Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mengusulkan agar jalur kereta rel listrik (KRL) dan kereta jarak jauh (KAJJ) dipisahkan hingga Cikarang melalui pembangunan double-double track (DDT). Usulan ini dinilai sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lintasan sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta.
“Jadi memang, double-double track ini baru sampai di Stasiun Bekasi, ya kan? Bekasi sampai Cikarang belum. Memang bagusnya dan sempurnanya itu kalau double-double track itu sampai dengan Cikarang karena kereta Commuter Line-nya melayani sampai Cikarang. Jadi nanti terpisah antara kereta jarak jauh dan jarak dekat,” kata Sudjatmiko di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, saat ini pembangunan DDT masih terbatas hingga Bekasi karena proyek tersebut sebelumnya didukung oleh pinjaman dari Jepang. Namun, menurutnya, proyek tersebut seharusnya dilanjutkan hingga Cikarang mengingat kebutuhan layanan komuter yang terus meningkat.
“Nanti harapannya ini akan diteruskan sampai Cikarang karena lahannya juga sudah sebagian dibebaskan,” ujarnya.
Dia pun menilai momentum perbaikan sistem perkeretaapian harus dimanfaatkan untuk memastikan pemisahan jalur antara kereta komuter dan kereta jarak jauh benar-benar terwujud. Menurut dia, pemisahan ini penting untuk mengurangi risiko kecelakaan, terutama di jalur dengan tingkat kepadatan tinggi.
“Ini momentum, nanti kita untuk khusus kereta yang, jalur kereta yang melayani komuter dan kereta jarak jauh itu wajib menggunakan double-double track. Jadi terpisah, jalurnya terpisah,” kata dia.
Selain mendorong pemisahan jalur, Komisi V DPR juga menyoroti persoalan perlintasan sebidang yang masih menjadi sumber kecelakaan berulang. Dalam jangka pendek, pemerintah disebut tengah menyiapkan pembangunan pengamanan di 1.800 titik perlintasan.
“Yang tercepat, kita tahu Pak Prabowo sudah mengeluarkan bantuan Presiden untuk 1.800 perlintasan. Ini akan segera kita bangun, paling lama 6 bulan. Jadi tahun ini harus sudah selesai,” ujar Sujatmiko.
Ia menambahkan, untuk jangka panjang, perlintasan sebidang di ruas dengan headway tinggi, terutama jalan nasional, perlu diubah menjadi tidak sebidang melalui pembangunan flyover atau underpass.
Meski demikian, Sudjatmiko mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan untuk merealisasikan seluruh rencana tersebut. Anggaran sekitar Rp4 triliun dinilai cukup untuk pemasangan palang otomatis, tetapi belum memadai untuk pembangunan infrastruktur tidak sebidang secara menyeluruh.
“Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis, cukup. Tapi kalau untuk perlintasannya menjadi tidak sebidang, pasti tidak cukup,” katanya.
Di sisi lain, Kepolisian menyatakan akan melakukan pengamanan sementara di titik-titik rawan sembari menunggu pembangunan infrastruktur. Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal, mengatakan pihaknya akan memetakan lokasi dengan tingkat risiko tinggi untuk penempatan personel.
“Iya, jadi tentunya dari kepolisian juga nanti akan mapping. Tadi disampaikan Pak Jatmiko, yang headway-nya tinggi, kemudian termasuk juga nanti yang lalu lintasnya tinggi, baik penggunaan dari masyarakat dan sebagainya, kita akan lakukan upaya penjagaan dulu sementara,” ujar Faizal.
Ia menambahkan, pengawasan juga akan diperkuat dengan pemasangan tilang elektronik (ETLE) di titik rawan pelanggaran.
“Termasuk nanti akan kita pasang beberapa ETLE di tempat-tempat yang memang rawan untuk terjadinya pelanggaran, karena ini pasti diawali dengan pelanggaran,” kata Faizal.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Andrian Pratama Taher
