Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku baru meminta tambahan dana Rp1 triliun untuk membantu perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. Nilai tersebut masih memungkinkan untuk ditambah hingga tahun ini berakhir.
"Tahun ini akan ada tambahan anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari Rp1 triliun dan Insya Allah akan terus ditambah untuk kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kita," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk mempermudah akses kredit khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
"Selain terus menggerakan kredit yang dipermudah dan terutama kur usaha kecil dan menengah," ucapnya.
Kata Cak Imin, permintaan tambahan anggaran ini mendapatkan sinyal positif dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Presiden sudah bertekat untuk memberikan perhatian serius pada pelaku UMKM dan ekonomi kreatif.
"Presiden akan memberikan perhatian serius pada UMKM dan ekonomi kreatif kita. Semua program yang sudah dicanangkan bersama dengan Kemenko dan kementerian akan terus dijalankan, terutama UMKM akan didorong," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga disebut telah memerintahkan jajaran kementerian dan lembaga (k/l) agar terus memfasilitasi UMKM untuk tumbuh.
Pada saat yang sama, k/l terkait juga diperintahkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini masih menganggur atau idle agar bisa dimanfaatkan bagi UMKM dan industri ekonomi kreatif untuk memasarkan dan memajang produk mereka.
"Dapat fasilitas terutama mendorong tempat tempat yang idle BUMN dan lembaga digunakan oleh UMKM untuk baik pemasaran maupun display maupun festival," tambah Cak Imin.
Di luar tersebut, dalam rapat terbatas sore tadi juga dibahas soal kebijakan-kebijakan khusus yang akan diumumkan di kemudian hari untuk mengentaskan kemiskinan, khususnya di 88 kabupaten/kota prioritas.
Dalam hal ini, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, pemerintah berusaha untuk terus mengintegrasikan agar seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
"Dengan terus mengupdate data tunggal sosial (DTSEN) ekonomi kita. Sehingga, berdasarkan perintah Prrsiden hari ini seluruh K/L supaya konsisten berpijak pada data tuggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program pemerintah. Dalam hal ini ada 88 kab/kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan supaya kabupaten/kota ini segera menjadi konsentrasi," jelas Cak Imin.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
