Dina Sulaeman: Seolah-olah Palestina Dimanfaatkan BoP

tirto.id - Bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Davos pada 26 Januari 2026 menuai kritik dari publik. Di antaranya adalah keraguan bahwa niat baik Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui BoP bakal terwujud. Keraguan itu semakin diperkuat dengan masuknya Israel menjadi anggota BoP.

Masuknya Israel menjadi anggota BoP bukanlah hal yang mengejutkan. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Dina Sulaeman telah memprediksinya. Menurutnya, secara tata organisasi, BoP terlalu didominasi oleh peran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menjadi ketua dan memiliki hak veto terhadap anggotanya.

"Ini semakin membuktikan bahwa BoP bukan kerangka perdamaian yang adil, melainkan manajemen konflik versi Trump. Selama Israel tidak dihukum, penyerangan akan selalu berulang," kata Dina.

Selain itu, dalam wawancara bersama Tirto pada Selasa (10/2/2026), Dina juga mendesak pemerintah untuk meninjau ulang partisipasi Indonesia ke dalam BoP. Menurutnya, keikutsertaan tersebut tak dilaksanakan secara demokratis dan minim partisipasi publik.

Berikut wawancara lengkap Tirto bersama Dina Sulaeman:

Mengenai partisipasi Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian atau BoP yang digagas oleh Donald Trump beberapa waktu lalu, apa pendapat Ibu Dina mengenai hal tersebut?

Ah baik ya. Sebenarnya BoP ini itu kan sebuah lembaga yang dari berbagai sudut pandang itu sebenarnya tidak tepat buat Indonesia untuk bergabung. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangan saya? Seharusnya pemerintah meneliti dulu, menelaah dulu, kemudian mendiskusikan dulu dengan para stakeholders, baru kemudian mengambil keputusan. Tapi yang terjadi kan keputusannya sudah diambil dulu, tanpa mendengarkan masyarakat untuk meminta pendapat atau untuk mengklarifikasi mengapa keputusan itu diambil.

Sehingga, menurut saya ini sudah keterlanjuran, tapi bukan berarti kita bertahan terus di dalamnya. Kalau pemerintah memang betul-betul mendengar suara dari berbagai kalangan, saya berharap pemerintah menunjukkan tanggapan yang positif, jadi tidak berkeras untuk tetap berada di dalam tapi mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama dari kalangan akademisi, dari politisi, dari ormas yang memang merasa prihatin dengan keputusan ini.

Menlu Sugiono telah menyampaikan bahwa Indonesia akan terlibat aktif terhadap perjuangan Palestina selama bergabung di dalam keorganisasian BoP. Menurut Ibu Dina, apakah upaya perjuangan Indonesia untuk pembebasan Palestina akan efektif selama berada di dalam BoP?

Sebenarnya kalau kita menelaah lebih dalam apa itu Board of Peace, lalu kita mempelajari isi piagamnya, sebenarnya ini bukan lembaga yang memang dimaksudkan untuk urusan Palestina secara khusus. Di piagamnya itu kan bahkan kata Palestina atau Gaza itu tidak ada. Tapi pembahasan soal Gaza memang dibicarakan saat deklarasi BoP di Davos itu, sebenarnya dalam kerangka dewan eksekutif Gaza, itu semacam sayap yang terpisah dari BoP itu sendiri. Sehingga menurut saya kalau langsung dikaitkan BoP itu adalah demi Palestina, saya pikir tidak tepat.

Sehingga mumpung Indonesia baru terlanjur menjadi anggota, perlu mendengarkan aspirasi masyarakat, pandangan para pakar, para akademisi, ormas dan berbagai kalangan lainnya untuk meninjau ulang keanggotaan kita di BoP ini.

Diketahui bahwa BoP berdiri atas inisiasi Presiden Donald Trump yang notabene kroni dari Israel yang saat ini berkonflik dengan Palestina, dengan latar belakang tersebut, apakah memungkinkan perjuangan Palestina untuk dilakukan?

