Masuk tirto.id
tirto.id - Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memastikan aksi peringatan May Day 2026 akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 1 Mei 2026 mendatang. Aksi ini bertujuan menuntut pengesahan RUU Ketenagakerjaan serta menyampaikan delapan tuntutan buruh lainnya.
Said Iqbal menegaskan, aksi kali ini berbeda dengan peringatan seremonial di Monas.
“Kami tegaskan, aksi May Day KSPI ini adalah aksi damai, tertib, konstitusional, dan tidak anarkis. Kami sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan telah menyampaikan pemberitahuan resmi,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, buruh memilih melakukan aksi nyata karena janji pemerintah dan DPR pada May Day tahun lalu belum terealisasi.
Aksi ini akan digelar serentak di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
Khusus di Jakarta, massa diperkirakan mencapai 30.000 hingga 50.000 orang yang akan berkumpul di depan DPR RI pukul 10.00–12.00 WIB, sebelum melanjutkan long march ke Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta serta deklarasi Garda Buruh Nasional.
Terkait urgensi tuntutan, Said Iqbal menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru dalam kurun waktu dua tahun.
Namun, hingga satu setengah tahun berjalan, progres dari pemerintah dan DPR dinilai masih nihil.
“Ini sudah satu setengah tahun berjalan. Tinggal enam bulan lagi. Bahkan draft-nya pun belum jelas. Ini berpotensi melanggar konstitusi,” tegasnya.
Selain RUU Ketenagakerjaan, terdapat tujuh tuntutan lainnya, yakni menolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM), reformasi pajak, serta menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor.
Selanjutnya, buruh juga mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mendukung RUU Perampasan Aset, menetapkan potongan tarif ojek online maksimal 10 persen, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Said Iqbal menambahkan, ancaman PHK saat ini nyata, terutama akibat kenaikan biaya energi dan kebijakan impor yang menekan sektor produksi.
Meski demikian, ia memastikan seluruh rangkaian aksi akan berlangsung damai.
“Kami datang dengan damai, tapi tuntutan kami serius. Ini soal masa depan buruh Indonesia,” terang Said Iqbal.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
