Indeks Bulog

Zulhas mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto kembali mempercepat target swasembada pangan menjadi 2026.

Formulasi kebijakan perberasan saat ini semakin jauh dari akal sehat dan kaidah ilmiah. Bagaimana analisisnya?

Penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil apalagi di lembaga yang tidak terkait dengan urusan pertahanan sejatinya tidak dapat dibenarkan.

Pendekatan militeristik di sektor-sektor pangan seolah menunjukkan pemerintah saat ini tidak belajar dari masa lalu.

Penambahan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal.

Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan, Hendra.

Zulhas mengatakan produksi padi pada awal 2025 meningkat 50 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Bulog berharap ada peningkatan permintaan beras SPHP sehingga bisa membantu menurunkan atau menjaga stabilitas harga di tingkat eceran.

Pemerintah akan lebih mudah memastikan harga MinyaKita sesuai dengan HET, apabila Perum Bulog ikut menyalurkan minyak goreng itu.

Kembali ke Bulog seperti di masa lalu dengan lingkungan strategis yang jauh berubah selain akan rumit, juga sebuah langkah mundur.

Ke depan, Bulog diproyeksikan melayani masyarakat serta sebagai badan yang menjaga stabilitas pangan, bukan berorientasi profit. 

Daripada kelembagaan jadi di bawah presiden, lebih penting bagi pemerintah menemukan model baru yang bisa mengombinasikan efisiensi operasional Bulog.

Sudaryono berharap, perubahan Bulog menjadi di bawah presiden akan membuat harga gabah dari petani tidak akan anjlok.

Zulhas mengatakan, Bulog harus bertransformasi sebagai stabilisator pangan demi mengejar target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto tahun 2027.

Bulog mengeklaim pemerintah telah menyediakan dananya dan tidak akan membayar lebih dari 1 tahun.

Jika Bulog jadi badan otonom, produksi tak perlu dilakukan oleh Bulog, melainkan bisa memastikan ketersediaan barang dari produk perusahaan lain.

Wahyu Suparyono mengatakan, Bulog nantinya bukan lagi di bawah kendali Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bulog merinci impor yang berasal dari Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand 1,04 juta ton dan Vietnam 1,02 juta ton.

Sudaryono mengusulkan Kementan menjadi "ketua kelas" yang membawahi Bulog & Pupuk Indonesia. Pengamat menilai hal ini berpotensi memicu konflik kepentingan.

Usul Wamentan, Sudaryono, agar Bulog dan Pupuk Indonesia di bawah Kementan dinilai berpotensi menimbulkan korupsi seiring dengan semakin gemuknya Kementan.