Niat baik atau cita-cita yang baik itu tidak selalu bermakna baik ketika sejak awal arsitektur atau desain wadah yang dimaksudkan untuk melaksanakannya itu sudah salah sejak awal. Jadi kita sangat percaya niat baik Pak Presiden, niat baik pemerintah untuk membantu Palestina karena memang ini adalah kebijakan luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Soekarno, kita selalu berada di samping Palestina.

Tapi niat baik ini harus diimplementasikan dengan cara-cara yang baik dan benar juga. Kita sebenarnya sudah punya PBB yang menjadi forum resmi untuk memperjuangkan Palestina. Nah BoP ini bukan forumnya PBB, itu masalah besarnya. Jadi mau dijustifikasi dengan cara apa pun kalau memang sejak awal desainnya atau arsitektur forumnya itu sudah salah, tidak akan tercapai itu, tidak akan terealisasi niat baiknya. Tapi mungkin yang perlu kita pahami bersama sebenarnya BoP itu apa. Tadi sudah disampaikan bahwa BoP ini dibentuk oleh Trump.

Nah memang Trump itu membentuk atas dasar resolusi PBB 2803 yang memang memberi mandat untuk membentuk Dewan Perdamaian, tapi perlu diingat yang resolusi PBB 2803 itu Dewan Perdamaian Gaza, sementara Trump kemudian membuat sendiri semaunya sendiri, yaitu Dewan Perdamaian saja, tidak ada Gaza-nya. Di dalam piagamnya sama sekali tidak disebut Gaza, tidak disebut Palestina, tapi kemudian proyeknya, istilahnya ini sebuah, dia bikin sebuah lembaga di luar PBB, tapi salah satu proyek utamanya adalah rekonstruksi Gaza.

Nah rekonstruksi Gaza yang direncanakan oleh Trump ini dalam konteks bisnis, dalam konteks bisnis real estate, sehingga kita lihat bagaimana yang mempresentasikan rencana induk pembangunan Gaza itu menantunya sendiri yang juga pengusaha real estate. Terus juga di pidatonya saat peresmian Board of Peace versi Trump ini, Trump mengatakan "Saya ini seorang real estate sejati," dia bilang gitu kan.

Dan dia menjelaskan betapa potensialnya Gaza kalau dibangun untuk menjadi proyek resort, proyek pelesiran, karena memang Gaza kan di tepi pantai Mediterania dan pemandangannya memang indah, dan artinya ini bukan urusan kemerdekaan Palestina, dan memang sama sekali tidak dibahas soal kemerdekaan Palestina oleh Board of Peace maupun oleh dewan eksekutif Gaza yang dibentuk oleh Trump untuk khusus mengurusi rekonstruksi dan keamanan di Palestina atau di Gaza pada khususnya.

Jadi cita-cita kita memang benar dan mulia, tapi kalau kita lihat seperti apa rencana yang dibuat oleh Trump, jauh sekali dengan yang kita cita-citakan. Lalu kalau betul pemerintah merasa mampu untuk mempengaruhi Trump, leverage kita apa? Kita punya daya tekan apa sih. Kalau cuma bicara-bicara semua orang juga bisa kan bicara, menyampaikan ke Trump, "Trump tolong dong jangan begini jangan begitu," bisa, tapi kita kan harus punya leverage. Apa? Nah itu kan tidak dijelaskan oleh pemerintah, dengan cara apa kita menekan Trump. Selama ini pun Trump melakukan apa saja juga tidak ada yang bisa mengubah, dan Israel melakukan apa saja di Gaza juga seolah tidak ada yang bisa menghukum, karena negara-negara yang punya daya tekan, yang punya leverage itu tidak mau menggunakan daya tekannya itu.

Dalam sejumlah pemberitaan disebutkan bahwa misi Indonesia untuk bergabung ke dalam BoP bukan hanya semata untuk Palestina namun juga demi bisa duduk satu meja dengan Trump demi membahas kepentingan lainnya, apakah Anda melihat atau menganalisa hal itu selama proses BoP ini dibentuk?

