tirto.id - Anggapan generasi muda saat ini antipati terhadap institusi pernikahan dan memilih childfree terbantahkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama UNFPA memaparkan data terbaru bahwa mayoritas generasi muda di Indonesia sebenarnya tetap ingin menikah dan memiliki anak.
Hanya saja, tren pernikahan saat ini bergeser ke arah pendewasaan usia yang lebih matang. Keputusan menunda ini diambil demi mengejar stabilitas finansial, kesiapan mental, serta penyelesaian studi, di tengah bayang-bayang tantangan ekonomi global dan tingginya harga perumahan layak.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menilai pendewasaan usia nikah merupakan tren positif.
"Berdasarkan status perkawinan, pernikahan usia 15–19 tahun relatif sedikit. Tren usia menikah semakin matang karena banyak anak muda memilih menyelesaikan kuliah, bekerja terlebih dahulu, atau menikmati masa pengembangan diri (me time) sebelum menikah," kata Bonivasius dalam taklimat media menuju Hari Kependudukan Sedunia di Jakarta, Rabu (8/7/2026) dikutip dari ANTARA.
Bonivasius mengemukakan, jumlah pernikahan meningkat pada kelompok usia 25–29 tahun, sedangkan kelompok usia 35–39 tahun menjadi kelompok dengan jumlah pasangan menikah paling tinggi. Namun demikian, terkait pola kelahiran anak, masih terdapat perempuan usia 15–19 tahun yang telah memiliki anak, meski jumlahnya kecil.
"Mayoritas keluarga memiliki 1–2 anak, tetapi, di beberapa wilayah Indonesia Timur, masih dijumpai keluarga dengan tiga anak, bahkan hingga 5–6 anak, termasuk di Merauke. Ini menunjukkan masih adanya kesenjangan angka kelahiran total atau total fertility rate antarprovinsi," ujar dia.
Bonivasius juga mengemukakan, berdasarkan Survei Penduduk Antar-Sensus (SUPAS) 2025 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, TFR Indonesia berada di angka 2,12. Angka ideal secara teori adalah sekitar 2,1, tetapi rentang 2,0–2,2 masih dianggap ideal.
"Angka 2,1 berarti dua orang tua 'digantikan' oleh dua anak. Tambahan 0,1 memperhitungkan kemungkinan kematian sebelum seseorang mencapai usia reproduksi. Hasil SUPAS tersebut sejalan dengan berbagai survei internasional, termasuk dari UNFPA," tuturnya.
Ia juga mengemukakan, bonus demografi di Indonesia masih menjadi peluang, mengingat saat ini terdapat 68,9 persen penduduk usia produktif. Menurutnya, bonus demografi harus dipandang sebagai dividen demografi, yang hanya bisa dicapai jika penduduk usia produktif diinvestasikan melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Tanpa investasi kualitas manusia, peluang tersebut tidak akan menghasilkan manfaat ekonomi," ucap Bonivasius.
Mitos Tren Childfree Patah di Tangan Generasi Muda
Ilustrasi Keluarga bermain bersama di sofa, ruang tamu rumah. FOTO/iStockphoto

Bonivasius turut mengungkap, mayoritas generasi muda di Indonesia tetap ingin menikah dan memiliki anak sebagai tujuan ideal di masa depan. Oleh sebab itu, narasi global mengenai tren childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak di kalangan generasi muda kini resmi terpatahkan.
"Mayoritas masyarakat tetap ingin menikah dan memiliki anak, baik di provinsi besar maupun wilayah timur, mayoritas masyarakat tetap memilih menikah,” ujarnya dikutip dari ANTARA.
Temuan Kemendukbangga selaras dengan survei UNFPA yang menyatakan masyarakat Indonesia tetap memiliki keinginan membangun keluarga dan memiliki anak.
Oleh karena itu, perspektif tentang kependudukan saat ini telah berubah dari dua anak cukup, menjadi berencana itu keren untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
Bonivasius bilang, pemerintah tetap mendorong keseimbangan penduduk (population balance) atau sustainable demography. Menurutnya, jumlah penduduk tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit, tetapi, fokus kebijakan tidak lagi sekadar membatasi jumlah anak.
"Narasi yang dikembangkan bergeser menjadi 'Dua anak lebih sehat', bukan sekadar 'Dua anak cukup'. Memiliki lebih dari dua anak diperbolehkan selama kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan anak tetap terjamin," ucap Bonivasius.
Untuk merespons hal tersebut, Kemendukbangga/BKKBN terus meningkatkan ketahanan demografi melalui ketahanan keluarga, yang sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, lanjut dia, saat ini Indonesia memiliki berbagai tantangan utama seperti tekanan ekonomi keluarga atau permasalahan perempuan bekerja yang masih menghadapi beban pengasuhan anak.
"Salah satu solusi adalah menyediakan daycare atau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di lingkungan kerja. Daycare mampu meningkatkan kualitas pengasuhan, meningkatkan produktivitas pekerja perempuan, serta memberikan ketenangan bagi ibu saat bekerja. Gagasan penyediaan daycare di perusahaan juga telah disampaikan dalam pertemuan Presiden dengan jajaran pemerintah," tuturnya.
Berdasarkan survei demografi UNFPA di 73 negara, ditemukan bahwa lebih dari dua pertiga responden tetap memilih institusi pernikahan sebagai jalur hidup ideal mereka. Data ini mematahkan anggapan bahwa generasi muda mulai meninggalkan nilai-nilai keluarga. Namun, mereka menetapkan standar yang tinggi.
Generasi muda secara tegas memprioritaskan tercapainya stabilitas finansial serta kesehatan fisik dan mental yang prima sebagai syarat mutlak sebelum memasuki tahapan kehidupan baru. Meski dua pertiga responden merasa optimis terhadap masa depan pribadi mereka, terdapat kekhawatiran kolektif yang tinggi terhadap ketidakpastian ekonomi global, risiko konflik, dan ketimpangan sosial.
Hambatan terbesar (72 persen) datang dari pertimbangan kondisi ekonomi yang menantang dan keterbatasan akses perumahan layak, yang menjadi faktor penentu paling sering menghalangi niat untuk memiliki anak.
Masuk tirto.id

































