Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin, mendorong agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak hanya menjadi dapur umum penyedia makanan bergizi, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi masyarakat kelas bawah, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Ekosistem SPPG dari hilir ke hulu harus menghasilkan peluang ekonomi masyarakat lokal. Dan tentu tidak hanya bergantung kepada BGN, tetapi bergantung kepada pemerintah dan kepala daerah. Pedagang, petani, dan peternak lokal harus terus diberdayakan,” ujar Cak Imin di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
Cak Imin menegaskan, aliran dana triliunan rupiah dari pemerintah tidak boleh menguap atau hanya dinikmati segelintir perusahaan besar. Ia menargetkan ekosistem ini mampu melahirkan pengusaha baru untuk mengejar rasio kewirausahaan nasional sebesar tiga persen.
“SPPG-SPPG kita itu betul-betul menjadi ujung tombak dari pemberdayaan masyarakat,” tambahnya.
Namun, di tengah dorongan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, mengungkap bahwa sebagian besar dapur SPPG yang telah beroperasi justru bukan dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lebih dari 25 ribu dapur SPPG disebut berdiri melalui swadaya masyarakat, dengan nilai investasi mencapai Rp40 triliun hingga Rp54 triliun. Sedangkan dapur yang dibangun pemerintah melalui skema APBN justru belum beroperasi.
“Yang 1.542 dibangun APBN sampai sekarang sudah ada yang berdiri tapi satu pun belum ada yang operasional,” ungkap Sony.
Meski pembangunan fisik dari APBN tersendat, aliran dana subsidi program tetap berjalan. BGN mencatat perputaran dana mencapai Rp986 miliar per hari yang diklaim langsung terserap oleh masyarakat.
Sony menepis anggapan bahwa dana tersebut dinikmati kalangan atas. Ia menyebut aliran uang justru mengarah pada kelompok ekonomi bawah.
“117 miliar di antaranya adalah untuk 1,2 juta masyarakat kita yang berada pada kelompok kemiskinan ekstrem. Siapa mereka? Mereka yang bekerja di SPPG,” urainya.
Selain itu, lebih dari Rp600 miliar disebut terserap oleh pedagang bahan pangan di pasar tradisional.
“Kemudian lebih dari 600 sekian miliar, itu diserap oleh pedagang beras, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang telur, pedagang daging, pedagang buah,” jelas Sony.
Pihak BGN juga menerapkan sistem virtual account yang menyalurkan dana langsung ke rekening SPPG untuk mencegah penyalahgunaan. Pencairan dana dilakukan dengan mekanisme persetujuan ganda.
“Bisa dibuktikan ada SPPG yang di-suspend lebih dari 2 bulan di dalamnya masih ada saldo 1,2 miliar itu uang 1 rupiah pun tidak keluar karena apa? Tidak bisa keluar secara sepihak,” tegas Sony.
Derasnya aliran dana ke akar rumput juga memunculkan fenomena sosial baru, Sejumlah pelaku usaha dalam rantai pasok SPPG disebut menunjukkan perilaku pamer kekayaan.
Fenomena ini mendapat perhatian dari Cak Imin. Ia mengingatkan agar para pengusaha baru lebih fokus pada pengembangan usaha.
“Tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru ini kita rasakan ada juga yang overacting. Kepada pengusaha-pengusaha baru harusnya mensyukuri, tumbuhkan kreativitas dan inovasi tanpa harus kebanyakan flexing yang kemudian menjadi kontroversi,” sentil Cak Imin.
Pemerintah berharap SPPG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan gizi masyarakat Indonesia, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.
=============
Hanang Septioyudho berkontribusi dalam tulisan ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Siti Fatimah