Justru itu pertanyaan besarnya. Betulkah ini untuk Palestina atau Palestina hanya dijadikan ini, dijadikan apa istilahnya, justifikasi, sebenarnya tujuannya berbeda gitu kan. Karena BoP sendiri kan juga seperti sudah dikatakan berkali-kali tadi bahwa gak ada soal Palestina di dalam BoP, Board of Peace itu tidak membahas soal Palestina.

Jadi seolah-olah Palestina itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang lain. Nah saya pikir ini perlu kita kritisi, masyarakat perlu mengkritisi kalau memang tujuannya untuk ekonomi, gak perlu bawa Palestina gitu kan.

Dan Rp17 triliun itu jangan dibilang untuk Palestina karena memang bukan untuk Palestina, pada akhirnya kan itu uang keanggotaan di BoP dan itu uang rakyat. Nah itu yang harusnya diperjelas hitam di atas putih itu untuk apa, jangan bawa-bawa Palestina kalau memang bukan untuk Palestina gitu. Dan kemudian kalau kita lihat pernyataan dari pejabat pemerintah Amerika Serikat sendiri yang juga pernah diberitakan oleh media itu, apa coba dia bilang? Uang 1 miliar US dolar itu untuk melucuti Hamas.

Lho katanya untuk rekonstruksi gitu kan, jadi mana yang benar? Nah di sekian banyak informasi yang simpang siur ini rakyat berhak untuk mendapatkan kejelasan karena ini uang yang sangat besar jumlahnya Rp17 triliun, sementara kita juga punya banyak keprihatinan di dalam negeri. Kita memang selalu setia pada Palestina selama ini dan selalu membantu, tapi membantunya harus tepat sasaran dong, kalau itu untuk biaya keanggotaan BoP yang jelas bukan untuk Gaza, tentu kita tidak setuju, saya pikir bukan cuma saya tapi banyak pihak pasti tidak setuju.

Sebagai pengamat dalam kebijakan hubungan internasional, menurut Anda pemerintah sudah transparan atau belum dalam merumuskan kebijakan untuk bergabung dengan BoP?

Ya karena saya mengamatinya dari luar dan penjelasan yang tersebar di media juga sepertinya tidak secara betul-betul transparan dan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau dari luar kan terlihat presiden menandatangani ketika berada di Davos lalu muncul berbagai kritikan dari publik, baru kemudian pemerintah mengundang ulama, kemudian mengundang akademisi, mengundang wakil, atau mengundang mantan Menlu, kemudian juga bicara dengan DPR setelah ada keputusan.

Saya melihatnya ini seperti mungkin bisa diistilahkan path dependence, jadi sudah terjadi, sudah keputusan sudah diambil, kemudian yang terjadi adalah upaya untuk menjustifikasi terus-menerus gitu lho. Nah saya pikir ini bukan proses yang benar, untuk keputusan yang sebesar ini harusnya diteliti dulu, ditelaah dulu, baru ada keputusan. Apalagi BoP ini kan bukan lembaga yang demokratis dan bahkan sebenarnya menyerahkan sebagian kedaulatan kita.

Kenapa? Karena BoP itu dibentuk oleh Trump, dia sendiri yang menjadi ketuanya dan menjadi ketua seumur hidup, dia punya hak veto atas semua keputusan, dia yang memutuskan negara mana yang boleh jadi anggota, yang tidak boleh jadi anggota. Nah artinya kalaupun kita mau memperjuangkan Palestina dan lain-lain seperti yang dinyatakan oleh pemerintah, kalau Trump tidak setuju ya akan di-veto.

Jadi, sejak awal desainnya sudah tidak memungkinkan untuk Indonesia memperjuangkan Palestina. Nah kalau ini ditelaah sejak awal pasti Indonesia seharusnya tidak memutuskan untuk gabung. Kemungkinan belum ditelaah sejak awal gitu. Orang pun misalnya saya sebagai akademisi juga perlu baca dulu berulang-ulang, perlu check and recheck lagi ini sebenarnya isinya apa, jadi tidak dadakan untuk mengambil keputusan. Nah tapi kan ini sudah terlanjur.

