Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan dana segar senilai Rp200 triliun yang akan digelontorkan pemerintah kepada 6 Bank milik negara akan membuat pasar kebanjiran likuiditas. Sebab, dana yang sebelumnya mengendap di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) itu akan dipastikan disalurkan ke dunia usaha dalam bentuk kredit dan tidak untuk dibelikan Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Bank Indonesia (SRBI).
"Menambah likuditas di pasar (agar) selalu baik," katanya, saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
Di sisi lain, deregulasi yang akan segera berlangsung pada 5 Oktober 2025 -seiring dengan akan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko- dinilai akan efektif memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Dengan demikian, baik deregulasi maupun dana segar yang akan disalurkan pemerintah ke perbankan diharapkan dapat segera direspon oleh dunia usaha.
"Ya kan, kita melihat iklim investasi akan kita perbaiki, PP 28 akan berlaku Oktober tanggal 5. Itu kan deregulasi sudah berjalan, harapannya itu bisa direspons dunia usaha," tuturnya.
Pada akhirnya, kedua kebijakan itu diharapkan akan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia di sisa tahun ini. Karenanya, dalam sepekan ke depan, Kemenko Perekonomian dan juga Kementerian Keuangan akan melakukan pertemuan intensif untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran dana Rp200 triliun ke perbankan.
"Ya, itu nanti dibahas dengan Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa). Hari ini juga ada pembahasan, minggu depan juga ada pembahasan," tambah Airlangga.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bakal menyalurkan Rp200 triliun uang pemerintah yang berada di rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke perbankan nasional. Guna meningkatkan realisasi kredit sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dana tersebut akan ditempatkan di rekening pemerintah yang ada di perbankan.
“Saya lihat, Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bisa berperan di situ, dengan memindahkan sebagian uang yang selama ini ada di bank sentral kebanyakan. Ada Rp425 triliun, saya pindahkan ke sistem perbankan Rp200 triliun. Sehingga akan menyebar di sistem dan supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonominya bisa berjalan lagi,” bebernya, dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).
Rencana penempatan dana di perbankan ini telah disampaikan Purbaya kepada Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kepadanya, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu meminta agar Bank Indonesia tidak menyerap uang pemerintah yang ada di Bank Sentral. Sehingga, uang itu bisa dipakai untuk meningkatkan likuiditas di perbankan.
“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Jadi, saya tidak ada apa-apa, hanya menyimpan uang saja. Tapi, kan bank tidak akan mendiamkan uang itu. Itu kan ada cost-nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Di situ lah mulai kredit tumbuh,” jelas dia.
Dengan penyaluran dana ini, Purbaya seakan memaksa mekanisme pasar untuk berjalan dengan memberikan bekal persenjataan kepada perbankan. Sehingga, untuk merealisasikan rencana ini, ia pun sudah meminta restu Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja. Supaya dapat return yang tinggi. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian,” ucapnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
