia enggak produksi apa-apa, (tapi) dia yang punya," ujar Gobel.

Gobel menekankan PT Antam dan Kementerian Perdagangan perlu merumuskan strategi perdagangan emas untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

"Bapak punya barang emas. Saya nggak tahu pak ya, kalau emas kita bisa produksi lebih banyak, kenapa tidak dijual ke BI (Bank Indonesia) saja Pak? Supaya jadi cadangan stok emas kita, untuk menjaga stabilitas uang kita," kata Gobel.

Anggota DPR RI itu pun menuduh bahwa fokus Antam hanya kepada pedagang-pedagang. Padahal BI berperan untuk menjaga stabilitas uang di RI.

Baca juga artikel terkait EMAS atau tulisan lainnya dari Natania Longdong

tirto.id - Insider
Reporter: Natania Longdong
Penulis: Natania Longdong
Editor: Hendra Friana