Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Kehutanan menggagas strategi baru berbasis edukasi digital dengan melibatkan influencer guna menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026 di enam provinsi prioritas. Aktivis lingkungan menilai kebijakan tersebut bagaikan taruhan anggaran negara karena berisiko menjadi gimmick kampanye semata yang menguap di lini masa.
Sorotan makin tajam saat substansi penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan justru diabaikan. Sementara masyarakat adat yang jauh lebih kompeten menjadi edukator utama malah ditepikan.
Kebijakan ini lantas mengundang tanda tanya besar di tengah masyarakat. Apakah pelibatan pembuat konten (content creator) mampu menyentuh akar rumput di pedalaman hutan, ataukah strategi ini sekadar kosmetik politik digital demi terlihat bekerja?
Taruhan Nyata di Lapangan: Lahan Gambut, OMC, dan Satgas Rp150 Ribu
Musim kemarau tahun ini diprediksi terus berlangsung hingga Oktober 2026. Kekeringan ekstrim ditambah pengaruh El Nino menyebabkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) makin tinggi.
Mayoritas daerah di Indonesia berpotensi terjadi karhutla. Terdapat enam provinsi yang menjadi fokus utama siaga dan penanganan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
Tingginya titik karhutla di wilayah-wilayah itu membuat pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan operasi di lapangan. Tim gabungan memperkuat pengendalian melalui patroli, groundcheck, pemadaman darat, water bombing, penyekatan penjalaran api, mopping up, pendinginan, dan pemantauan lokasi bekas terbakar yang berpotensi kembali menyala.
Tim gabungan dari Manggala Agni, BNPB, BPBD, BMKG, TNI, polri, pelaku usaha, masyarakat peduli api, dan relawan, terus berjibaku melakukan penanganan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, ketersediaan air, karakteristik, dan kondisi bahan bakar. Belum lagi operasi modifikasi cuaca (OMC) digelar untuk membantu pembasahan lahan.
Setelah langkah-langkah itu dilakukan, kini pemerintah mencari lain dalam mengatasi karhutla, yakni menggaet influencer dan pengguna media sosial terlibat dalam upaya pencegahan karhutla. Ada juga penerimaan pasukan satgas darat bagi masyarakat umum yang membantu operasi pemadaman.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengatakan peran kalangan anak kekinian diyakini mampu mengatasi masalah tahunan ini. Pernyataan itu dilontarkannya saat menghadiri rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Kepala BNPB, Gubernur Sumsel, dan beberapa instansi terkait lainnya di Palembang, Senin (31/8/2026).
Raja Juli mengatakan edukasi melalui media sosial dinilai cukup efektif memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahayanya membakar lahan di musim kemarau. Terlebih saat ini sebagian besar wilayah Indonesia dilanda El Nino sehingga akan sangat berdampak.
"Untuk mengedukasi masyarakat, coba di-engage, libatkan para influencer dan generasi milenial kita yang aktif bermedia sosial bahwa membakar lahan bukan satu solusi yang benar saat El Nino sangat keras ini," ungkap Raja Juli.
Menhut menyebut peranan influencer juga diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat, baik dalam kesengajaan pembakaran maupun pencegahan dan penanganan karhutla. Hanya saja, Raja Juli tidak menyebutkan bagaimana teknis perekrutan influencer dalam misi ini dan sumber pendanaan.
"Kami ingin meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa pemerintah hadir, pemerintah, seluruh kementerian dan lembaga di pusat dan daerah berjibaku memastikan api padam dan kesehatan masyarakat dapat terjamin. Oleh karena itu, izinkan saya kembali mengajak masyarakat baik perorangan, petani kita, perkebun kita, perusahaan agar tidak melakukan aksi land clearing dengan cara dibakar karena kondisi sedang tidak baik-baik saja," kata Raja Juli.
Raja Juli mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, kekeringan diperkirakan masih berlangsung hingga awal Oktober 2026. Sementara pada September menjadi puncak musim panas dan karhutla mengancam meluas. Meski hotspot cenderung turun, namun kondisi karhutla belum sepenuhnya aman.
"Secara nasional saya ingin laporkan kepada masyarakat Indonesia kita belum aman dari karhutla namun secara tren menurun, membaik," kata Menhut.
Dia menjelaskan, kondisi Kalimantan Tengah selama dua hari sebelumnya mencatat hingga 1.116 titik panas. Setelah dilakukan penanganan bersama, jumlah tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 300 titik panas.
Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Barat. Jumlah titik panas yang sebelumnya mencapai sekitar 800 titik kini turun menjadi 400 titik. Sementara di Riau tercatat tidak memiliki hotspot dan Jambi hanya satu titik.
"Di Sumsel misalnya jumlah titik panas turun dari 39 menjadi 37 titik saja," terangnya.
Namun penurunan hotspot tidak berarti persoalan karhutla telah selesai. Terlebih, sebagian wilayah yang terbakar merupakan lahan gambut yang memiliki karakter berbeda dengan lahan mineral yang harus dilakukan pendinginan dan pembasahan secara intensif.
"Hotspot ini bukan berarti tidak ada asap karena naturenya gambut, meski tidak ada api masih ada asapnya," kata dia.
Realita Pemantauan Satelit dan Pembukaan Lowongan Satgas Darat Berinsentif
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, berdalih data hotspot yang diperoleh melalui pemantauan satelit tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah titik kebakaran di lapangan. Artinya tidak semua hotspot yang terbakar terjadi kebakaran.
"Kompor masak aja masuk dalam hotspot," kata Suharyanto.
