25 Contoh Soal SKB CPNS Kemdikbudristek serta Jawabannya

tirto.id - Contoh soal SKB diperlukan para peserta CPNS Kemdikbudristek yang sudah lolos tahap SKD. Contoh soal berguna untuk meningkatkan pemahaman mater dan mengukur kemampuan.

Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2024 telah dirilis melalui Pengumuman Nomor 32433/A.A3/KP.01.01/2024.

Dari total 88.185 pelamar yang berhak mengikuti SKD, hanya 37.386 peserta yang lolos dan berhak melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). SKB CPNS Kemendikdasmen 2024 dilaksanakan pada 9-20 Desember 2024 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk formasi jabatan fungsional Dosen, tambahan SKB Non CAT meliputi Wawancara dan Praktik Mengajar/Microteaching. Tes dijadwalkan pada 28 November hingga 2 Desember 2024 secara daring.

Kumpulan Soal SKB CPNS Kemdikbudristek dan Jawabannya

Peserta CPNS Kemdikbudristek 2024 dapat melakukan persiapa jelang menghadapi SKB. Dibanding nilai SKD yang berbobot 40 persen, hasil SKB berbobot lebih tinggi, yakni 60 persen.

Berikut ini adalah kumpulan soal SKB CPNS Kemdikbudristek dan jawabannya:

1. Berikut ini Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang rekognisi pembelajaran lampau adalah...

A. 14 Tahun 2014

B. 26 Tahun 2014

C. 16 Tahun 2015

D. 14 Tahun 2016

E. 26 Tahun 2016

Jawaban: E. 26 Tahun 2016

2. Berikut ini Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi negeri adalah...

A. 21 Tahun 2016

B. 27 Tahun 2016

C. 11 Tahun 2017

D. 14 Tahun 2017

E. 19 Tahun 2017

Jawaban: E. 19 Tahun 2017

3. Perguruan Tinggi Negeri memiliki kewajiban mencari dan menjaring calon mahasiswa dengan potensi akademik tinggi, namun kurang mampu secara ekonomi serta mahasiswa dari daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) untuk diterima, paling sedikit...

A. 10 persen

B. 5 persen

C. 25 persen

D. 20 persen

E. 30 persen

Jawaban: D. 20 persen

4. Pada tahun kapan, Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dikeluarkan....

A. 2017

B. 2016

C. 2015

D. 2014

E. 2013

Jawaban: D. 2014

5. Pada tahun kapan, Peraturan Menteri tentang pedoman tentang kerja sama di Kemendikbudristek dikeluarkan...

A. 2017

B. 2016

C. 2013

D. 2010

E. 2008

Jawaban: A. 2017

6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas....

A. Seluruh dosen

B. Seluruh mahasiswa

C. Dosen dan stakeholder perguruan tinggi

D. Mahasiswa dan stakeholder perguruan tinggi

E. Dosen dan mahasiswa

Jawaban: E. Dosen dan mahasiswa

7. Tunjangan purnabakti sebagai bentuk penghargaan yang diberikan pemerintah kepada dosen menjelang pensiun sebesar...

A. 3 kali gaji pokok

B. 4 kali gaji pokok

C. 5 kali gaji pokok

D. 6 kali gaji pokok

E. 7 kali gaji pokok

Jawaban: C. 5 kali gaji pokok

8. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan berapa SKS per semester?

A. 12

B. 16

C. 18

D. 20

E. 22

Jawaban: A. 12

9. Berikut ini yang termasuk dalam otonomi di bidang akademik adalah...

A. Keuangan

B. Kemahasiswaan

C. Organisasi

D. Pengabdian kepada masyarakat

E. Keilmuan

Jawaban: D. Pengabdian kepada masyarakat

10. Profesor yang berprestasi memiliki batas usia pensiun yaitu...

A. 75 tahun

B. 72 tahun

C. 70 tahun

D. 65 tahun

E. 62 tahun

Jawaban: C. 70 tahun

11. Pihak yang berwenang menetapkan pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal adalah...

A. Direktur Jenderal

B. Perguruan Tinggi

C. Menteri

D. Lembaga Akreditasi

E. Pemberi Sertifikat

Jawaban: B. Perguruan Tinggi

12. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk-bentuk Perguruan Tinggi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi adalah...