Menurut saya kalau sudah terlanjur itu bukan mencari-cari justifikasi, tapi pemerintah perlu mendengarkan pemikiran dari banyak kalangan dan kalau memang bisa, atau argumen dari banyak kalangan yang menolak BoP ini secara logika, secara rasio itu benar, sudah diterima saja gitu. Sama sekali tidak ada misalnya apakah ini mencoreng citra Indonesia? Enggak saya pikir. Jadi kalau misalnya kita mundur saat ini meskipun sudah terlanjur, justru sebenarnya itu daya tekan kita lho.

Jadi kita kalau betul ini untuk Palestina, kalau betul untuk Palestina kita keluar, itu justru membuat dunia, citra kita di hadapan dunia terlihat bahwa Indonesia memang tegas berani gitu. "Oh BoP ini bukan untuk Gaza, kita keluar."

Nah kalau memang ini untuk Palestina, saya pikir jalan terbaik adalah keluar, tapi kalau ternyata motifnya beda lagi ya harus disampaikan kepada publik secara terbuka, jangan menggunakan Palestina untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya ternyata tidak ada hubungannya dengan Palestina.

Bagaimana tanggapan Anda terhadap kebijakan negara lain yang ogah ambil andil dalam keanggotaan BoP? Menurut analisa Anda, mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Saya pikir semua yang menentang itu menyatakan ketidaksetujuan dengan formatnya (BoP). Karena memang seperti yang sudah saya bahas tadi, BoP itu sejak awal juga memang bukan organisasi yang layak untuk diikuti, mengapa harus tunduk pada Trump? Nah pertanyaannya kan sebenarnya kenapa ada yang negara mau bergabung, ada yang tidak mau bergabung. Yang tidak mau bergabung ini saya pikir mungkin ada kesempatan untuk menyatakan tidak. Ada keberanian untuk menyatakan tidak. Sementara kalau Indonesia, saya tentu tidak tahu pasti apa yang terjadi di balik layar, tapi saya yakin pemerintah kita saat ini adalah pemerintah yang berani untuk berkata tidak, apalagi rakyat juga mendukung pemerintah untuk berkata tidak.

Jadi mudah-mudahan ada koreksi keputusan di pihak Indonesia. Sementara kalau di pihak luar, dari semua yang disampaikan, semuanya sepakat kok, beberapa negara yang saya baca kenapa menolak, ya karena arsitektur organisasi ini memang bukan organisasi yang patut diikuti.

Setelah Indonesia bergabung dengan BoP, apakah perjuangan masyarakat Indonesia untuk Palestina tetap sama? Terutama, selama ini masyarakat Indonesia dikenal sangat aktif menggalang dukungan untuk rakyat Palestina dengan berbagai bentuk, tidak hanya dilakukan oleh umat muslim namun juga oleh umat agama lain?

Saya pikir kalau dari masyarakat sipil akan tetap sama, bahkan mungkin lebih bersemangat lagi sekarang, karena memang ada momentum, kadang kan masyarakat itu bergerak ketika ada momen, ketika ada berita yang viral, itulah nature-nya. Kita hari ini, nanti kalau sepi ya sepi lagi, tapi saya pikir kalau dari masyarakat sipil akan terus bergerak dengan caranya masing-masing.

Ada yang di bidang akademisi menulis, ada yang aktivis medsos, ada yang turun ke jalan dan lain-lain. Cuma, tentu kita berharap pemerintah berjalan seiring dengan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kita masyarakat sipil betul-betul serius mendukung, memberikan dukungan kepada Palestina dengan berbagai cara yang kita bisa, tapi pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Apalagi Indonesia itu kan negara yang demokratis. Seharusnya ketika demokratis, pemerintah mendengarkan suara rakyat. Saya harap keputusan apa pun di depan, apakah tetap bergabung atau keluar, itu tidak memperburuk situasi.

Jadi kalaupun bergabung, misalnya tidak bisa keluar sama sekali, cobalah melakukan hal-hal yang tidak lebih parah lagi, misalnya jangan sampai ke arah normalisasi. Nah itu jangan sampai, itu saya pikir garis merah banget kalau sampai ada upaya menormalisasi hubungan dengan Israel. Saya pikir keputusan ini perlu terus dievaluasi sebagaimana juga banyak seruan dari pihak-pihak.