Masuk tirto.id
tirto.id - Sejumlah ekonom menyoroti penundaan pengumuman rilis data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan yang seharusnya diadakan pada Selasa (15/7/2025), pukul 11.00 WIB. Penundaan rilis ini dilakukan BPS dengan dalih agar memastikan ketepatan dan kualitas data.
Namun, pembatalan rilis kemiskinan dan ketimpangan BPS menurut pengamat ekonomi dari Celios, Bhima Yudhistira, justru menunjukkan ada data yang terlalu jauh berbeda dengan data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia. BPS sepertinya ketakutan menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga transparansi soal data makin menurun.
Padahal, kata Bhima, data kemiskinan dan ketimpangan dibutuhkan sebagai basis data penerima bantuan sosial serta evaluasi program pengentasan kemiskinan pemerintah. Masalah data yang tidak akurat dan transparan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi terkait intervensi pemerintah dalam penyusunan data BPS.
"Apa karena hasilnya jelek lalu ditunda rilisnya? Kan enggak boleh seperti itu," ujar Bhima kepada Tirto, Selasa (15/7/2025).
Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menambahkan penundaan rilis data kemiskinan oleh BPS hari ini, dengan alasan peningkatan kualitas data, menimbulkan spekulasi publik.
Dalam konteks global dan nasional menurutnya, penundaan ini tidak bisa dibaca sebagai sekadar masalah teknis. Ada banyak indikator yang memperlihatkan bahwa data kemiskinan kini telah menjadi isu politis dan strategis.
"BPS perlu menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan penundaan, baik dari sisi metodologi, validasi, atau proses pengolahan. Laporan ini harus dapat diakses publik dan mencantumkan estimasi waktu rilis baru," ujar Baidul kepada Tirto, Selasa (15/7/2025).
Lebih lanjut, kata Baidul, BPS memakai standar kemiskinan nasional sekitar Rp550 ribu per bulan, jauh di bawah standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, yakni sekitar Rp1,5 juta per bulan.
Jika standar internasional tersebut digunakan, jumlah penduduk miskin Indonesia bisa mencapai 68 persen dari total populasi—sekitar 194 juta orang. Ini lah sebabnya data kemiskinan tidak bisa dilihat sekadar angka, tapi menyangkut cara negara memaknai kesejahteraan rakyatnya.
"Artinya, definisi kemiskinan yang dipakai pemerintah saat ini cenderung terlalu rendah, dan berpotensi memperkecil angka kemiskinan secara statistik, namun tidak secara substantif," jelas dia.
Jika standar World Bank diterapkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia bisa meningkat berkali lipat dari yang tercatat secara resmi. "Maka, menjadi penting untuk mempertanyakan, apakah penundaan ini ada kaitannya dengan tekanan utuk menjaga narasi keberhasilan?" ucap dia mempertanyakan.
Alasan BPS Tunda Pengumuman
Menurut keterangan yang disampaikan BPS, penundaan rilis ini dilakukan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyediakan data statistik tersebut untuk memastikan ketepatan dan kualitas data."Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera," ujar BPS dalam pengumumannya dikutip Selasa (15/7/2025).
BPS beralasan penundaan rilis data Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data.
Akibat penundaan rilis data Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan ini, BPS pun menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat.
"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id) bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," tambah humas BPS.
Sebagai informasi, BPS selalu merilis data BPS sebanyak dua kali dalam satu tahun: Rilis Data Kemiskinan dan Ketimpangan Maret yang biasanya diumumkan pada Juli dan Data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan September yang biasa diumumkan pada Januari.
Dalam undangan yang diterima Tirto sebelumnya, BPS bakal mengumumkan Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I 2025.
Agenda tersebut direncanakan digelar secara hybrid, luring di Kantor BPS, Jakarta Pusat dan secara daring melalui zoom dan akun resmi YouTube BPS.
Editor: Hendra Friana
