DJP Ungkap Sektor Terbanyak Penerima Insentif Pajak

tirto.id - Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, membeberkan porsi terbesar instrumen belanja perpajakan atau tax expenditure dialokasikan untuk mendongkrak sektor industri pengolahan atau manufaktur.

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi fiskal untuk mendorong aktivitas ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Bimo mengatakan tax expenditure diposisikan sebagai alat untuk mendukung daya beli masyarakat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam alokasi belanja fiskal ini, dari sekitar Rp293 triliun pada 2021 menjadi Rp530,3 triliun pada 2025.

"Kalau kita lihat sektor terbesar yang diberikan tax expenditure, sekitar Rp99 triliun, itu di sektor manufaktur," kata Bimo dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) yang diselenggarakan Tirto.id di Thamrin Ballroom, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Selain manufaktur, sektor lain yang juga mendapat alokasi cukup besar antara lain jasa pertanian, perdagangan, transportasi, pergudangan, pendidikan, dan kesehatan.

Sektor-sektor tersebut dinilai menjadi penyerap utama tax expenditure karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat luas.

Bimo menekankan bahwa tax expenditure tidak hanya berfokus pada insentif bagi dunia usaha, tetapi juga berperan dalam mendukung daya beli rumah tangga.

"Belanja perpajakan itu kami diposisikan sebagai instrumen yang bisa mendukung daya beli rumah tangga masyarakat," jelasnya.

Menghadapi tahun 2026 yang diprediksi penuh tantangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan, administrasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Bimo juga mengajak seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan media, untuk bersama-sama mendukung tata kelola perpajakan yang baik.

"Kami mohon juga dari dunia bisnis, dari pers, dari media ikut mendukung kami untuk mengingatkan supaya masyarakat tidak mengakomodasi praktek-praktek yang non governance, yang terkait dengan pemungutan pajak," tuturnya.