Data Belum Siap, BPS Tunda Pengumuman Resmi Angka Kemiskinan

tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mendadak menunda pengumuman rilis data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan yang seharusnya diadakan pada Selasa (15/7/2025), pukul 11.00 WIB.

Menurut keterangan yang disampaikan BPS, penundaan rilis ini dilakukan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menyediakan data statistik tersebut untuk memastikan ketepatan dan kualitas data.

"Dalam rangka memastikan ketepatan dan kualitas data, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menunda waktu rilis angka kemiskinan dalam beberapa waktu yang akan kami umumkan segera," ujar BPS dalam pengumumannya dikutip Selasa (15/7/2025).

BPS beralasan penundaan rilis data Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPS untuk menghadirkan data dan informasi statistik yang akurat dan terpercaya bagi seluruh pengguna data.

Akibat penundaan rilis data Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan ini, BPS pun menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat.

"Mohon maaf kami sampaikan bahwa, mengacu kepada pengumuman resmi BPS di website (www.bps.go.id) bersama ini kami sampaikan penundaan Rilis Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan," tambah humas BPS.

Sebagai informasi, BPS selalu merilis data BPS sebanyak dua kali dalam satu tahun: Rilis Data Kemiskinan dan Ketimpangan Maret yang biasanya diumumkan pada Juli dan Data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan September yang biasa diumumkan pada Januari.

Dalam undangan yang diterima Tirto sebelumnya, BPS bakal mengumumkan Profil Kemiskinan di Indonesia Semester I 2025 dan Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Semester I 2025.

Agenda tersebut direncanakan digelar secara hybrid, luring di Kantor BPS, Jakarta Pusat dan secara daring melalui zoom dan akun resmi YouTube BPS.

Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menilai penundaan rilis data kemiskinan oleh BPS hari ini, dengan alasan peningkatan kualitas data, menimbulkan spekulasi publik.

Dalam konteks global dan nasional menurutnya, penundaan ini tidak bisa dibaca sebagai sekadar masalah teknis. Ada banyak indikator yang memperlihatkan bahwa data kemiskinan kini telah menjadi isu politis dan strategis.

"BPS perlu menjelaskan secara terbuka kendala yang menyebabkan penundaan, baik dari sisi metodologi, validasi, atau proses pengolahan. Laporan ini harus dapat diakses publik dan mencantumkan estimasi waktu rilis baru," ujar Baidul kepada Tirto, Selasa (15/7/2025).