Oleh sebab itu, setiap titik yang terpantau perlu diverifikasi untuk memastikan apakah benar terdapat kebakaran. Pemeriksaan dilakukan menggunakan berbagai sarana, termasuk helikopter dan drone.
Suharyanto mengambil contoh di Sumsel, dari 37 hotspot dengan kekuatan tinggi yang terpantau sebelumnya, setelah dilakukan pengecekan hanya ditemukan 11 fire spot. Titik-titik itu menjadi prioritas penanganan agar tidak meluas.
Suharyanto pun mengutip informasi dari BMKG. Kata dia, terdapat peluang munculnya bibit hujan pada 1-6 September 2026. Kondisi ini akan dimanfaatkan pemerintah melalui OMC.
"Target kami secepat mungkin, dari BMKG di awal September ini 1-6 ada bibit hujan. Jadi memang yang paling efektif dan efisien adalah operasi OMC dan bisa turun hujan dengan deras," kata Suharyanto.
Mayoritas Karhutla Sengaja Disulut Manusia
Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyebut mayoritas karhutla yang terjadi disebabkan oleh ulah manusia. Oleh sebab itu, pencegahan harus melibatkan masyarakat secara langsung, termasuk melalui kampanye di media sosial.
Herman Deru menilai, upaya pemadaman baik oleh darat maupun menggunakan teknologi seperti water bombing tidak akan cukup apabila masyarakat masih membuka lahan dengan cara membakar. Operasi pemadaman tidak bakal seimbang dengan titik api yang terjadi.
Herman Deru juga mengajak masyarakat mengambil peran dalam pencegahan karhutla, baik dengan mengedukasi lingkungan sekitar maupun ikut dalam penanganan ketika kebakaran terjadi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga memiliki peran dalam mencegah kebakaran sejak awal.
"Untuk itu saya ajak semua warga Sumsel masing-masing paling tidak kita ada peran promotif atau preventif. Teman-teman yang main medsos untuk mengajak teman-teman bahwa kita ini punya peran dalam memulai dan mengakhiri sebenarnya," kata dia.
Bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari pasukan satgas darat, pemerintah akan memberikan upah sebesar Rp150 ribu per hari. Mereka bertugas membantu tim dalam melakukan pemadaman di titik api dengan komando BNPB.
"Untuk satgas darat ini boleh mendaftar sebagai pasukan darat, itu ada uang semangatnya sebesar Rp150 ribu," kata dia.
Herman Deru menyebut pasukan satgas dari unsur masyarakat ini tidak ada batasan profesi. Siapa pun yang ingin terlibat langsung bisa mendaftar dan mengikuti seleksi.
"Kalau masyarakat mau daftar saja nanti diakomodir termasuk teman-teman pers ini, bisa cuti dulu untuk membantu secara langsung, minimal dalam aspek promotifnya," kata dia.
Sengatan Kritik WALHI: Desak Berdayakan Masyarakat Adat Ketimbang Influencer
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel, Ersyah Hairunisah Suhada, mengapresiasi langkah pemerintah melibatkan influencer sebagai edukator pencegahan masyarakat. Hanya saja, Kemenhut tidak sembarang menggaet konten kreator karena bisa saja hanya menghabiskan anggaran.
Menurut dia, influencer yang direkrut mesti selektif. Mereka yang sehari-hari peduli terhadap lingkungan dan kerap terjun ke lapanganlah menjadi target utama dalam perekrutan.
"Ya, kami apresiasi langkah itu. Tapi jangan sekedar kampanya saja, ini kan sebuah kampanye, mesti influencer tertentu yang dilibatkan. Karena namanya juga konten kreator, mereka hanya promosikan apa yang menjadi endorse saja, artinya tidak bakal efektif," kata Ersyah.
Ersyah menilai masyarakat adat adalah kelompok yang sangat tepat diberdayakan dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mereka sudah terbukti berpengalaman di bidangnya secara turun temurun dan mengetahui karakteristik hutan di sekitar sehingga akan lebih efektif menjalankan misi pemerintah.
Terlepas dari upaya yang kini tengah dilakukan, Ersyah menilai pemerintah tidak konsisten dan komitmen dalam menangani karhutla yang terjadi setiap tahun dengan intensitas berbeda. Pemerintah cenderung lebih fokus dan mengutamakan langkah penanggulangan dengan mengerahkan banyak personil, armada, dan teknologi, termasuk anggaran yang sangat besar.
Padahal pencegahan menjadi prioritas dengan biaya diprediksi jauh lebih murah ketimbang menangani. Pemerintah mestinya memiliki peta jalan di setiap daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla setiap musim kemarau.
Sebagai contoh, karhutla di Sumsel terjadi di titik-titik tertentu dan terus berulang setiap tahun. Jika pemerintah serius, mereka bakal melakukan pencegahan sejak dini, semisal pembangunan dan perluasan kanal-kanal di lokasi tersebut sehingga saat kebakaran terjadi akan mudah ditangani dengan ketersediaan air.
"Ya tapi pemerintah terkesan abai walaupun karhutla tiap tahun terjadi. Padahal sudah tahu titik-titiknya tetapi terus berulang," kata Ersyah.
Dalam kondisi ini, pemerintah bakal kewalahan mengatasi kebakaran karena tak sebanding dengan personil dan armada yang ada dengan luasan lahan terbakar ditambah medan yang berat. Namun, ia mengapresiasi upaya tim pemadam yang berjibaku memadamkan kebakaran dengan risiko yang sangat besar.
"Intinya adalah pencegahan dini yang utama. Jangan sampai baru sigap menanggulangi ketika karhutla sudah viral. Ya, saya saya nilai pemerintah gagap dalam masalah ini," tukasnya.
