tirto.id - Perum Bulog mengaku memiliki utang hingga Rp12 triliun pada bank untuk pelaksanakan program Public Service Obligation (PSO), atau kewajiban Bulog dalam menyerap beras dari masyarakat petani demi menjaga stabilitas harga beras. Bulog pun mengeklaim, utang tersebut akan dibayar oleh pemerintah dan akan segera ditagih untuk pemenuhan kewajiban tersebut.
"Akan dibayar, karena pemerintah sudah menyediakan juga dananya, sehingga memang kami harus menyimpan dulu, mengantarkan dulu ke badan pangan, setelah dilakukan kami menagihkan," kata Direktur Keuangan Bulog, Iryanto Hutagaol, kepada wartawan di Gedung Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).
Iryanto mengatakan, angka Rp12 triliun merupakan akumulasi biaya penugasan dari pemerintah pada Bulog selama setahun dan masih dalam proses penagihan.
"Akan terbayar dalam 90-100 hari karena pemerintah sudah menyediakan dananya. Maksimal tidak akan lebih dari setahun," tuturnya.
Di saat yang sama, Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita, mengatakan, Bulog telah melakukan penyerapan beras dari masyarakat hingga 1,2 juta ton sejak Januari hingga Oktober 2024.
"Tiap hari kita nyerap. Seberapa kita bisa sampai? 1 juta lebih, 1,2 juta lebih," kata Febby.
Febby pun mengeklaim, Bulog telah melakukan penyerapan sebanyak 6 ribu ton setiap harinya. "Sekarang kayak dari Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya, Sumatera, kemarin Lampung, saya baru pulang dari Lampung, juga masih truk rame," tuturnya.
Selain itu, Febby juga menjamin stok beras menjelang akhir tahun ini akan aman. "Pokoknya kemarin kalau pernyataan Pak Menko kan langsung akhir tahun sampai 2 jutaan lah ya," tutupnya.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
