Masuk tirto.id
tirto.id - CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan P Roeslani, memastikan kesepakatan yang telah tercapai antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia Tbk (PTFI) terkait divestasi 12 saham Perseroan tidak didasari pada keadaan kahar atau keadaan di luar kendali manusia yang dapat menyebabkan suatu pihak terlepas dari suatu kontrak yang telah ditentukan.
Sebaliknya, kesepakatan di dapat setelah pemerintah dan PTFI melakukan negosiasi selama lebih dari 6 bulan.
Perlu diketahui, keadaan kahar yang telah ditetapkan Freeport McMoRan, induk usaha Freeport Indonesia adalah terkait dengan kasus tambang Grasberg di Papua Tengah. Selain berdampak pada harga saham perseroan yang anjlok hingga 10,4 persen, penghentian sementara aktivitas pertambangan PTFI akibat longsoran material basah juga berpotensi membuat produksi tahun 2026 turun sekitar 35 persen dari perkirakan sebelumnya.
“Enggak, enggak (ada pertimbangan dengan keadaan kahar). Ini kan negosiasi bukan baru 1-2 bulan. Ini sudah berjalan beberapa bulan, sudah lebih dari 6 bulan,” tuturnya, kepada awal media, di sela-sela acara Investor Daily Summit 2025, di JICC, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).
Tidak hanya itu, dia juga memastikan bahwa pembahasan terkait divestasi saham ini juga sudah hampir rampung dan kesepakatan akan bisa ditandatangani segera. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah akan memastikan lagi aspek keselamatan hingga operasional pertambangan Freeport.
“Insyaallah segera. Ini kan sedang proses, tapi semua kesepakatannya kita sudah secure (amankan), yang kita negosiasikan sebenarnya sudah semuanya selesai, ya. Sekarang tinggal melihat draft dari detailnya saja,” imbuh Rosan.
Sementara itu, dari hasil pembahasan divestasi ini, Freeport menyepakati pelepasan 12 persen saham kepada pemerintah Indonesia melalui holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan, Mining Industry Indonesia atau MIND ID. Adapun, saham tersebut didapatkan secara gratis alias free of charge.
“Jadi, tidak ada biaya sama sekali. Implementasinya akan terus difinalisasi nanti dalam draft (kontrak perjanjian),” jelas Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