A. Universitas

B. Institut

C. Akademi komunitas

D. Politeknik

E. Pesantren

Jawaban: E. Pesantren

13. Berikut ini Peraturan Menristekdikti yang mengatur tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi adalah...

A. 15 Tahun 2017

B. 13 Tahun 2016

C. 15 Tahun 2016

D. 13 Tahun 2016

E. 17 Tahun 2017

Jawaban: A. 15 Tahun 2017

14. Berikut ini perguruan tinggi yang tidak dapat menyelenggarakan pendidikan profesi meskipun menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan sekaligus memenuhi syarat adalah...

A. Politeknik

B. Sekolah Tinggi

C. Institut

D. Universitas

E. Akademi

Jawaban: E. Akademi

15. Dosen akan mendapatkan sertifikat pendidik setelah memiliki pengalam kerja sebagai pendidik di perguruan tinggi selama...

A. 5 tahun

B. 4 tahun

C. 2 tahun

D. 1 tahun

E. 3 semester

Jawaban: C. 2 tahun

16. UU RI No. 14 Tahun 2015 mengatur tentang apa?

A. Pengelolaan Perguruan Tinggi

B. Rektor

C. Guru dan Dosen

D. Dosen

E. Guru

Jawaban: C. Guru dan Dosen

17. Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai PTNBH dilakukan berdasarkan...

A. Keputusan Presiden

B. Keputusan Menteri

C. Peraturan Menteri

D. Peraturan Pemerintah

E. Undang-Undang

Jawaban: D. Peraturan Pemerintah

18. Berikut ini yang tidak termasuk tanggung jawab menteri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah...

A. Pelaksanaan

B. Perencanaan

C. Pengawasan

D. Pembinaan

E. Pengaturan

Jawaban: A. Pelaksanaan

19. Salah satu jenis gelar profesi yang diberikan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi adalah...

A. Doktor

B. Ahli Madya

C. Sarjana

D. Spesialis

E. Magister

Jawaban: D. Spesialis

20. Pada tahun berapa UU RI tentang Pendidikan Tinggi dikeluarkan...

A. 2014

B. 2008

C. 2007

D. 2010

E. 2012

Jawaban: D. 2010

21. Berikut ini yang tidak termasuk dalam Direktorat Jenderal yang berada dalam susunan organisasi Kemendikburistek adalah...

A. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

B. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

C. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

D. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

E. Direktorat Jenderal Relevansi dan Produktivitas

Jawaban: E. Direktorat Jenderal Relevansi dan Produktivitas

22. Nama lain yang digunakan penyebutan Sarjana Terapan dalam program perguruan tinggi adalah...

A. Magister

B. Dokter

C. Sarjana

D. Diploma Tiga

E. Diploma Empat

Jawaban: E. Diploma Empat

23. Pihak yang bertanggung jawab dalam proses penandatanganan Naskah Kerja Sama Dalam Negeri adalah...

A. Pimpinan Tinggi Madya

B. Pimpinan Tinggi Utama

C. Pimpinan Tinggi Pratama

D. Menteri

E. Unit Pemrakarsa

Jawaban: E. Unit Pemrakarsa

24. Dalam proses pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, tahap pertama yang dilakukan adalah...

A. Seleksi administrasi

B. Pemilihan calon

C. Penjaringan bakal calon

D. Pembentukan panitia

E. Pengumuman penjaringan

Jawaban: C. Penjaringan bakal calon

25. Berikut ini yang tidak termasuk jenis jabatan akademik dosen tetap adalah...

A. Asisten ahli

B. Lektor

C. Lektor kepala

D. Doktor

E. Profesor

Jawaban: D. Doktor.