Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi kinerja sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih yang dinilai tidak menunjukkan performa baik.
Hal ini disampaikan oleh Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, ketika ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Huda menilai, kondisi perekonomian Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang baik sejak dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai kondisi ini dipengaruhi juga imbas pejabat kabinet yang gagal melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal.
"Realisasi pajak untuk sampai bulan Mei Tahun 2025 Itu hanya 31,20 persen. Itu paling rendah dalam lima tahun terakhir, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2021 saat COVID-19," kata Huda kepada wartawan Tirto.
Huda menilai ada 7 pejabat kabinet yang performanya perlu dievaluasi secara serius oleh Presiden Prabowo.
Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia disebut Huda bertanggungjawab atas kegagalan negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat dalam kebijakan Tarif Trump.
Selain itu, kata dia, stimulus ekonomi dari kebijakan pemerintah tidak berdampak terhadap kondisi masyarakat.
Kedua, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanah Nasional (PAN) itu dinilai gagal meredam gejolak harga pangan dan tidak mampu mengendalikan harga beras ketika stok tengah melimpah.
Selanjutnya ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Srimul, sapaan akrabnya, mesti bertanggungjawab atas kegagalan sistem Coretax yang telah dijalankan. Selain itu, Huda menilai penerimaan negara semakin merosot yang menandakan tugas Menteri Keuangan perlu ditingkatkan.
Sri Mulyani juga disoroti karena berperan sebelumnya dalam kebijakan PPN 12 persen. "Keempat ada Menteri Koperasi Budi Arie yang saat diduga terlibat judi online. Pembentukan koperasi merah putih juga bermasalah karena tak didasari atas kajian ilmiah," terang Huda.
Kelima, ada nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang di awal kepemimpinannya menetapkan kebijakan kontroversial terkait gas LPG 3 kilogram. Bahkan, kebijakan ini sempat memakan korban jiwa.
"Selanjutnya ada dari lembaga yaitu kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi karena harga beras meningkat. Dan nama Dadan Hindayan Kepala Badan Gizi Nasional imbas kasus keracunan MBG dan keterlambatan bayar mitra," ucap Huda.
Huda meminta sejumlah menteri dan kepala lembaga yang disebut dievaluasi secara serius oleh Presiden. Jika perlu, kata dia, dilakukan kocok ulang atau reshuffle.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Program Pusat Polling Indonesia (Puspol) Chamad Hojin menilai peluang reshuffle saat ini sangat kecil karena Prabowo tengah mempertahankan stabilitas politik di tahun perdananya. Situasi saat ini, kata dia, justru Prabowo semakin loyal dengan para pendukung dan anak buahnya di kabinet.
Hal ini tergambar dari bagi-bagi jabatan Komisaris di perusahaan BUMN yang diberikan kepada loyalis Prabowo dan wakil menteri di kabinet. Satu-satunya peluang reshuffle diprediksi hanya akan terjadi jika pejabat yang bersangkutan tersandung dugaan kasus hukum.
"Hingga saat ini kalau kita lihat reshuffle di tengah kondisi ekonomi yang butuh soliditas politik ini kayaknya tidak terjdi. Tapi kalau reposisi kemungkinan terjadi, apagi dengan kabinet yg masih setahun," kata Hojin.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Hendra Friana
