Dirut BPJS Kesehatan soal Wacana Kenaikan Iuran: Ada 8 Skenario

tirto.id - Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan masih belum dilakukan pembahasan. Meskipun demikian, dia mengaku telah menyiapkan delapan skenario untuk dibahas dalam rapat teknis lintas kementerian mendatang.

“Belum, belum dirapatkan. Tapi, kan, sudah bikin skenario-skenario, ada 8 skenario,” kata Ghufron kepada wartawan di Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

Ghufron memastikan keputusan yang akan diambil nantinya dirancang dengan prinsip keseimbangan agar menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam membayar iuran. Pemerintah, kata dia, akan berhati-hati agar kebijakan apa pun yang diambil tidak membebani peserta JKN.

“Masyarakat itu harus paham juga bahwa kesehatan itu mahal. Orang, kan, enggak tahu kalau kesehatan itu mahal,” tuturnya.

Menurut Ghufron, masih banyak masyarakat yang belum menyadari besarnya biaya layanan kesehatan yang selama ini ditanggung melalui JKN.

“Setiap orang itu harus menjaga kesehatannya karena mahal. Kalau ke rumah sakit itu habis sekian. Terus siapa yang bayarin, kan, begitu. Kan, orang enggak tahu, tahunya gratis. Kesehatan di mana pun itu mahal. Enggak ada kesehatan yang murah. Cuma orang kan enggak tahu. Enggak tahu itu, masalahnya di situ,” tutur Ghufron.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengatakan kondisi keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih tergolong aman hingga pertengahan 2026. Namun demikian, Abdul menyebut adanya kemungkinan mengalami defisit apabila tak ada kebijakan penyesuaian iuran.

Hal ini diungkap Abdul Kadir saat ditanya wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah adanya pertemuan antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menkes, Budi Gunadi Sadikin.

“Kalau berdasarkan perhitungan aktual ya, kami bisa bertahan sampai bulan Juni tahun 2026. Bulan Juni 2026 kami masih mampu, tapi setelah itu mungkin kita akan defisit,” ujar Abdul kepada wartawan di Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

Menurut Abdul, saat ini BPJS Kesehatan masih menunggu arahan pemerintah terkait rencana kenaikan iuran peserta. Dia menilai, keputusan itu berada di tangan Presiden, Menteri Keuangan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sejauh ini, Abdul memastikan BPJS Kesehatan masih dalam kondisi sehat dan mampu memberikan layanan optimal kepada peserta, bahkan seluruh fasilitas kesehatan (faskes) juga menerima pembayaran klaim secara tepat waktu.

“Kami harapkan bahwa kami ini aman-aman saja, sampai sekarang ini BPJS Kesehatan masih bisa memberikan layanan tanpa kekurangan uang, masih memberikan layanan maksimal, kami membayar tepat waktu pada semua faskes pada saat sekarang ini,” tutur Abdul.